Isu tentang krisis pangan dunia akhir-akhir ini telah mencemaskan banyak pihak, termasuk lembaga-lembaga dunia seperti FAO, IMF, dan Bank Dunia. Di beberapa negara, kondisi ini bahkan telah munculkan krisis sosial. Di Haiti, misalnya, diberitakan lima orang setidaknya telah tewas dalam aksi unjuk rasa memprotes kenaikan harga makanan dan bahan bakar yang berujung dengan bentrokan. Fenomena ini, tidak menutup kemungkinan dapat terjadi pula di negara-negara lain, khususnya negara berkembang, seperti Ethiopia, Mesir, Kamerun, Pantai Gading, Mauritania, Madagaskar, Filipinan, dan Indonesia.

Kenaikan harga pangan memang terjadi sangat mencolok. Menurut sebuah sumber, Bloomberg Markets Magazine, harga Gandum naik sebesar 130%, Kedelai 87%, Beras 74%, dan Jagung 31%. Sementara itu menurut kepala Bank Dunia, Robert Zoellick, kenaikan pangan secara keseluruhan mencapai 83 persen dalam tiga tahun terakhir. Kenaikan sebesar itu jelas tidak terjangkau oleh mayoritas masyarakat di negara berkembang, di mana 60% lebih pendapatan mereka habis untuk membeli kebutuhan makanan. Memang, bagi masyarakat di negara maju, kenaikan tersebut mungkin masih bisa dijangkau. Sebab, pada umumnya alokasi pendapatan mereka untuk kebutuhan makanan hanya sekitar 10-20% saja. Dengan kata lain, ada pilihan bagi mereka untuk mengurangi konsumsi non-makanan kemudian dialihkan untuk konsumsi makanan.

Menurut Direktur Jenderal Organisasi Pangan dan Pertanian (FAO), Dr. Jacques Diouf, ada lima faktor utama yang menyebabkan harga pangan melambung saat ini. Kelima faktor tersebut adalah, pertama, meningkatnya kebutuhan bahan pangan di negara-negara yang sedang tumbuh ekonominya seperti Cina dan India, baik dari segi kualitas maupun kuantitas; kedua, semakin meningkatnya kesejahteraan penduduk di negara-negara yang ekonominya sedang tumbuh. Peningkatan tersebut menyebabkan konsumsi produk daging dan susu meningkat, termasuk kebutuhan akan sereal; ketiga, rendahnya stok pangan dunia yang diperkirakan akan turun menjadi 405 juta ton pada akhir 2008; keempat, adanya bencana alam seperti banjir, kekeringan, dan badai yang terkait dengan adanya perubahan iklim global; dan kelima, adanya kebutuhan sereal untuk bioenergi, di mana pada 2007, menurut FAO, sekitar 86 juta ton jagung untuk pangan sudah digunakan untuk menghasilkan energi.

Jika krisis pangan diartikan sebagai kondisi di mana terdapat sejumlah populasi manusia yang tidak mampu memenuhi kebutuhan makannya, sehingga terjadi bencana kelaparan dan krisis sosial; maka ada dua kemungkinan hal itu bisa terjadi. Kemungkinan pertama, jumlah pangan tidak mencukupi kebutuhan seluruh populasi manusia, sehingga ada sebagian orang yang terpaksa tidak mendapatkan bagian makanan. Kemungkinan kedua, jumlah bahan pangan sebenarnya cukup, akan tetapi harganya terlalu tinggi. Akibatnya, ada sebagian orang yang tidak mampu membeli, sehingga tidak mendapatkan makanan.

Kemungkinan pertama bahwa krisis disebabkan oleh ketidakcukupan bahan pangan sangat diragukan. Sebab, jumlah pangan dunia sebenarnya cukup untuk mememenuhi kebutuhan seluruh populasi penduduk. Sebagai contoh, pada bulan Mei 1990, FAO (Food and Agricultural Organization) telah mengumumkan hasil studinya, bahwa produksi pangan dunia ternyata mengalami surplus 10% untuk dapat mencukupi seluruh populasi penduduk dunia. Namun, dalam kondisi seperti itu tetap saja ada sejumlah populasi manusia di dunia yang tidak terpenuhi kebutuhan pangannya hingga terjadi kelaparan, seperti yang terjadi di Ethiopia, misalnya. Bukti lain juga dapat dilihat dalam konteks Indonesia. Saat ini jumlah produksi beras nasional sudah cukup untuk memenuhi kebutuhan; hal ini ditegaskan oleh menteri Pertanian dalam sebuah dialog di salah satu stasiun TV. Dalam kondisi seperti ini, ternyata tidak berarti di Indonesia tidak ada lagi krisis pangan, sebab faktanya masih banyak dijumpai kasus kelaparan dan gizi buruk di beberapa daerah.

Jika Direktur Jenderal FAO, Dr. Jacques Diouf, mengatakan ada lima faktor penyebab kenaikan harga bahan pangan, maka sejatinya kelima faktor tersebut juga tidak sampai menurunkan jumlah produksi bahan pangan. Sebab, data-data yang ada justru menunjukkan adanya kenaikan jumlah produksi bahan pangan. Produksi gandum dunia, misalnya, yang harganya naik pada awal 2008 ini, ternyata mengalami peningkatan yang lebih besar lagi yaitu hingga 9,34 juta ton antara tahun 2006 dan 2007. Sementara produksi gula dunia juga meningkat sebesar 4,44 juta ton sepanjang tahun 2007 lalu. Suatu angka yang cukup mencengangkan ditunjukkan dalam produksi jagung dunia pada tahun 2007 lalu yang mencapai rekor produksi 781 juta ton atau meningkat 89,35 juta ton. Hanya kedelai yang mengalami penurunan produksi sebesar 17 persen, itu pun karena ada penyusutan lahan di Amerika Serikat sebesar 15 persen untuk proyek biofuel.

Sejak akhir Perang Dunia ke-2, jumlah penduduk dunia telah meningkat dua kali lipat, namun di sisi lain, jumlah produksi pangan dunia meningkat tiga kali lipat. Semua ini membuktikan bahwa krisis pangan bukan disebabkan oleh kurangnya ketersediaan pangan, namun lebih disebabkan oleh kemungkinan kedua, yaitu tingginya harga pangan, yang mengakibatkan sebagaian orang tidak mampu untuk membelinya.

Sebenarnya, seberapa pun tingginya harga bahan pangan, tidak akan menjadi masalah, atau dengan kata lain tidak akan menyebabkan krisis, selama semua lapisan masyarakat mampu membelinya. Namun dalam faktanya, senantiasa ada di tengah masyarakat orang-orang yang mampu dan yang tidak mampu. Masalahnya kemudian muncul ketika masyarakat yang tidak mampu tetap “dipaksa” untuk mendapatkan bahan makanan dengan cara membeli barang yang tidak terjangkau harganya. Sehingga dengan mekanisme ini, seseorang seolah tidak berhak makan jika dia tidak mampu menjangkau harga bahan pangan tersebut.

Inilah yang terjadi dalam sistem kapitalis, di mana harga dijadikan sebagai pengendali tunggal distribusi barang di tengah masyarakat. Harga lah yang akan menentukan siapa-siapa yang berhak mendapatkan barang dengan kualitas dan kuantitas tertentu, dan siapa yang tidak berhak mendapatkannya sama sekali. Orang yang mampu membeli barang dengan harga tinggi, dia akan mendapatkan barang dengan kualitas dan kuantitas yang diinginkannya. Sementara itu, orang yang tidak mampu sama sekali menjangkau harga barang tersebut, dia tidak berhak mendapatkanya, meskipun barang itu merupakan kebutuhan pokok baginya. Dalam kondisi yang kedua inilah krisis akan muncul. Dengan demikian, menjadikan harga sebagai usur pengendali tunggal distribusi, telah mengakibatkan buruknya distribusi barang di tengah masyarakat, yang berpotensi memunculkan terjadinya krisis sosial.

Jadi, krisis pangan saat ini secara fundamental tidak disebabkan oleh kenaikan harga bahan pangan yang dipengaruhi oleh lima faktor di atas, akan tetapi lebih disebabkan oleh distribusi yang buruk dari sistem kapitalis. Distribusi yang buruk itulah yang menjadikan sebagian masyarakat tidak mampu, tidak mendapatkan hak untuk makan. Karena itu wajar jika fenomena krisis pangan ini tidak hanya terjadi di negara yang mengalami kelangkaan bahan pangan saja, akan tetapi juga terjadi di negara yang bahan pangannya cukup. Di Indonesia, misalnya, pemerintah sudah berencana untuk mengeksport beras, jika stok beras mencapai 3 juta ton. Apakah ini berarti sudah tidak ada lagi rakyat Indonesia yang kelaparan? Fakta menunjukkan bahwa di berbagai daerah di Indonesia masih banyak dijumpai masyarakat yang tidak makan, meskipun hanya satu kali sehari, bahkan ada yang hingga mati kelaparan. Tampak di sini bahwa pemerintah lebih memilih mengeksport beras ke luar negeri karena harganya yang tinggi, daripada menjual beras murah atau membagikan secara gratis kepada rakyatnya sendiri. Ini lagi-lagi membuktikan betapa buruknya sistem kapitalis, di mana harga dijadikan sebagai unsur tunggal pengendali distribusi barang di tengah masyarakat.

Semestinya, harga tidak dijadikan sebagai pengendali distribusi barang, apalagi barang kebutuhan pokok seperti bahan pangan. Sebab, barang kebutuhan pokok merupakan barang keperluan mendasar yang diperlukan oleh masyarakat individu per individu. Dengan kata lain, pemenuhan kebutuhan pokok bagi seseorang tidak bisa diwakili oleh orang lain. Jika harga dijadikan sebagai pengendali distribusi, niscaya akan senantiasa ada orang-orang yang tidak mendapatkan akses untuk memenuhi bebutuhan pokoknya. Hal ini sangat berbahaya dan merupakan kedzaliman. Karena itu lah, dalam hal kebutuhan pokok, Islam mewajibkan negara untuk memberikan jaminan pemenuhan atas rakyatnya. Caranya, rakyat didorong untuk bekerja dan diberi kesematan untuk bekerja dengan membuka lapangan pekerjaan. Jika dengan cara ini masih dijumpai orang-orang yang tidak mampu, misalnya karena cacat atau lanjut usia, dan tidak ada anggota keluarga yang sanggup menopang kebutuhannya, maka negara wajib turun tangan secara langsung untuk memenuhi kebutuhan pokoknya.

Sering muncul pertanyaan, dari mana pemerintah memperoleh dana untuk melakukan hal itu? Sebenarnya pemerintah Indonesia memiliki dana untuk melakukannya, jika saja kebijakannya didasarkan pada sistem syariah. Salah satu alternatif, misanya, pemerintah bisa mengalokasikan dana membayaran bunga utang yang nilainya lebih dari Rp. 85 Trilyun (APBN 2007). Dana itu lebih dari cukup untuk membantu rakyat yang kelaparan. Jika diasumsikan rakyat yang terancam kelaparan adalah yang pendapatannya di bawah UDS 2/hari/orang, maka jumlahnya sebesar 126 juta jiwa. Dengan kebutuhan beras standart 133kg/orang/tahun, dibutuhkan sebanyak 16,76 juta ton beras. Jika harga beras Rp. 4500,-/kg, maka dibutuhkan dana sekitar Rp. 75,4 Trilyun. Jadi, sangat ironis jika pemerintah justru mementingkan bayar bunga utang yang notabene hukumnya haram, daripada membantu rakyat miskin yang hukumnya wajib.

Islam telah memberikan contoh, bagaimana kesigapan negara dalam membantu rakyat yang kelaparan. Khalifah Umar bin Khaththab, di suatu malam, pernah melakukan inspeksi ke perkampungan penduduk. Tanpa sengaja beliau mendengar rintihan anak menangis dari arah sebuah rumah. Beliau pun menghampiri rumah tersebut dan memperhatikannya dari luar. Ternyata anak itu menangis karena lapar, sebab orang tuanya tidak lagi memiliki bahan makanan. Sang Ibu sudah mencoba menghibur anaknya, dengan seolah-olah sedang menanak makanan, padahal yang dimasak adalah batu. Si Ibu berharap anaknya tertidur sambil menunggu makanan yang sedang dimasak. Setelah mengetahui kondisi yang terjadi, sang Khalifah pun bergegas megambil sekarung bahan makanan dari Baitul Mal, lalu dipikulnya sendiri untuk diberikan pada keluarga yang sedang menghadapi kelaparan tersebut. Inilah wujud tanggung jawab negara dalam menjamin kebutuhan pokok rakyatnya.

Dalam konteks hubungan internasional, Islam juga menetapkan adanya kewajiban syar’i bagi Negara Khilafah untuk membatu negara lain yang membutuhkan bantuan pangan. Hal ini seperti apa yang pernah dilakukan oleh Khalifah Abdul Majid saat memimpin Kekhilafahan Turki Ustmani. Pada tahun 1845, terjadi kelaparan besar yang melanda Irlandia yang mengakibatkan lebih dari 1,000,000 orang meninggal. Untuk membantu mereka, Sultan Abdul Majid berencana mengirimkan uang sebesar 10,000 sterling kepada para petani Irlandia. Akan tetapi, Ratu Victoria meminta Sultan untuk mengirim 1,000 sterling saja, sebab dia sendiri hanya mengirim 2,000 sterling. Maka, Sultan pun mengirim 1,000 sterling. Namun, secara diam-diam beliau juga mengirim 3 kapal penuh makanan. Pengadilan Inggris berusaha untuk memblokir kapal itu, tapi meski demikian makanan tersebut sampai juga ke pelabuhan Drogheda dan ditinggalkan di sana oleh para pelaut Ustmani. Dengan peristiwa ini rakyat Irlandia, khususnya mereka yang tinggal di Drogheda, menjadi bersahabat dengan orang Turki. Peristiwa ini juga menyebabkan munculnya simbol-simbol Usmani di kota tersebut.

Tindakan seperti ini, praktis tidak pernah dilakukan oleh negara-negara kapitalis Barat terhadap negeri-negeri yang saat ini ditimpa krisis pangan seperti Eithopia, dll. Sebab, dalam prisip kapitalis “tidak ada makan siang gratis”, artinya tidak ada bantuan yang diberikan secara cuma-cuma, kecuali harus ada kompensasi tertentu. Maka, wajar jika kemudian terjadi kesenjangan yang lebar di dunia ini; di satu sisi ada negara-negara yang jumlah bahan pangannya melimpah dan di sisi lain ada negara yang rakyatnya kelaparan karena mengalami krisis pangan.

Jadi jelas, krisis pangan yang terjadi saat ini bukan karena jumlah pangan tidak mencukupi kebutuhan manusia, melainkan karena sistem distribusi yang buruk, akibat penerapan sistem ekonomi kapitalis. Seberapa pun produksi pangan bisa ditingkatkan, jika sistem distribusinya buruk, tetap saja akan terjadi krisis pangan. Dalam diskusi FKSK yang mengangkat tema “Awas Bahaya Krisis Pangan Global dan Nasional” baru-baru ini, terungkap betapa besarnya potensi pertanian di Indonesia. Hanya saja, jika semua itu tidak dikelola dengan sistem yang baik, yaitu sistem syariah, tetap saja tidak akan mensejahterakan rakyat. Islam telah memberikan solusi dengan sistem syariahnya, yang dapat mengatasi masalah krisis pangan sekaligus dapat memacu peningkatan produksi pertanian untuk mencapai kemandirian dan ketahanan pangan. []

Lalu apakah krisis tersebut merupakan dampak dari permasalahan ekonomi secara riil, ataukah tangan-tangan politis Amerikalah yang menggerakkan dan memperluasnya?

Saya mohon penjelasan tentang hal tersebut, dan semoga Allah memberi balasan kebaikan kepada Anda.

Jawab

Krisis tersebut, secara riil memiliki dimensi ekonomi. Tetapi, tangan-tangan politik telah ikut terlibat dalam meningkatkan eskalasi permasalahan, memperluas cakupannya dan menjadikan krisis tersebut sampai pada taraf seperti yang kita saksikan sekarang ini.

Agar gambarannya benar-benar jelas, maka kami akan menjelaskan bagaimana krisis tersebut muncul dan bagaimana permainan politik telah ikut terlibat di dalamnya. Kemudian kami jelaskan bagaimana semuanya itu mengakibatkan kenaikan harga minyak, emas, dan logam lainnya, kemudian bagaimana munculnya krisis bahan pangan.

Pertama, secara riil, krisis ekonomi Amerika memang berpengaruh terhadap efektivitas dan kekuatan dolar. Kemudian berdampak pada turunnya nilai tukar dolar yang sangat tajam. Krisis tersebut terjadi karena faktor-faktor sebagai berikut:

Defisit Perdagangan Amerika

Amerika mengimpor barang dan jasa lebih banyak daripada yang diekspor. Selera konsumen Amerika memang terbuka untuk impor. Misalnya, pada tahun 2003, Amerika telah mengimpor barang dan jasa dengan nilai 1652 miliar dolar. Sementara ekspornya sekitar 1203 miliar dolar. Dengan kata lain, Amerika mengalami defisit perdagangan tahun 2003 sebesar 449 miliar dolar. Defisit ini terus meningkat hingga mencapai 816 milir dolar. Selisih antara impor dan ekspor tersebut mencerminkan uang yang dicetak (dolar dan obligasi Pemerintah Amerika). Kondisi ini, secara rill, tentu telah menyebabkan turunnya nilai dolar, meski tidak diumumkan secara resmi.

Amerika belum pernah mengalami defisit perdagangan seperti ini sebelumnya. Sebaliknya, Amerika terus mengalami surplus perdagangan selama beberapa dekade, khususnya pasca Perang Dunia II. Kemudian suprlus tersebut mulai menurun… Terlebih karena persaingan dengan negara-negara Eropa dan Asia yang menghasilkan komoditi dengan harga yang lebih murah. Ini mengakibatkan meningkatnya impor konsumen Amerika terhadap barang dan jasa dari negara-negara tersebut. Fenomena ini ditambah dengan besarnya belanja militer untuk membiayai perang Vietnam. Kondisi ini menyebabkan naiknya tagihan pembayaran. Berikutnya, pada tahun 1971, Amerika terpaksa menghapus back up dolar dengan emas. Ini adalah krisis pertama. Pada dekade delapan puluhan, pada saat perdagangan dunia mengalami pertumbuhan dan pabrik-pabrik berpindah dari Amerika ke negara-negara yang memiliki buruh murah, kelemahan perekonomian Amerika semakin tampak. Begitu pula meningkatnya impor Amerika dari negara-negara produsen barang murah seperti Meksiko, Cina, dan Malaysia tampak jelas meningkat. Ini sudah pasti menyebabkan defisit perdagangan Amerika semakin lebar.

Demikianlah, defisit neraca perdagangan dan neraca pembayaran, keduanya telah menciptakan keraguan dan ketidakpercayaan para investor terhadap perekonomian Amerika. Dikemudian hari hal itu menyebabkan terpuruknya nilai dolar.

Utang

Statistik Departemen Keuangan Amerika menunjukkan adanya peningkatan utang pemerintah (federal dan negara bagian) dari 4,3 triliun dolar pada tahun 1990 menjadi 8,4 triliun dolar pada tahun 2003, dan 8,9 triliun dolar pada tahun 2007. Total utang tersebut telah mencapai 64% dari total GDP. Dengan begitu, Amerika bisa diklasifikasikan sebagai negara yang mengalami jeratan utang. Beban besarnya utang Amerika tidak terbatas pada utang pemerintah, tetapi juga meliputi individu dan perusahaan. Utang individu akhir-akhir ini telah mencapai nilai 6,6 triliun dolar. Sedangkan utang perusahaan swasta menempati urutan teratas dengan total 18,4 triliun dolar. Dengan begitu, total utang Amerika sekitar 34 triliun dolar. Artinya utang Amerika telah tiga kali lipat dari total GDP-nya. Padahal, utang itu sendiri sejatinya merupakan krisis ekonomi yang berbahaya.

Kenaikan Euro

Sementara itu, sejak pertama kali Euro dicetak, Euro telah menjadi cadangan devisa internasional kedua setelah dolar. Euro telah mewarisi posisi tersebut dari Mark Jerman. Bahkan posisinya meningkat. Itu jika dibandingkan dengan dolar. Begitulah, kepercayaan kepada Euro akhirnya semakin meningkat, dan sebaliknya kepercayaan terhadap dolar justru semakin menurun. Semuanya itu berpengaruh pada permintaan terhadap dolar sehingga nilainya menurun. Karena berkurangnya nilai dolar, maka tidak sedikit dari investor yang terdorong untuk menggunakan Euro dalam investasi mereka, menggantikan posisi dolar.

Sebagai tambahan dari semuanya tadi, Amerika juga mengalami persoalan ekonomi yang lain. Yaitu meningkatnya inflasi yang mencapai 4%, pengangguran berada pada angka 5%, perindustrian mengalami penurunan, terjadi kemiskinan dan buruknya pelayanan pendidikan…

Semua faktor-faktor di atas menyebabkan turunnya nilai dolar.

Turunnya nilai dolar tersebut telah mendorong sebagian bank sentral menurunkan cadangannya dalam bentuk dolar.

Paul Michael, seorang ahli strategi mata uang di bank HSBC mengatakan, ”Bank sentral sejak beberapa waktu yang lalu telah mengetahui, bahwa ia tidak ingin menambah pemborosan karena dolar yang dimiliki. Total kekayaan bank sentral di seluruh dunia dalam bentuk dolar telah mengalami penurunan dari 73% menjadi 64%”.

Inilah yang menjadi faktor sesungguhnya terjadinya krisis dolar.

Kedua, setelah itu, tangan-tangan politik Amerika ikut terlibat dalam memobilisasi krisis demi kepentingannya. Juga untuk menyebarkan krisis dari krisis nasional Amerika menjadi krisis internasional… Hal itu bisa terjadi dengan jalan sebagai berikut:

<!–[if !supportLists]–>1.                              <!–[endif]–>Penurunan nilai mata uang negara eksportir akan mengakibatkan meningkatnya ekspor negara tersebut, karena harga-harga komoditinya secara relatif menjadi lebih murah, di mana importir akan membayar nilai uang yang lebih kecil (untuk mengimpor jumlah yang sama); dengan asumsi, harga-harga komoditi dengan mata uang negara itu menjadi lebih kecil akibat turunnya nilai mata uangnya. Misalnya, jika sebelumnya importir akan membayar harga komoditi yang diimpornya sebesar 1000 dolar, dan itu setara dengan 1000 Euro; maka jika dolar turun 10%, importir tersebut hanya akan membayar 900 Euro, untuk nilai komoditi sebesar 1000 dolar. Karena itu, para pedagang akan bersedia mengimpor komoditi negara tersebut, karena turunnya nilai mata uangnya.

Hanya saja, kondisi tersebut masih relatif bagus, jika turunnya nilai mata uang tidak lebih dari 5%, dan masih bisa diterima hingga 10%. Tetapi, jika penurunan nilai mata uangnya lebih dari itu, justru akan menciptakan beban terhadap industri produsen, karena faktor inflasi akibat terjadinya devaluasi. Yaitu, naiknya harga-harga komoditi di dalam negeri negara tersebut akibat devaluasi mata uangnya, di mana daya beli terhadap komoditi tersebut juga ikut merosot. Akibat dari inflasi ini, beban terhadap industri semakin meningkat hingga harga komoditi yang diekspor pun akan ikut naik. Dengan kata lain, harga komoditi tersebut tidak lagi 1000 dolar, tetapi lebih dari itu. Begitulah, jika turunnya nilai mata uang tersebut lebih dari batas rasional, maka ia akan menyebabkan bertambahnya biaya produksi sehingga menyebabkan naiknya harga komoditi. Selanjutnya, jumlah ekspor akan menurun, karena faktor inflasi, akibat dari devaluasi tersebut. Dalam konteks Amerika, turunnya nilai dolar telah melebihi batas rasional. Sebagai contoh, Euro nilai tukarnya menjadi 1,6 dolar terhadap dolar. Padahal pada tahun 2000 lalu, 1 Euro nilainya 0,8 dolar Amerika. Dengan kata lain, turunnya nilai dolar tersebut telah melampaui batas tertinggi secara ekonomi lebih dari lima kali lipat…

Karenanya, akibat devaluasi tersebut, ekspor Amerika hanya mengalami pertambahan yang sangat kecil. Dengan kata lain, defisit perdagangan, meski sedikit berkurang, tetapi masih tetap terjadi.

Meski begitu, Amerika ternyata tidak mengambil langkah-langkah untuk memperbaiki defisit tersebut. Amerika juga tidak mengeluarkan sebagian dari cadangan minyaknya untuk digunakan; dengan tujuan untuk menurunkan harga energi, terkait dengan industri-industri, sehingga biaya produksinya menurun dan ekspornya meningkat. Sebaliknya, pemerintahan Bush justru menolak mengeluarkan sebagian cadangan minyak sebagai instrumen untuk menurunkan harga energi yang melonjak. Dengan kata lain, pemerintahan Bush sebenarnya tidak pernah menyelesaikan masalah defisit perdagangan yang ada secara ekonomi.

Begitu juga pemerintahan Bush tidak menyelesaikan masalah utangnya. Sebaliknya, justru menambah utang, karena kelanjutan invasinya atas Afghanistan dan Irak yang telah menelan biaya lebih dari 2 triliun dolar Amerika. Begitu pula pemerintahan Bush memberikan utang kepada para Kapitalis kaya Amerika sekitar 1 triliun dolar melalui pemotongan pajak dari mereka. Kebijakan tersebut dilakukan karena motif politik untuk kepentingan pemilu… Ini menyebabkan utang Amerika tetap seperti semula, bahkan semakin bertambah.

Demikianlah, Amerika tetap mengalami devaluasi dolar dan tidak mengambil langkah-langkah ekonomi untuk memperbaikinya. Devaluasi tersebut kemudian dijadikan instrumen politis untuk memeras negara-negara yang memiliki cadangan devisa yang besar dalam bentuk dolar… Contohnya, Cina yang memiliki cadangan devisa dalam bentuk dolar sekitar 100 miliar dolar Amerika. Langkah tersebut menyebabkan Cina mengalami kerugian sangat besar akibat devaluasi dolar. Berikutnya India, negara-negara Eropa dan negara-negara penghasil minyak… Realitas tersebut memaksa negara-negara tadi berupaya menopang dolar dengan menyesuaikan nilai sebagian mata uangnya dan membeli dolar, sehingga terjadi peningkatkan permintaan atas dolar. Maka devaluasi dolar pun berkurang sedikit….

2. Setelah itu, berikut ini adalah langkah-langkah politik Amerika untuk menghadapi rontoknya saham-saham perusahaan jaminan properti. Melalui langkah-langkah tersebut, Amerika bisa menyebarkan krisis, dari krisis Amerika menjadi krisis dunia.

Pemerintah Amerika memberikan utang dengan bunga rendah kepada perusahaan-perusahaan properti, khususnya perusahaan jaminan properti yang menjual perumahan dengan mengagunkannya hingga angsuran harga jualnya lunas. Karena itu, likuiditas yang dimiliki perusahaan-perusahaan tersebut akhirnya meningkat dengan jumlah yang besar. Ini kemudian mendorong perusahaan untuk mempermudah syarat-syarat penjualan perumahan… dan dengan harga murah, bahkan rendah. Karena likuiditas keuangan yang dialami oleh perusahaan-perusahaan yang bergerak di bisnis perumahan dan agunan properti tersebut meningkat, sebagai dampak dari utang dengan bunga rendah yang diberikan oleh negara… Maka, masyarakat di Amerika pun antusias untuk membeli properti… Di depan mereka terbentang jalan yang luas untuk membayar uang mukanya dari utang lunak yang mereka ambil dari bank-bank Amerika yang memberikan utang kepada para pemilik properti dengan bunga yang sesuai. Bahkan, bank-bank Amerika tersebut telah memberikan utang untuk properti yang menutupi seluruh harga properti (rumah) yang diagunkan. Kebijakan ini tidak seperti yang dilakukan bank-bank Eropa yang memberikan utang pada batas 60% dari harga properti yang diagunkan. Semuanya itu bisa dilakukan, karena negara memberikan utang kepada perusahaan-perusahaan dan bank-bank dengan bunga rendah, sesuatu yang menyebabkan stok properti melimpah.

Akibat politik globalisasi dan keterbukaan perusahaan-perusahaan satu dengan yang lain, setiap kali ada booming dan keuntungan, maka perusahaan-perusahaan multinasional, bank-bank swasta, dan bank-bank sentral, bahkan individu antusias membeli saham-saham perusahaan agunan properti Amerika dalam rangka memperoleh profit. Nilai properti dan berikutnya nilai saham perusahaan properti yang listing di bursa pun terus mengalami kenaikan di seluruh bagian dunia, khususnya di Amerika. Bahkan pada saat itu, membeli properti menjadi jenis investasi favorit. Pada saat yang sama, kegiatan bisnis lainnya termasuk dalam bidang teknologi modern justru terancam mengalami kerugian. Fenomena ini seperti yang pernah terjadi sebelumnya ketika terdapat antusiasme luar biasa untuk berinvestasi di bidang teknologi informasi dan telekomunikasi. Masyarakat Amerika, baik individu maupun perusahaan antusias membeli properti dengan tujuan dijadikan tempat tinggal atau untuk investasi jangka panjang atau sekadar spekulasi. Kemudahan properti itu meluas sampai pada tingkat, di mana bank-bank memberikan kredit hingga kepada individu-individu yang tidak mampu untuk membayar cicilan utang kredit mereka, karena pendapatan mereka yang rendah.

Fenomena ini terus berlanjut, nyaris tanpa ada masalah, hingga tahun lalu, khususnya ketika beban utang terhadap negara semakin meningkat. Amerika pun berhenti memberikan utang mudah kepada perusahaan-perusahaan agunan properti dan bank-bank. Sebaliknya pemerintah Amerika malah meminta perusahaan-perusahaan dan bank-bank tersebut membayar utang yang telah mereka ambil saat jatuh tempo… Konsekuensinya, perusahaan-perusahaan kredit properti dan bank-bank tersebut juga meminta para pemilik properti untuk membayar utang mereka. Karena pengangguran, inflasi, dan kondisi perekonomian yang buruk terjadi di Amerika, maka para pemilik properti itu tidak sanggup membayar harga beli properti mereka. Mereka juga tidak mampu membayar cicilan utang yang telah mereka ambil dari bank-bank… Nilai properti pun menurun drastis dan individu-individu tidak bisa lagi dinilai mampu membayar utang mereka, bahkan meski properti yang mereka agunkan pun dijual. Seperti yang diberitakan oleh media, rumah yang sebelumnya seharga 0,5 juta dolar, nilainya menjadi 200 ribu dolar, tetapi tetap tidak ada orang yang membelinya. Sekitar 2 juta orang Amerika telah kehilangan pemilikan mereka atas properti dan terlilit kewajiban finansial sepanjang hayat mereka. Akibat masalah yang dialami oleh bank-bank kreditor karena ketidakmampuan para debitor membayar kredit mereka, maka nilai saham bank-bank tersebut di bursa turun drastis. Perusahaan-perusahaan properti menderita kerugian besar yang mencapai 2 miliar dolar. Sejumlah perusahaan properti bahkan mengumumkan pailit.

Konsekuensi berikutnya, banyak utang yang lenyap dan tidak mungkin ditarik kembali.

Gambaran besarnya kerugian bank-bank besar yang belakangan mengalami kegoncangan dahsyat pada sektor properti Amerika diisyaratkan oleh majalah Market, sebuah jurnal, yang dikeluarkan oleh Kamar Dagang dan Industri Arab Jerman di Berlin untuk bank City Group Amerika. Jurnal ini awal tahun lalu mengungkap kerugian bank City Group Amerika pada kuartal terakhir tahun lalu mencapai 9,83 miliar dolar (ketika itu senilai 6,6 miliar Euro). Kerugian bank yang sama terus mengalami peningkatan di sektor properti hingga sekarang sampai lebih dari 18,1 miliar dolar.

Perkembangan negatif yang sama juga menimpa bank Meryland Amerika. Bank tersebut mengumumkan pemotongan 14,1 miliar dolar asetnya. Ini artinya, bahwa kerugian bank tersebut pada kuartal terakhir tahun 2007 mencapai 9,8 miliar dolar. Jumlah tersebut merupakan kerugian terbesar sepanjang sejarahnya.

Masalah yang sama juga menimpa bank besar UBS Swiss yang mendapatkan miliaran dolar dari GIC Singapura untuk menghindari kebangkrutan.

Begitulah, saham-saham perusahaan properti rontok di lantai bursa. Dan berikutnya saham-saham perusahaan dan bank-bank harganya turun drastis di bursa banyak negara. Ini karena memiliki hubungan dengan investasi atau saham perusahaan properti Amerika, atau berhubungan dengan aktivitas langsung di sektor properti Amerika. Sampai-sampai tekanan tersebut juga menimpa sektor-sektor yang tidak bergerak di bidang bisnis properti. Karena globalisasi dan saling terkaitnya kegiatan perekonomian, maka kondisi tersebut berpengaruh terhadap sektor-sektor lain, di luar properti.

Nilai saham-saham di Wall Street mengalami penurunan. Sehingga indeks nilai gabungan turun 7,1 % di Frankfurt; 6,8 % di Paris; 5,4 % di London; 7,5 % di Madrid; 3,8% di Tokyo; 5,1 % di Shanghai; 6 % di Sao Paolo; 9,8 % di Riyadh; 9,4 % di Dubai; 3 % di Beirut dan 4,2 % di Kairo.

Karena besarnya kerugian dan banyaknya utang yang hilang, presiden Perancis Nikolai Sarkozi dan PM Inggris Gordon Brown dalam pertemuan keduanya pada 27 Maret 2008 memutuskan untuk mendorong bank-bank tersebut agar mengungkapkan secara menyeluruh dan segera atas utang-utang yang menguap di masing-masing. Brown pada Januari 2008 mengatakan, bahwa Inggris akan menghadapi ujian berat bersama perekonomian dunia dalam kondisi yang sulit dan kritis disebabkan krisis kredit akibat krisis agunan properti Amerika. Pernyataan Brown itu datang setelah Northern Rock —lembaga perbankan kelima terbesar Inggris dalam sektor kredit yang berkaitan dengan agunan properti— terancam bahaya besar disebabkan berantainya krisis agunan properti di Amerika Serikat.

Demikianlah, Amerika telah berhasil menyebarkan krisis perusahaan agunan properti dari krisis domestik Amerika menjadi krisis dunia sampai pada taraf, di mana bank-bank sentral Eropa menyuntikkan lebih dari 150 miliar dolar pada tahun lalu untuk menopang perusahaan-perusahaan agunan properti supaya tidak mengalami kebangkrutan. Juga agar bursa-bursa di dunia, termasuk Eropa tidak ambruk karena ekspansi perusahaan-perusahaan internasional di setiap negara dan persaingan antar perusahaan tersebut, akibat dari sistem globalisasi. Dengan cara ini, Amerika telah berhasil memeras Eropa dan tetap bisa menopang perusahaan-perusahaannya, yaitu perusahaan-perusahaan agunan properti Amerika.

Ringkasnya, untuk krisis perekonomian Amerika, memang ada sisi ekonomi dan politiknya. Amerika jelas mengalami krisis ekonomi secara riil, yang menyebabkan turunnya nilai dolar. Lalu Amerika melakukan manuver (konspirasi) politik untuk menyeret seluruh dunia agar ikut merasakan krisis yang dialaminya. Jika tidak, seluruh dunia akan ikut tenggelam bersamanya. Terlebih setelah tersebarnya globalisasi dan terbukanya pasar satu negara terhadap negara lain di bawah apa yang disebut sebagai perekonomian pasar, ekspansi perusahaan-perusahaan ke seluruh dunia dan saling terkaitnya satu negara dengan negara lain. Akhirnya, mayoritas negara di dunia saling membuka pasarnya di antara mereka, sebagian terhadap sebagian yang lain.

Demikianlah, Amerika memanfaatkan penurunan nilai dolar yang disebabkan krisis perekonomiannya untuk menurunkan defisit perdagangannya dan untuk melakukan pemerasan politis, khususnya terhadap negara-negara yang memiliki cadangan devisa dalam jumlah besar dalam bentuk dolar. Begitu pula Amerika mampu menyebarkan krisis perusahaan-perusahaan agunan propertinya menjadi krisis dunia. Jadi, sebenarnya Amerika tidak jauh dari krisis yang terjadi.

Meski demikian, semua aktivitas politik Amerika itu tidak akan pernah bisa mengembalikan perekonomian Amerika ke taraf kemakmuran. Semuanya itu hanya akan menunda keambrukannya. Seandainya bukan karena politik globalisasi, pasar bebas, dan sistem ekonomi Kapitalisme yang menguasai perekonomian dunia… dan seandainya juga bukan karena negara-negara di dunia tetap menggunakan dolar sebagai cadangan devisanya, juga seandainya bukan karena semua itu, niscaya perekonomian Amerika tidak akan bisa lagi berdiri di atas kedua kakinya hingga sekarang.

Ketiga, adapun sebab naiknya harga-harga hasil tambang, baik minyak, emas, besi dan lain-lain… sesungguhnya setelah ambruknya perusahaan-perusahaan agunan properti, menurunnya pasar saham dan surat berharga, serta menurunnya indeks bursa, maka kepercayaan para investor terhadap sarana-sarana investasi yang tidak memiliki nilai instrinsik semakin kecil. Yang tidak mengandung nilai intrinsik, misalnya, seperti surat berharga dan saham bursa. Maka para investor itu beralih kepada sarana-sarana investasi yang memiliki nilai intrinsik seperti emas dan hasil tambang lainnya. Faktor inilah yang menyebabkan terjadinya kenaikan permintaan atas emas, sehingga harganya melonjak luar biasa. Sampai harga emas mencapai 1000 dolar, dan diperkirakan akan terus naik sampai sekitar 1500 dolar atau lebih sesuai dengan kondisi-kondisi yang terjadi…

Pihak yang paling menderita akibat kenaikan harga emas adalah Amerika Serikat. Karena, jika kenaikan harga emas ini terus berlanjut, Amerika akan mengembalikan nilai dolar kepada nilai yang tidak lebih dari (harga) kertas dan (ongkos) pencetakannya. Untuk itu, ada kemungkinan besar Amerika, dalam jangka waktu tidak lama lagi, akan mengontrol harga–harga emas. Isyarat ke arah itu sudah mulai tampak. Karena Dana Moneter Internasional (IMF) telah mengambil keputusan untuk menjual 403 ton emas akibat defisit neraca anggaran. Hanya saja, IMF mengumumkan akan melakukan penjualannya dalam jangka panjang ke depan. Pengumuman itu sendiri merupakan spekulasi yang biasanya akan berpengaruh terhadap penurunan harga emas. Di sana ada kemungkinan berlangsungnya penjualan emas kepada bank-bank sentral. Sesuatu yang kadang kala menyebabkan bank-bank sentral menaikkan suku bunga dan menyebabkan naiknya nilai kurs. Yang terbaru pernyataan IMF pada 9 April 2008, bahwa krisis finansial akan menciptakan beban triliunan dolar, adalah lebih dari sekadar penjelasan realitas secara adil dan jujur. Pernyataan itu tidak lain adalah spekulasi untuk merubah arah jalannya perekonomian dan finansial. Sebagaimana dalam komentar yang dikeluarkan oleh Daily Telegrap Inggris, bahwa IMF adalah alamat terakhir yang mungkin ditempuh untuk keluar dari krisis keuangan yang ada. Karena itu, pernyataan tadi sebenarnya merupakan proses untuk menghadirkan kondisi tersebut.

Begitulah, anjloknya nilai dolar dan krisis hilangnya kepercayaan para investor di pasar aset Amerika telah mendorong sejumlah investor untuk tidak berinvestasi di pasar uang kertas. Hipotesis riil untuk itu menyatakan, bahwa uang kertas saat ini tidak disandarkan secara sempurna kepada aset riil. Dengan kata lain, fakta itu dan dalam kondisi seperti sekarang ini, sebenarnya krisis kepercayaan akan secara cepat menyebar ke berbagai mata uang yang ada. Beranjak dari sebab inilah, maka beberapa bank sentral seperti bank sentral China mulai membeli emas. Ini menyebabkan naiknya harga emas sampai tingkat tertinggi. Ini juga menyebabkan naiknya harga hasil-hasil tambang seperti perak dan platinum. Sebagaimana meningkatnya permintaan India dan China atas tembaga, zink, aluminium dan nikel telah menyebabkan kenaikan harga logam-logam itu. Terjadinya peningkatan permintaan atas beberapa jenis logam itu oleh India dan Cina disebabkan pertumbuhan ekonomi kedua negara tersebut yang sangat cepat. Permintaan atas hasil-hasil tambang dari Cina akan terus berlanjut selama 12 tahun, dan dari India selama 4 tahun ke depan. Cina telah membelanjakan 1 triliun dolar untuk pembangunan infrastruktur dan masih akan membelanjakan 50 miliar dolar tambahan setiap tahun selama lima belas tahun ke depan. India telah memulai kembali pembangunan infrastruktur sejak enam tahun lalu. Pada awal investasinya, memang masih kecil. Tetapi total investasinya selama empat tahun terakhir mencapai 50 miliar dolar. India telah menyusun rencana investasi antara 30–40 miliar dolar per tahun selama sepuluh tahun ke depan. Hanya saja, hasil tambang yang ada tidak mencukupi untuk menutup semua keperluan rencana tersebut. Ditambah lagi naiknya harga minyak telah meningkatkan biaya produksi, dan berikutnya menyebabkan kenaikan harga komoditi secara umum.

Kenaikan harga minyak sebenarnya bisa dikembalikan pada masalah terpuruknya nilai dolar. Meningkatnya daya beli minyak dari negara-negara seperti UniEropa, Cina, dan India untuk memenuhi meningkatnya permintaan sebenarnya untuk menutupi kebutuhan negara-negara itu sendiri. Namun, ada faktor penting yang menyebabkan naiknya harga minyak, yaitu spekulan. Spekulasi Amerika terhadap minyak telah menyebabkan naiknya harga minyak. Ini maksudnya supaya Amerika bisa mengumpulkan dolar yang ada di pasar dari pihak-pihak yang membeli minyak. Sehingga Amerika bisa menghindari keterpurukan mata uangnya. Inilah penyebab tidak stabilnya informasi tentang jumlah cadangan minyak Amerika.

Spekulasi mempunyai peran dalam kenaikan harga. Sebagai contoh, spekulasi pada dekade yang akan datang pada komoditi minyak akan semakin meningkat. Demikian pula spekulasi pada harga hasil-hasil tambang, utamanya emas. Kenaikan harga emas semakin cepat akibat antusiasme negara-negara, seperti Cina, Rusia dan beberapa negara Asia untuk membeli emas guna melepaskan diri dari banyaknya jumlah dolar yang dimilikinya. Negara-negara yang ada tidak lagi percaya kepada dolar. Penurunan nilai dolar telah menyebabkan kerugian besar bagi negara-negara tersebut. Demikian juga antusiasme Cina untuk membeli besi dan hasil-hasil tambang yang diperlukan dalam industri telah meningkatkan harga-harga besi dan bahan tambang lainnya. Di sini, Jerman misalnya, mempunyai penerimaan besar dari besi baja, dan harganya meningkat, bahkan berlipat ganda karena banyak dari besi bajanya telah diekspor ke Cina.

Sudah menjadi rahasia umum, bahwa setiap terjadi penurunan nilai dolar, harga minyak akan naik dalam hubungan kebalikan, yang sudah diketahui sejak lama. Inilah fakta yang terjadi sekarang ini. Pada 17 April 2008 tercatat, bahwa harga minyak kualitas sedang sebesar 115 dolar per barel. Dan terus mengalami kenaikan hingga hari ini 5 Mei 2008, yaitu mencapai 120 dolar.

Begitulah, harga minyak telah mengalami kenaikan hampir empat kali lipat dari harganya pada tahun 2002. Karena permintaan bertambah, khususnya Cina dan semua negara yang perekonomiannya tumbuh pesat. Perkiraan yang ada mengisyaratkan, bahwa harga minyak akan menembus 130 dolar per barel pada akhir bulan Desember yang akan datang.

Keempat, adapun krisis pangan dunia, maka sesungguhnya di tengah kritisnya krisis perekonomian dunia dan yang disebabkan oleh krisis agunan properti Amerika, maka di tengah semua itu, dan juga disebabkan oleh krisis lain yang lebih berbahaya, kini tengah mengancam keamanan pangan dunia. Di berbagai belahan dunia, harga-harga bahan pangan mengamali lonjakan mulai dari roti hingga susu.

Krisis pangan dunia ini sebenarnya terjadi belakangan setelah terjadinya kenaikan harga-harga gandum, shorghum, beras dan bahan-bahan makanan pokok pada tahun-tahun terakhir dan melambung secara fluktuatif pada beberapa bulan terakhir.

Pada 6 Desember 2007 majalah The Economist Inggris mempublikasikan laporan. Di dalamnya dinyatakan, bahwa harga biji-bijian telah mengalami kenaikan yang belum terjadi sebelumnya sejak The Economist membuat indeks harga bahan pangan pada tahun 1945. Menurut The Economist, kenaikan tersebut telah mencapai 75 %. Sedangkan bursa Chicago Board of Commerce yang mencerminkan standar utama dalam hal yang berkaitan dengan harga biji-bijian di dunia menyebutkan, bahwa harga gandum telah mengalami kenaikan 90 %, kedelai 80 % dan shorghum 20 %. Harga-harga ini terus mengalami kenaikan sejak saat itu hingga sekarang.

Sedangkan naiknya harga, yang diikuti dengan krisis pangan sebenarnya sebab utamanya adalah sebagai berikut:

1.  Naiknya harga minyak dan turunnya nilai dolar

Naiknya harga minyak menyebabkan naiknya harga-harga bahan yang diperlukan dalam pertanian, semisal benih, pupuk, obatan-obatan, peralatan dan transportasi. Kenaikan biaya produksi dan transportasi telah berpengaruh terhadap naiknya harga bahan-bahan pangan terutama gandum, beras, dan shorghum. Contohnya, harga beras di Philipina telah mengalami kenaikan 70 % selama setahun lalu.

Ini dari satu sisi. Dari sisi lain, harga-harga bahan pangan biasanya ditentukan dengan menggunakan dolar. Maka, ketika nilai dolar turun, otomatis harga bahan pangan naik.

Grachiano mengatakan: ”Hilangnya kepercayaan terhadap dolar membuat para pemilik modal mencari keuntungan yang lebih tinggi pada komoditi bahan mentah… Pertama-tama pada komoditi hasil tambang kemudian bahan pangan”. Sejumlah spekulan pada lima tahun terakhir mengalihkan harta mereka ke pasar komoditi bahan mentah untuk mencari keuntungan yang lebih tinggi daripada keuntungan yang bisa mereka peroleh dari pasar saham dan surat berharga.

2. Kondisi-kondisi klimatologi

Kondisi-kondisi klimatologi yang berpengaruh terhadap turunnya produksi hasil pertanian, seperti banjir, topan dan kekeringan. Misalnya, Australia, salah satu penghasil terbanyak biji-bijian, menghadapi kondisi kekeringan yang paling buruk sepanjang sejarahnya… Kondisi-kondisi klimatologi ini pada tahun-tahun terakhir diiringi lompatan perekonomian di beberapa negara seperti Cina, India, dan Brazil yang menyebabkan meningkatnya konsumsi daging.

Sudah menjadi rahasia umum, bahwa untuk memproduksi sepotong daging yang mengandung 100 kalori, ternak penghasil daging harus diberi pakan berupa biji-bijian sebanyak 700 kalori. Dari 2,13 miliar ton biji-bijian, menurut statistik FAO hanya 1,01 miliar ton saja yang digunakan untuk makanan manusia. Dengan begitu pemeliharaan ternak menambah naiknya harga dunia.

3. Produksi biofuel dari biji-bijian.

Jan Zigler, reporter khusus PBB untuk urusan makanan, dalam pernyataannya kepada sebuah radio Jerman, menilai bahwa produksi besar-besaran biofuel pada saat ini bisa dianggap sebagai ”kejahatan terhadap kemanusiaan”. Ini disebabkan oleh pengaruhnya terhadap naiknya harga bahan pangan di dunia.

Biofuel menggunakan bahan dasar produk-produk pertanian. Pada tahun-tahun terakhir, banyak negara industri memanfaatkan lahan pertanian untuk memproduksi biofuel untuk menurunkan ketergantungan kepada minyak, yang harganya melonjak sampai angka yang tidak rasional. Ini menyebabkan bertambahnya permintaan terhadap biofuel, kemudian menyebabkan naiknya harga biji-bijian.

Di negara seperti Amerika dan Brazil, banyak lahan pertanian yang diubah menjadi areal tanam shorghum dan kedelai untuk produksi etanol. Sejak tahun 2001 jumlah shorghum yang digunakan untuk memproduksi etanol meningkat 300 %. Begitu juga Amerika berencana memproduksi etanol sebanyak 35 miliar galon (setara 133 miliar liter) pada awal 2017. Kongress Amerika di dalam dokumen energi tahun 2005 telah memutuskan untuk menambah produksi etanol yang diproduksi dari shorghum dari 4 miliar galon pada tahun 2006 menjadi 7,5 miliar galon pada tahun 2012.

Pada Maret 2007, Presiden AS George Bush bertemu dengan rekannya dari Brazil, Luiz Enisa Lula Silva untuk menandatangani perjanjian bilateral, yaitu Perjanjian Etanol bagi kerjasama di antara kedua negara untuk melakukan penelitian dan pengembangan generasi baru produksi biofuel, juga untuk membentuk persatuan dagang biofuel, khususnya di negara-negara Asia Tengah. Kesepakatan Perjanjian Etanol kedua kepala negara itu menjadi awal pertumbuhan yang nyata penanaman biji-bijian untuk dimanfaatkan dalam produksi biofuel. Gula tebu, kelapa sawit dan kedelai yang khusus untuk produksi biofuel telah menghabiskan lahan belukar dan hutan di Brazil, Argentina, Kolombia, Ekuador dan Uruguay. Areal tanam kedelai di Brazil telah menghabiskan 21 juta hektar lahan hutan dan 14 juta hektar di Argentina. Tidak tampak, bahwa fenomena ini akan menurun selama harga biji-bijian terus naik. Sebanyak 100 juta ton biji-bijian dari total 2,13 miliar ton akan digunakan dalam memproduksi biofuel pada tahun 2008. Dengan kata lain, ratusan juta ton biji-bijian ini akan digunakan untuk memberi makan mobil.

4.  Kegagalan Pemerintah dan Politik

Tentang produksi gandum yang merupakan produk strategis, Uni Eropa memproduksi 122 juta ton, Cina 106 juta ton, India 75 juta ton, Amerika Serikat 56 juta ton, dan Rusia memproduksi 48 juta ton. Amerika Serikat mengekspor 32 juta ton, Kanada 15 juta ton, Uni Eropa 10 juta ton dan Argentina 10 juta ton.

Sedangkan negara-negara Arab, seluruhnya kecuali Suria, mengimpor gandum. Mesir, negeri sungai Nil, merupakan pengimpor gandum terbanyak di dunia. Mesir mengimpor 7 juta ton gandum. Aljazair negeri gunung Atlas dengan pertaniannya yang dahulu pernah kesohor sebagai produsen gandum pada masa penjajahan Perancis, ternyata mengimpor 5 juta ton gandum. Irak negeri sungai Eufrat dan Tigris mengimpor 3 juta ton, Maroko 3 juta ton, Yaman mendekati 3 juta ton, Tunisia satu juta ton dan Yordania 500 ribu ton.

Di tengah menurunnya nilai dolar dan naiknya harga minyak, maka biaya impor gandum akan naik drastis. Ini akan membebani neraca negara-negara tersebut dengan beban yang amat besar untuk mengimpor gandum, sampai seandainya negara-negara itu memperoleh gandum dan biji-bijian dengan harga khusus sekalipun.

Ini bisa terjadi, meski negara-negara tersebut memiliki sumber air dan tanah yang subur! Bukankah sesuatu yang mengherankan, negeri Nil, dua sungai (Eufrat dan Tigris) dan gunung Atlas justru termasuk negara pengimpor gandum terbesar di dunia!

Bisa jadi rekomendasi terakhir yang ada dalam laporan Bank Dunia tentang sumber-sumber air di Timur Tengah dan Afrika Utara, sebenarnya menjelaskan bagaimana politik yang keji tengah didesain untuk negara-negara Arab! Laporan tersebut menyimpulkan, bahwa untuk penyediaan air wajib diadopsi politik pertanian yang meminimalkan penggunaan air. Laporan ini merekomendasikan penanaman tomat dan semangka… Sebaliknya tidak menanam gandum! Tentu saja rekomendasi Bank Dunia yang dikatakan oleh Pir Franchesco Mantovani, ahli air di Bank Dunia, tidak ada kaitannya dengan prosedur teknik yang ditetapkan oleh para insinyur, tetapi berkaitan dengan reformasi politik yang mendalam!

Perlu diketahui, bahwa sebenarnya banyak negara yang memiliki potensi menanam gandum. Tetapi, politik penjajah yang diadopsi IMF menghalangi produksi gandum tersebut. Karena, IMF mendorong negara-negara yang mengikuti politiknya untuk menanam tembakau dan kapas, sementara IMF memberikan utang dan berbagai bantuan untuk menanamnya. Pada saat yang sama, utang dan bantuan itu dihalangi untuk penanaman gandum. Ini untuk mensuplay industri barat dengan dua komoditi tersebut.

Sesungguhnya negeri-negeri kaum Muslim telah dikaruniai Allah tanah-tanah yang subur dan air yang berlimpah. Semua itu, jika dimanfaatkan dengan baik akan menjadikan kaum Muslim berada dalam kemakmuran hidup. Tetapi itu memerlukan sistem yang baik yang berasal dari Zat yang Maha Bijaksana, lagi Maha Mengetahui. Sistem itu adalah sistem Islam, yaitu Khilafah Rasyidah, yang akan memenuhi bumi dengan keadilan dan kebaikan. Mudah-mudahan itu segera terwujud dalam waktu dekat atas seizin Allah.

Understanding well the nature of his calling, the Messenger of Allah acknowledged its burdens from the onset with words of conviction and readiness:  “No rest,” he exclaimed, “will there be as of this day!” He knew the magnitude of the task that lay ahead. How does he convey the Truth to an unruly and stubborn people, where change is anathema to the existing structures and relationships? To call for a peaceful upheaval of life’s ways that had strayed from the ways of the Heavens. To face the injustice, fear and insecurity coming from those who would stop him in his tracks. But he (saw) knew that the universe he inhabited drew its sustenance from the Creator, the Protector (al-Mawla) and the very forelocks of which are in His Hands. So fortified with Imaan and Tawakkul he (saw) embarked on the work and the Mission with which he was charged.

The Mission

The Prophet (saw) was sent by Allah with Islam, with a mission to make it prevail as an ‘Aqeedah and a Shariah, to take mankind out of the darkness and into the Light of Islam. He (saw) was a universal Prophet, with a universal Message, a universal Call to a universal way of life and a universal Shariah. The bearer of such a message could never be restricted in vision or reach by color, language, tribe, faith, borders, time or place. No wonder that Allah (swt) addressed His Prophet thus:

‘We have not sent you O Prophet but as a Mercy to the ‘Alameen.’ [21:107]

The Messenger has been described as a mercy because the Message that he brought has come for the good of mankind as it is from the Creator. It is the Mercy which will save mankind from the worship of man and bring him to the worship of the creator of man.

Also in Sura al-Saff (The Battle Array) Allah (swt) said:

‘He it is Who has sent His Messenger (Muhammad) with guidance and the religion of truth to make it victorious over all (other) religions even though the Mushrikûn (polytheists) hate (it).’ [61:9]

Al-Shafi’I said: ‘Allah made the religion of His Messenger prevail over all other religions such that it became clear to the one who listened that it was the truth and whatever contradicted it was false.’ He also said: ‘He (saw) made the Deen prevail over Shirk, the people of the Book and the Arab mushriks. He defeated the Arab mushriks until they embraced Islam willingly or unwillingly and he fought the people of the Book and took them captives (in war) until some embraced Islam and others gave the jizya, subdued in the land and the rule (of the religion) was implemented on them. This is the meaning of the Deen prevailing over everything ‘even if the mushrikeen detest it.” (Khazin, Lubab al-Ta’wil fi Ma’ani al-Tanzil)

The Struggle in Makkah

At the start, like any da’wah carrier would today, he encountered within himself fear and inhibition at the thought of taking on such a huge task. Ali (may Allah be pleased with him) said when the verse ‘warn your kinsmen’ was revealed that the Messenger of Allah said: ‘I knew that had I began doing that with my people they would react badly and so I remained silent. Then Jibreel came and said: O Muhammed, if you do not do what you have been commanded, your Lord will punish you.’ So I said: O, Ali slaughter a sheep and invite the people…’ (Reported by Ibn Ishaq and al-Bayhaqi in Dalaail an-Nubuwwah).

The Prophet knew he needed to develop his kutla and with that in mind he began to use Dar al-Arqam b. Abi Arqam as base from which to invite and develop his companions. ‘Uthman b. al-Arqam narrated: ‘I was the courageous one in Islam; my father was the seventh person to embrace Islam. His house was on mount Safa and it was the house in which the Prophet used to reside. In it he called the people and many embraced Islam there. On Monday night the Prophet made the dua: ‘O Allah strengthen Islam with the most beloved to you of the two; ‘Umar b. al-Khattab or ‘Umar b. Hisham.’ ‘Umar came the next morning and embraced Islam in dar al-Arqam. Then they went out, making takbeer and made tawaf around the Sacred House publicly. The house (dar) of al-Arqam at that time used to be called dar al-Islam (the house of Islam).’  (Reported by al-Hakim in his Mustadrak. V 2/502.)

The Prophet (saw) was building his body of shahabah with the aim of taking the da’wah to the society. Ibn Kathir reported through ‘Aisha (ra) who said: ‘When the companions of the Prophet gathered and they numbered thirty eight men, Abu Bakr urged the Prophet (saw) to go public with the call. The Prophet (saw) said: O Abu Bakr, we are yet few.’ But when the command came, ‘Proclaim that which you have been commanded’, the Prophet marched out in two rows proclaiming Islam, with Hamza (ra) at the head of one row and Umar (ra) at the other.’

Thus in Makkah the Prophet (saw) strove to convince the people of their duty to Allah (swt). But rejection and ridicule was the order of the day. The Prophet (saw) suffered but endured. During the three year boycott of Shi’b b. Abdul Muttalib, the Sahabah suffered great poverty and hunger. Sa’d b. Abi Waqqas (ra) described their condition during the boycott, he said: ‘I went out one night to relieve myself. Whilst I was urinating I heard the rustling noise coming from where I was urinating: it was a peace of dry camel skin. So I picked it up, washed it and then seared it and put some water on it. (I ate it) and found strength from it to last another three days.’

His companions around him like Bilal, Ammar and Summayyah were subjected as we know to unspeakable pain and torture; but his Imaan did not wane. And nor was he swayed by the fear and temptation that were set as traps by Quraysh when they offered him money, power and women, to entice him away from that Mission. But what a brave and unflinching response he (saw) gave, the motto of the da’wah carrier today: ‘By Allah, if they were to put the sun in my right hand and the moon in my left on condition that I relinquished this matter, until Allah has made it triumphant or I perish therein I would not relinquish it.’

He experienced life’s sadness and sorrows when he lost his beloved Khadijah and then his uncle Abu Talib, but all the time he pushed on relentlessly spurred on by the desire for completion.  In Taif he faced, as he told Aisha, the worst day of his life when Taif’s soil was reddened by a Prophet’s desire to convey his Message and make his Deen prevail. His only response was the words said in prayer: ‘O Allah, if you are happy with me then it does not matter.’ Despite rejection and failure, the Prophet (saw) continued visiting the tribes until Allah (swt) blessed him with the Nusra from the ‘Aws and Kazraj, the people of Yathrib.

The Madinan Phase

In Madinah, as a ruler he could have lived a comfortable life. But of course his Mission was not complete and indulgence in the pleasures of this life would take away from the pleasures of that which was to come. It is narrated that once Umar b. al-Khattab went to see the Prophet (saw). After he had been given permission to enter, Umar climbed up the ladder and entered the small room where he (saw) was staying. Umar said: “I visited Allah’s Messenger (peace and blessings of Allah be upon him) and he was lying on a mat. I saw down and he drew up his lower garment over him. He had nothing else on, and the mat had left its marks on his sides. I looked around at what stores Allah’s Messenger (peace and blessings of Allah be upon him) had, and saw only a handful of barley equal to one sa’ and an equal amount of mimosa leaves in the corner of the room and tanned leather bag handing nearby, and I was moved to tears. He said, ‘Ibn al Khattab, what is making you cry?’ I replied, ‘O Messenger of Allah, how can I not cry? This mat has left marks on your sides and I can only see what I have seen of your stores. Caesar and Chosroes are leading their lives of plenty, while you are the Messenger of Allah, His Chosen One, and look what you have!’ ‘Ibn al Khattab,’ he answered, ‘isn’t it enough for you that for us there is the next world, and for them there is this world?”

It was also narrated by Al-Haakim, from the Hadith of Abi Tha’labah Al-Khashni, who said: “When the Messenger of Allah (saw) would return from a battle or travel, he would first come to the mosque and pray two Rakahs, then he (saw) would go to his daughter Fatimah (ra), then he (saw) would go to his wives (ra). So after he (saw) returned, he left the mosque and was met by his daughter Fatimah (ra) at the door of his (saw) home, and she began kissing his mouth while her eyes cried, so he (saw) said to her: ‘My daughter, what makes you cry?’ She replied: ‘Oh, Messenger of Allah, it is because I see you all ruffled and exhausted, and your clothing are all worn out!’ He said: ‘Do not cry, for Allah, Azza Wa Jall, has sent your father with a matter that not one house made of Madar or Sha’ar (fur, i.e. tents), will be left on the face of the earth, except Allah will enter them into it, with honour or disgrace, until it reaches where night has reached.’ (Reported by al-Hakim with sound chain of narrators).

When the Prophet (saw) set out to make Hajj in the month of Zul Qa’dah, Quraysh dispatched an army under Khalid b. al-Walid and ‘Ikramah b. Abi Jahl to intercept the pilgrims before they reach Makkah. When the Prophet (saw) reached the village of ‘Usfan he heard about the army sent to bar him from Allah’s House. He said, “Woe to Quraysh, war has devoured them! What harm would they have suffered if they had left me and the rest of the Arabs to go our own way? If they should kill me that is what they desire, and if Allah should provide me with victory over them they would enter Islam in flocks. If they do not do that, they will fight while they have the strength, so what are the Quraysh thinking of? By Allah, I shall not cease to fight for the mission with which Allah has entrusted me until He makes it triumphant or this Salifah gets severed.‘ However, after a standoff between the Prophet (saw) and the Quraysh, the latter sent envoys to broker an agreement. The Prophet (saw) opted for the peace plan knowing full well the reason for attempting to make Hajj in the first place and accepted to turn back provided they can return the following year. Some companions felt deeply distressed by the apparent backing down of the Prophet (saw) in the Hudaybiyyah treaty as he had told them while in Madinah that he had seen a dream that he had entered Makkah and had circumnutated the House. Umar (ra) especially confronted the Prophet (saw) about this matter, and said: ‘did you not tell us that we will visit the scared House and make Tawaf?’ The prophet replied: ‘Did I say you will perform Hajj this year?‘ Umar replied: ‘No’, upon which the Prophet (saw) said: ‘you will visit the House and make Tawaf!‘ Following this, Allah (swt) in Sura al-Fath (The Conquest) assured the believers that the Deen will prevail by the conquest of Makkah:

‘Indeed Allah shall fulfill the true vision which He showed to His Messenger in very truth. Certainly, you shall enter Al­-Masjid­ al­-Haram; if Allah wills, secure, (some) having your heads shaved, and (some) having your head hair cut short, having no fear. He knew what you knew not, and He granted besides that a near victory. He it is Who has sent His Messenger (Muhammad) with guidance and the religion of truth (Islam), that He may make it (Islam) superior over all religions. And All-Sufficient is Allah as a Witness. [48:27-28]

In fact the treaty of Hudaybiyyah was a political coup for the Muslims. It bought the Prophet (saw) time and opportunity to carry the da’wa without hindrance from Quraysh, to create public opinion for Islam within the Arabian Peninsula, send envoys to the Romans and Persians, and deal with immediate enemies near Madinah. After concluding the treaty, the Prophet (saw) then turned to Khaybar and laid siege to its fortresses until the Jews who were conspiring against the state were defeated. The siege of Khaybar was very difficult for the Muslims as they endured great hunger and hardship during the days of the siege. However, upon one day of returning from Khaybar, lest the Sahabah think of settling down and slacken in carrying the Call, he addressed them saying: “O people! Verily Allah has sent me as a mercy to all mankind, so do not differ about me like the Hawaryyun differed about ‘Isa, son of Maryam.” The Sahabah asked, “And how did the Hawaryyun differ O Messenger of Allah?” He (saw) said, “He invited them to what I invited you, as for the one who was sent to a near place he accepted, while the one who was sent to a far place he disliked and slowed down.” What the Prophet (saw) was saying to them was that now the time has come to take the Message to the Kings and rulers of the lands outside of the Arabian Peninsula. He wanted to motivate the ambassadors whom he was waging to send far, trekking the hazardous journey on horseback, bearing a letter from him (saw) inviting them to Islam. So he told them that he was a mercy to mankind so this mercy had to be spread and must reach the furthest lands, and he wanted them to take this message out to mankind. Subhanallah, no sooner had the Prophet (saw) had dealt with Khaybar he was now thinking of Heraclious, Kosroa and the Moqawqis, even though Makkah had not yet been conquered at that time.

The Hudaybiyyah treaty did not last. Shortly after the battle of Mu’ta which the Muslims fought against the Roman’s where the Muslims suffered heavy casualties, Quraysh thought they could take advantage by indirectly attacking Banu Khuza’ah, a tribe under the Prophet’s protection. The attack was carried out by their ally Banu Bakr, who killed some of Banu Khuaza’ah’s men. This of course was a violation of the treaty terms and to which the Prophet (saw) responded by preparing an army to conquer Makkah.

The conquest of Makkah was a relatively bloodless invasion where the Prophet (saw) won the hearts and minds of people simply by the way he conducted it. He (saw) did things to remove the barriers in order to win the people, which looked devoid of the Mission perspective, would seem as just good morals and acts of generosity. He (saw) to make it easy for Abu Sufyan and give him respect, the Prophet (saw) said: ‘Whoever enters the house of Abu Sufyan shall be secure; whoever remains in his own house shall also be secure; and whoever enters the Mosque shall be secure.’ When seeing a man tremble at the sight of the army marching in, the Prophet (saw) told him: ‘Be at ease. Do not be afraid. I am not a king. I am only the son of a woman of the Quraysh who used to eat meat dried in the sun’ When Sa’d bin Ubadah cried out: ‘’Today is a day of slaughter. Today there is no more sanctuary. Today Allah has humbled the Quraysh.’ When the Prophet (saw) heard of this he said: ‘Today is a day of mercy and forgiveness when Allah will exalt the Quraysh and raise honour for the Ka’bah.’ Having destroyed the idols in the Ka’bah the Prophet (saw) came out and found Ali b Abi Talib holding the key to the Ka’bah saying: ‘Grant us the guardianship of the Ka’bah along with providing water for the pilgrims.’ Instead of giving the keys to Ali, the Prophet (saw) asked: ‘Where is Uthman b. Talha?’ Uthman was summoned and the Prophet said to him, ‘Here is your key, Uthman. Today is a day of piety and good faith. Keep it forever as an inheritance. Only a tyrant would take it from you.‘ This was the man, the key bearer of the Ka’bah, who refused to give the key to the Prophet before the hijra and behaved with him in an insolent manner. The Prophet (saw) told him then: ‘Uthman, the day will come when you will see this key in my hands. I would then give it to whom I would like.’  ‘Uthman had then retorted, ‘If the day comes, the Quraish would be humiliated and crushed.’ ‘No’, the Prophet (saw) had said calmly, ‘it would be honored and secured.’ (Zad al-Ma’ad, Vol. I, p. 425) Then the Prophet (saw) turned to the Quraysh and said: ‘O Quraish, what do you think of treatment that I should accord you’. They said, ‘Mercy, O Prophet of Allah. We expect nothing but good from you.’ Thereupon the Prophet said: ‘I speak to you in the same words as Joseph spoke to his brothers. This day, there is no reproof against you: Go your way, for you are free.’

Following the conquest of Makkah the tribe of Hawazin and Thaqif formed a coalition to fight the Muslims. The Prophet (saw) raised a large army and the two armies met at the valley of Hunayn. At first the Muslims were not doing well but by the mercy of Allah they eventually defeated the enemy. In distributing the booty; again the Prophet (saw) displayed much political wisdom, a point misunderstood by the Ansar initially when they received nothing of the booty themselves, but saw much of it going to the newly converted Malik b. ‘Awf who had not long ago just led the army against the Prophet (saw) at Hunayn. One Ansari expressed what the rest of them were feeling when he said: ‘By Allah, the Messenger of Allah has met his own people.’ Sa’d ibn ‘Ubadah went to the Messenger of Allah (saw) and told him what had happened. He (saw) asked, ‘Where do you stand in this matter Sa’d?‘ In reply Sa’d said, ‘I stand with my people.’ Allah’s Messenger (saw) said to him, ‘Then gather your people to this enclosure.’ When all concerned were assembled the Messenger of Allah (saw) addressed them so, ‘What is this I hear of you? Do you think ill of me in your hearts? Did I not come to you when you were erring and Allah guided you? Poor and Allah made you rich? Enemies and Allah softened your hearts?’ They answered, ‘Yes indeed, Allah and His Messenger are most kind and generous.’ He (saw) continued, ‘Why don’t you answer me O people of Ansar?’ They said, ‘How shall we answer you O Messenger of Allah? Kindness and generosity belong to Allah and His Messenger.’ He (saw) said, ‘Had you by Allah so wished you could have said – and you would have spoken the truth and have been believed – you came to us discredited and we believed you; deserted and we helped you; a fugitive and we took you in; poor and we comforted you. Are you disturbed in mind because of the good things of this life by which I win over a people that they may become Muslims while I entrust you to your Islam? Are you not satisfied that men should take away flocks and herds while you take back with you the Messenger of Allah? By him in whose hand is the soul of Muhammad, but for the migration, I should be one of the Ansar myself. If all men went one way and the Ansar another, I should take the way of the Ansar, O Allah, send Your mercy on the Ansar, their sons and their sons’ sons.’ The people wept until the tears ran down their beards and they said, ‘We are satisfied with the Messenger of Allah as our lot and portion.’

From these and many other examples in the Prophet’s Seerah we can see how he (saw) did not rest having established dar al-Islam, but struggled to complete his Mission and undertook many actions to win over the people for the sake of that Mission.

Towards Completion of the Mission

After the Fath Makkah, after the year of the delegations (sanat al-wufud) in the ninth year after Hijra, when tribe after tribe came to the Prophet (saw) to give bay’ah and embrace Islam in droves, the Prophet sensed that death was approaching as his Mission was coming to a close. When he sent Mu’az to Yemen in the 10^th year of the Hijrah he told him: ‘O Mu’az, You may not see me after this year. Perhaps you will even pass by this very mosque of mine and my grave.’ Mu’az wept for fear that he will have to part from the Beloved. In the same year the Prophet (saw) made his last pilgrimage and gave his farewell speech.

On the 25 Dhul Qa’dah the Prophet (saw) left Madinah and headed for Makkah to make what was to be his last Hajj. And at the Farewell Speech the Prophet (saw) sat on his camel and addressed the congregation: ‘O People, no prophet or messenger will come after me and no new faith will be born. Reason well, therefore, O People, and understand words which I convey to you. I am leaving you with the Book of Allah (the Quran) and my Sunnah (the life style and the behavioral mode of the Prophet); if you follow them you will never go astray. All those who listen to me shall pass on my words to others and those to others again; and may the last ones understand my words better than those who listen to me directly.’ At the end of the sermon in front of a hundred and twenty four thousand pilgrims, the Prophet raised his hand aloft, pointed to the sky and moved it down towards the people saying: “O Allah, Bear witness that I have conveyed.”

Tears flowed from the eyes of the Companions for they knew that completion of the Prophetic Mission brought with it its own sorrows. It would not be long now before the Prophet (saw) would be taken from them but the Mission to convey must continue and they would have to shoulder its burdens.

The Prophet (saw) completed the rest of the manasik (rites) of Hajj and then headed back for Madinah. On sight of Madinah he (saw) made takbir three times and then said: ‘There is no God but Allah, alone with no partner. His is the kingdom and His is the praise. He has power over all things. We are returning, repenting, worshipping, prostrating to our Lord, and praising Him. Allah has been true to His promise and has helped His slave and defeated the enemies alone.’

He (saw) entered Madinah in broad daylight. Subhanallahi wa bihamdihi! How different this was to when he first made Hijrah having to flee Makkah in the dead of night with Abu Bakr. Now Allah had brought his Messenger back to Madinah, repentant, thankful and victorious.  After the Prophet (saw) joined the sublime companion the Sahabah embraced the mission with passion and in earnest, and took it forward such that within the period of the 30 years after the death of the Prophet (saw) the light of Islam had spread from one end of the known world to the other.  

How does the Da’wah Carrier pursue that Mission?

Brothers, here we are now today where that Mission rests on our shoulders. We bear the same Message that the Prophet (saw) and the Companions bore after him, shouldering the same obligation and pledging to be a faithful guardian of Islam, to uphold the Deen and strive to make it prevail in the world.

But what does this really mean for the da’wah carrier in our day? What should be his aim today and how does that aim relate to his wider Mission? And how can he contextualize that Mission to give the actions he carries out in the da’wah meaning? Also what type of mentality and attitude does this conviction in this Mission create such that it aids him when faced with problems in his da’wah? And finally, what kind of relationship does he need to establish with the One who has commissioned him with this Mission?

Brothers, if we scrutinize how Rasulullah (saw) pursued his Mission and compare that with our circumstance we can come to the following conclusions:

1. The Mission is personal to him. In the face of searching reflection brothers, the one who has Imaan and Ikhlas will be reminded of that Mission, that it is his, personal, and owned, whose burdens he carries with relish and hope. He will remember that he is a conveyor and faithful guardian of Islam, a lone solitary defender of the frontier of the Deen, lest the lines be penetrated. When he thinks like this he will realize even more than before that the rigmarole of a secure and comfortable normality is not for him but that life with all its worldly preoccupations has to be beautified and blessed by the struggle to convey the Message and the uncertainties and worries that go with it. He will conclude that this is his own personal Mission – no one else’s, where he meets the Messenger in the work, in ways that only he knows how, privileged to be its part. In other words, he will take ownership of the Mission where any loss to it will be his loss and he feels it. 

1. What is the aim today? The Prophet (saw) pursued his mission in various stages and situations. At each stage he had an aim and that aim was linked to his mission – make Islam dominant over all ways of life. So for example, he began by building a group (kutla) in Makkah to engage in an intellectual and political struggle, to change the very fabric of the non-Islamic thoughts and emotions on which that society was based. He strove to do this in order to pave the way for the political authority which would implement Islam. Having found that Makkah was unresponsive he widened the area of da’wah and looked further a field. With that in mind he visited many tribes during the Hajj season until Allah (swt) blessed him with the nusra of the Aws and Khazraj and the first Islamic State was established in Madinah. Having established a state power – however small – and having built an Islamic society, he was now ready to spread Islam outside its borders through da’wah and jihad. In each of these stages the Prophet (saw) sought an aim in the context of his Mission.  Today, in the absence of the Islamic State the meaning of Izhar ad-deen for the da’wah carrier means to carry the call to resume the Islamic way of life by establishing a rightly guided Khilafah. So he strives to make Islam dominant by working with his life and property to establish the Islamic state, just as this was the aim of the Prophet’s Mission in Makkah. This is in respect to the aim today in light of his Mission.

1. Connection of partial actions to the Mission: In working to establish the Islamic State the Prophet (saw) knew that each action he did was connected to his Mission and aim. For example, the following actions are all connected to the Izhar ad-deen as he (saw) made the connection either by his words or deed:

• i. Invited his relatives and close ones to Islam.
• ii. Strengthening the aqliyyah and nafsiyyah of his companions in dar al-Arqam and imparted to them the Islamic world view
• iii. Proclaiming the message through various style and his uncompromising stance despite the opposition of Quraysh
• iv. Traveling to Taif to meet their leaders
• v. Visiting the tribes for nusra
• vi. Sending Mus’ab b. ‘Umayr to open up the da’wah in Madinah
• vii. Taking the second bay’ah from the Ansar
• viii. Making hijrah from Makkah to Madinah
• ix. Preparing the army for jihad
• x. Setting out to make Hajj
• xi. Concluding the Treaty of Hudaybiyyah
• xii. Sending ambassadors to Heraclious, Kisra and the Maqawqis to convey the universal message of Islam out to the world.
• xiii. Conquest of Makkah and battle of Hunayn and the actions he (saw) did to break down barriers to win over the people.

Today we in our da’wah undertake many actions:

• i. We give Halaqah to develop the people who will carry the da’wah forward
• ii. We develop ourselves to take leadership for Islam
• iii. We engage in da’wah with the people
• iv. We hold talks, seminars and conferences
• v. We hold marches and demonstrations
• vi. We meet important personalities who can assist the da’wah
• vii. We undertake political maneuvers and styles
• viii. We study the evil plans and designs that foreign governments have for Muslims in the West and abroad
• ix. We send delegations and open letters to governments and leaders

Brothers, these actions are not mere da’wah actions. These things are done in partial fulfillment of the Mission given to us by Allah (swt).  We must give them the importance and attention that the Prophet (saw) gave to the actions he carried out. We need to approach them with the zeal and commitment the Sahabah approached these partial actions. Did he not say he is willing to die continuing the call to the society when Quraysh tried to tempt or threaten him? Did he not prepare da’wah carriers who were ready to give their life for the da’wah? Did not the Sahabah face with courage the rocks and stones hurled at them when they were marching round the Ka’bah to make the public proclamation of laa ilaaha illallah? Did his (saw) body not drip with blood at Taif? Did he not leave his home Makkah, and migrated to a foreign land to establish dar al-Islam in madinah? Did the Shahabah not also leave their family, homes and property to join him in Madinah? Did he not spend weeks and months away from his family on expeditions and come home ruffled and exhausted, and his clothing all worn out? When he came back did he rest, did he not begin to write to the rulers outside Arabia? Did not the Sahabah travel for months so that they can deliver one letter of invitation to the kings of Persia and Byzantium? So neglect of these actions for them was tantamount to neglect and abandoinemnt of his Mission. Do we think it like that today? Brothers, the more we look at our da’wah from the persective of the Mission, we cannot but be motivated to plunge in with our heart and soul, and to give our lives and property for this da’wah by carrying out the partial actions as the Prophet (saw) and his companions did.

4. The affect of the Mission on the da’wah carrier:  Brothers, the one who is on a mission and he believes Allah has brought his life and property in return for Jannah, will inveitably be touched by this world view such that it changes him and he sees its effects. The following are some examples of the effects and changes that will naturally occur for such a person.

• i. It will make the da’wah carrier assess himself whether he is up to the task in terms of his Islamic Personality. He will recognize the things about himself which is keeping him back and seek to rectify them. He will not wait for others to correct him because he is spurred onto identify his shortcomings independently because of a greater objective which he would be neglecting should he not change his ways. He will find that the sincere pursuit of the Mission is a cleansing and purifying process for the nafs, as sacrifice and selfishness, taqwa and sinfulness, fear of Allah and fear of man, love of Allah and love of the dunya, etc. cannot co-exist for long in man.

• ii. It will change how he lives as his priorities change. He gains a dislike for constant socializing as that takes him away from weighty matters. He finds that he cannot commit to past friendships as before as he has a different set of commitments. He finds that he cannot continue in work that compromises his call even if it is permitted. He finds he has to organize and manage his family engagements and not let it dominate him. In other words, the da’wah becomes the centre of his life. But at the same time the da’wah carrier understands that making the centre of his life does not mean neglect of life as there is a time for this and a time for that. Preference of Iman over kufr, and love for Allah and his Messenger, does not mean neglect of our family and children. He knows that a real da’wah carrier who follows the example of the Prophet (saw) and the Sahabah must fulfill the amanaat the best he can, and that he cannot use his da’wah as an excuse for neglect of his duties.

• iii. It pushes the da’wah carrier to be proactive and creative as he always measures the effectiveness of his partial actions with the progress of his Mission. He is hungry for results and thinks deeply how to achieve them because his Mission is itself a result to be sought. When he faces problems in the da’wah they are HIS problems which he must help to solve as delay means delay to the progress of HIS mission. Therefore, he makes constructive observations (if he is able to) of problems outside his remit and he himself finds the solutions to the problems he faces which are within his remit.

• iv. Another consequence of such linkage is that it allows the da’wah carrier to put things in perspective. He does not allow peripheral or even petty things like disputes and disagreements to affect his commitment to the work. He is also willing to make greater sacrifices as the nature of man is that he will always give up things for the bigger cause if he really and truly believes in that cause and makes it his own.

• v. Helps him to deal with obstacles and temptations: How shall he deal with the obstacles in that Mission? In this journey he should always pause and compare his situation with the Seerah of the Messenger of Allah and take the lessons that will keep him steadfast. When due to his inhibitions he lags behind fearing the reaction of society, he should remember the displeasure and punishment of Allah and not care about the disfavor of the people and he will quicken his pace once again. When faced with temptations of an easy life he will know the response his Prophet (saw) has taught him, that the sun and moon can be moved but not the determination of the d’awah carrier to convey the message of his Lord. When faced with setback and hardship, when things are not progressing but getting worse, he will not blame others for his inaction but will always ask has he done his outmost; he will raise his hands in the air and say ‘O Allah, as long as you are happy with me it does not matter’, as his Prophet did in Taif. And when he has to do without, and he sees those who have plenty, he reminds himself of the bare mat on which his Prophet (saw) slept and happily accepts to exchange this world for the next. He will understand that the pleasures of life are but distractions from a goal upon which his eyes must always be set; the everlasting Paradise. And when on the march to easy victories he does not become complacent and think he can put down his things and rest, but as soon as one victory is over he prepares for the next. In this way, every step along the way he seeks to learn from the example of his Prophet (saw) and reflects on how he faced the obstacles and overcame them.

• vi. He realizes he needs Allah and that brings him naturally closer to Him: The magnitude of the task, if he is sincerely committed to that Mission, will inevitably make him turn to Allah’s help. He will know from his Aqeedah and from reality that without Allah’s Help he cannot move a limb, let alone take on such a huge undertaking. Thus, he will seek out the ways to be close to his Lord, to gain strength and sabr, as he faces the tests in his path. Therefore, reciting Qur’an is not an optional extra but a life line in the rough waves as he pushes against the tide. Tahajjud is not just a mandub, but a chance to spend a quiet part of the night in the company of Allah’s intimacy. Dua is not just rewardable but an opportunity to speak to Allah and ask him of the things he is wanting. Salah is not just wajib, but a refuge from the stresses of life’s difficulties and a way to seek His Help. There is sweetness of ‘ibaada and the ta’aat of the kind that only a da’wah carrier in the struggle can taste for these are what keep him going. They are the company in times of loneliness, store in times of want, the reserves in times of exhaustion, the solace in times of distress, and the reminder in times of neglect and forgetfulness. So what Muslim, let alone a da’wah carrier on a divine mission, can do without the waseelah and means to Him (swt)?

Working for Paradise

Brothers, so upon reflection of the task ahead let the believer excel in the test of Imaan, embrace the challenges of the work to establish the Khilafah Rashidah, and not forget the Place of Return and the delights that lay therein. Let him be reminded of the Gardens of wonder, of streams of wine, milk and honey, the pure nectar, the vineyards and the array of luscious fruits of varying natures, and all that no intellect can ever fathom and no heart can feel; an abode where worries and fears are naught; an eternally blissful haven, and heavenly retreat for those who toiled and tilled the earth with sweat and blood, so that their Lord may be pleased. So let the believers work, compete and race frantically for its delights. As He (jalla wa ‘ala) said:

‘For the like of this, then let the workers work.’ [37:61]

The past few weeks have increasingly seen disturbing headlines being made by the soaring cost of basic food commodities and subsequent ‘food riots’ in many countries around the world. The price of wheat alone has increased an astonishing 120% in the last year, with the price of rice increasing by 75% in the last two months alone. The World Bank has warned that these price levels will be maintained until the year 2015. Many poor people around the world who already spend most of their disposable incomes on food are suddenly finding it impossible just to feed themselves. With riots and protests seen as far as wide from Haiti to Indonesia, the lack of food has the potential to create geo-political upheaval.

Several reasons have been put forward by Western politicians’ and the mainstream Western media to explain the sudden price surge. The most commonly offered explanation is that food demand has just increased globally over the last few years. In particular they cite the growing economies of China and India as having tightened global supplies of wheat, rice and corn; as they grow more affluent they are increasing their demand for meat based products for which these food stuffs are essential. They also cite poor harvests recently, particularly in Australia the world’s number two wheat producer, due to the ongoing drought the country is experiencing. Another reason put forward is that a wheat fungus is striking parts of Eastern Africa, Yemen, Iran and possibly Pakistan as well. These increases together with the increase in Corn price have been blamed on the growth in countries such as Brazil and America using land to grow Corn for bio-fuel derived Ethanol as a substitute for petrol. Thus, according to their argument, the land that could be used to grow wheat and rice is being lost.

These reasons in themselves whilst having some merit for consideration, do not explain the sudden surge in prices globally in such a short space of time. Despite all the claims about corn being used for bio-fuel, corn price has only increased by a relative modest 31% as compared to the triple digit increases in wheat and rice prices in the last year. The populations of India and China have not increased to their present size in the space of a year, let alone two months. Neither have they grown proportionately affluent in the same space of time. China’s economic growth has been underway for the last 30 years since it first started to reform it’s centrally controlled economy. India too has also introduced free market reforms since the early 1990s. Moreover global food production has increased twice as fast as the increase in the world population in the last 25 years. Last year the world produced a record 2.1 billion tonnes of grains, an increase of 5% on the year before. Moreover there is room to increase global yields. The most shocking statistic perhaps though is that of the total 2.3 billion tonnes of food to be produced this year, only 1.01 billion is expected to be consumed.

This highlights globally the failure to make better use of existing food produce and to distribute it more efficiently and fairly. Whilst some food stock will inevitably be destroyed due to poor storage, the fact remains that man-made policies have encouraged poor use and wastefulness. The European Union has for many years given it’s farmers generous subsidies under it’s Common Agricultural Programme (CAP). The result has been that overproduction has taken place where excess ‘food mountains’ have been deliberately destroyed in the past. Where they have been have given to the poor in other parts of the world, they have been dumped at lower than the production cost, ruining local producers. America too provides it’s farmers generous subsidies. The result is that whilst the IMF and the World bank force third world countries to end any support they may give to their farming industry under the pretext of encouraging efficiency, market liberalisation and structural reforms, Western farmers derive a major portion of their income from government subsidies.

However none of this explains the sudden rise in global commodity prices. Yet what is apparent is that in almost the same period the global credit crisis has dramatically matured. Western bankers, economists and politicians have all failed to publicly link the two crisises; in reality these are two sides of the same coin, the failure of Western imposed global Capitalism.

The cause of the global credit crisis lies at the feet of the prized global ‘investment’ banks. Hedge fund managers who ‘betted’ correctly on the direction of the US housing market have made billions of dollars out of the misery of millions. Even western banking officials admit that the cause of the global financial crisis lies in the lavish compensation packages designed for banking executives and fund managers who had no long term interest in the banks and the financial system that employed them.

Part of the reason why food prices have now surged is because of the role of traders or speculators who have sought to diversify investments away from bonds, securities and generally mortgage related debt held by these banks. These are now regarded as very bad investments. With money being diverted into buying stocks of wheat, corn and oil at some point in the future, using futures’ contracts, this speculation is a self feeding cycle of frenzied increases.

However this is only part of the reason. In the period that has passed we have seen Western Central Banks led by the Federal Reserve Bank of America pump hundreds of billions of dollars into the Western banking system to save their banks and their financial system. This is one of the consequences that America has utilized ever since it de-linked it’s currency from the Gold standard. To a lesser extent we have have also seen billions of pounds and euros also injected by their respective central banks. Western governments have chosen to bail out these banks by printing and lending them money, an expansionist monetary policy, rather than risk the inevitable political consequences of these banks going bankrupt. The result of this increase in the global money supply has been global inflation. This in turn has naturally forced up the prices of goods and services denominated in dollars, pounds and euros. As the supply of dollars globally has increased, the dollar has devalued. This situation has been compounded by the bloating US trade and budget deficits in recent years. The total US external debt is estimated at over $12 trillion dollars, or 88% of GDP.

Most commodities including oil and food, such as rice, wheat and corn, are denominated and traded in dollars. By far the biggest injection of more money has been in dollars. The current crisis has been exasperated by the fact that most countries around the world, particularly poorer third world countries, hold foreign currency reserves mostly in dollars. As the value of the dollar has decreased, the worth of these dollar reserves has eroded whilst food prices have increased in proportion to the dollar’s fall. Countries which rely on importing food grains, especially those traded in currencies other than the dollar have suffered greatly (the following poor countries import the stated percentage of their food: Eritrea (88%), Sierra Leone (85%), Niger (81%), Liberia (75%), Botswana (72%), Haiti (67%) and Bangladesh (65%)). As a result prices for food and other imported goods and services have increased in proportion to the inflationary effect. The sub-prime credit crisis has been exported to the poorest parts of the world by America, Britain and other Western governments in order to save their financial system from ruin by literally printing more paper.

Another reason why the this bad situation has become even worse is because of the record oil price. Oil itself is traded in dollars and thus is subject to the same inflationary effect seen with food commodities. Yet the apparent reason given for the increase in the oil price is increased political uncertainty in the Middle East and tightening of supply because of growing demand from India and China. However India and China have made steady economic progress over years, not over the last few months. As such their oil demand will be already factored into futures oil contracts. The oil price though has seen consistent huge increases in the last few months. Iraq’s oil production too despite all the problems of occupation has recovered to pre-war levels and with no loss of supply elsewhere this argument is also not credible. Even if one accepted the argument over the role of oil speculators, it only serves to prove the flaws in the Western financial trading system. These speculators can demand oil price increases merely on ‘political uncertainty’ even though there is no actual reduction in oil supply, causing immense hardship to people around the world. With Western oil giants continuing to make record profits it is clear that on the other hand the cost of oil production is still low and supplies of oil sustained. These oil prices could be held down by passing on to the consumer what they are now taking in hugely increased profit. To put this in perspective, Shell made $9.65 billion in the entire year of 2002. In the first quarter of 2008 Shell made $7.8 billion alone.  

The result is that oil derived fertilisers, pesticides and other inputs essential for agriculture have all increased in cost. Like anything else, food also needs to be distributed and transported. With the cost of fuel so high, it is inevitable that this growing increase in fuel price will be passed on to the end consumer. All of these factors taken together have contributed to the catastrophic increase in the price of food globally.

In the Muslim world this situation has been made worse because Arab countries such as Saudi Arabia have pegged their currencies to the dollar. As the US dollar’s value has fallen, so has the value of their local currency. This has pushed up the cost of every item that is imported, cruelly exposing the ordinary person. Salaries and wages have not increased for many people, resulting in the current severe price increases being seen. In Egypt, people are finding it difficult to obtain their daily bread and the army has been drafted in to try to produce and distribute bread using army supplies. Egypt faces an inflationary crisis. The betrayal of the Muslim rulers is most apparent here again; there is no economic advantage to be gained by pegging their domestic currency to the dollar. Yet these treacherous rulers continue to do so as the price they must pay in return for American protection and support. If they ditched the dollar it would further erode the already plummeting value of the dollar, thus precipitating a real economic crisis for America, perhaps something worse. Together with the fact that oil is also denominated in dollars by countries such as Saudi Arabia, these Muslim rulers are helping to prop up America’s economy and thus it’s ability to continue waging war in Iraq, Afghanistan and elsewhere.

In Islam, it is an obligation upon the ruler, the Khaleefah, to ensure that people have access to food, clothing and shelter. The Khilafah must ensure these needs are fulfilled. This is because Muhammad(SAW) said:

“The son of Adam has no better right than that he would have a house wherein he may live and a piece of cloth whereby he may hide his nakedness and a piece of bread and some water” (Tirmidhi)

Whilst Islam allows individuals and companies to trade amongst each other to make profit, it does not allow essential public utilities and resources to be placed under private ownership. Muhammad(SAW) elaborated on this saying:

“Muslims are partners in three things: in water, pastures and fire”

(Narrated by Ibn ‘Abbas and reported by Abu Dawud)

This means that resources such as oil and gas would not be turned over to private companies to be ruthlessly exploited as is the case today.

The global food shortage in the coming months will further intensify as the increase in money supply slowly distributes itself through the western dominated financial system and economies around the world. As Western governments continue to pump money into their failed financial systems, the full effect of inflationary pressures are yet to be felt. In all of this the one thing that stands out is the failure and greed bred by the Western enforced global capitialist system. With minimal regulation in Western countries, mainly as the result of close ties between politicians’ and big business, this was a situation that was waiting to happen. As a result the poor and vulnerable around the world are having to suffer for the folly of Western bankers. The Western democratic and capitalist system has truely demonstrated it’s failure on a global scale.

Walhasil, berbagai problem yang menyangkut hak-hak kaum buruh tidak terselesaikan dengan baik. Lebih ironis lagi, pemerintah dengan aparat keamannya bertindak represif menekan gerakan buruh untuk meraih hak-haknya. Berikut ini adalah beberapa problem yang berhubungan dengan ketenagakerjaan.

1. Problem Gaji / UMR

Salah satu problem yang langsung menyentuh kaum buruh adalah rendahnya atau tidak sesuainya pendapatan (gaji) yang diperoleh dengan tuntutan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya beserta tanggungannya. Faktor ini, yakni kebutuhan hidup semakin meningkat, sementara gaji yang diterima relatif tetap, menjadi salah satu pendorong gerak protes kaum buruh.

Adapun dalam sistem ekonomi Kapitalis, rendahnya gaji buruh justru menjadi penarik bagi para investor asing. Termasuk pemerintah, untuk kepentingan peningkatan pendapatan pemerintah (bukan rakyat), justru memelihara kondisi seperti ini. Kondisi ini menyebabkan pihak pemerintah lebih sering memihak ‘sang investor’ , dibanding dengan buruh (yang merupakan rakyatnya sendiri) ketika terjadi krisis perburuhan. Rendahnya gaji juga berhubungan dengan rendahnya kualitas SDM. Persoalannya bagaimana, SDM bisa meningkat kalau biaya pendidikan mahal?

Untuk membantu mengatasi problem gaji, pemerintah biasanya membuat “batas minimal gaji” yang harus dibayarkan oleh perusahaan kepada pekerjanya, yang kemudian dikenal dengan istilah Upah Minimum Regional (UMR) atau Upah Minimum Daerah (UMD) atau Upah Minimum Kota (UMK) yang mengacu pada UU Otonomi Daerah No. 22 Tahun 1999. Intervensi pemerintah dalam hal ini ditujukan menghilangkan kesan eksploitasi pemilik usaha kepada buruh karena membayar di bawah standar hidupnya. Nilai UMR, UMD, dan UMK ini biasanya dihitung bersama berbagai pihak yang merujuk kepada Kebutuhan Fisik Minimum Keluarga (KFM), Kebutuhan Hidup Minimum (KHM), atau kondisi lain di daerah yang bersangkutan.

Penetapan UMR sendiri sebenarnya ‘sangat bermasalah’ dilihat dari realitas terbentuknya kesepakatan upah dari pihak pengusaha dan buruh. Dalam kondisi normal dan dalam sudut pandang keadilan ekonomi, seharusnya nilai upah sebanding dengan besarnya peran jasa buruh dalam mewujudkan hasil usaha dari perusahaan yang bersangkutan. Penetapan UMR dan UMD di satu sisi dimanfaatkan buruh-buruh ‘malas’ untuk memaksa pengusaha memberi gaji maksimal, meski perannya dalam kerja perusahaan sangat sedikit (meskipun ini sangat jarang terjadi) . Di sisi lain UMR dan UMD kerap digunakan pengusaha untuk menekan besaran gaji agar tidak terlalu tinggi, meskipun si buruh telah mengorbankan tenaga dan jam kerjanya yang sangat banyak dalam proses produksi suatu perusahaan. Bila diteliti lebih jauh, penetapan UMR dan UMD ternyata tidak serta merta menghilangkan problem gaji/ upah ini. Hal ini terjadi setidaknya disebabkan oleh:

1. Pihak pekerja, yang mayoritasnya berkualitas SDM rendah berada dalam kuantitas yang banyak sehingga nyaris tidak memiliki posisi tawar yang cukup dalam menetapkan gaji yang diinginkan. Walhasil, besaran gaji hanya ditentukan oleh pihak majikan, dan kaum buruh berada pada posisi ‘sulit menolak’.

2. Pihak majikan sendiri sering merasa keberatan dengan batasan UMR. Hal ini mengingat, meskipun pekerja tersebut bekerja sedikit dan mudah, pengusaha tetap harusmembayar sesuai batas tersebut.

3. Posisi tawar yang rendah dari para buruh semakin memprihatinkan dengan tidak adanya pembinaan dan peningkatan kualitas buruh oleh pemerintah, baik terhadap kualitas keterampilan maupun pengetahuan para buruh terhadap berbagai regulasi perburuhan.

4. Kebutuhan hidup yang memang juga bervariasi dan semakin bertambah, tetap saja tidak mampu dipenuhi dengan gaji sesuai UMR. Pangkal dari masalah ini adalah karena gaji/upah hanya satu-satunya sumber pemasukan dalam memenuhi berbagai kebutuhan dasar kehidupan masyarakat.

Solusi terhadap problem UMR dan UMD ini tentu saja harus terus diupayakan dan diharapkan mampu membangun kondisi seideal mungkin. Untuk tujuan itu, setidaknya ada dua kondisi mendesak yang harus diwujudkan, yaitu :

1. Kondisi normal (persaingan sempurna) yang mampu menyetarakan posisi buruh-pengusaha sehingga penentuan besarnya upah disepakati oleh kedua pihak yang besarnya ditentukan oleh besaran peran serta kerja pihak buruh terhadap jalannya usaha perusahaan yang bersangkutan. Kondisi seperti ini bisa terwujud jika kualitas SDM buruh memadai sesuai dengan kebutuhan, dan besarnya pasar tenaga kerja seimbang. Kondisi seperti ini akan mampu mewujudkan “akad ijarah” (perjanjian kerja) yang dalam pandangan syariat Islam yang didefinisikan secara ringkas sebagai “’Aqdun ‘ala al manfa’ati bi ‘iwadhin” (Aqad atas suatu manfaat dengan imbalan/ upah).

2. Mewujudkan kondisi ideal ketika seluruh rakyat (bukan hanya kaum buruh) memiliki pendapatan lain untuk memenuhi kebutuhan dasar minimal (hajat asasiyah) bagi kehidupannya. Perwujudan kondisi ini, dalam pandang-an syariat Islam menjadi tanggung jawab utama negara. Dalam politik ekonomi Islam, pemerintah bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan pokok (primer) rakyat dan mempermudah kesempatan untuk kebutuhan tambahan (sekunder ataupun tersier)

2. Problem Kesejahteraan Hidup

Ketika para buruh hanya memiliki sumber pendapatan berupa gaji (upah), maka pencapaikan kesejahteraan bergantung pada kemampuan gaji dalam memenuhi berbagai kebutuhan hidupnya. Dalam kenyataanya, jumlah gaji relatif tetap, sementara itu kebutuhan hidup selalu bertambah (adanya bencana, sakit, sekolah, tambah anak, harga barang naik, listrik, telepon, biaya transportasi, dan lain-lain.) Hal ini menyebabkan kualitas kesejahteraan rakyat (termasuk buruh) semakin rendah.

Berdasarkan indeks yang dikeluarkan UNDP (United Nations Development Progamme), pada 24 Juli 2002, Indonesia menduduki peringkat ketujuh dari sepuluh anggota Asean. Di bawah Indonesia, bertengger negara Myanmar, Kamboja , dan Laos. Tak pelak lagi, kesejahteraan Indonesia di tingkat internasional juga buruk. Masih menurut UNDP, Indonesia menempati posisi 110 dari 173 negara, berada ‘kalah’ dari Vietnam (Republika, 25/7/2002). Padahal, bukankah Indonesia negeri yang alamnya sangat kaya?

Sementara itu, dalam sistem Kapitalis (yang juga dianut oleh Indonesia) peran negara diminimalkan, sebatas pengatur. Kenyataan yang terjadi adalah, negara mengabaikan kesejahteraan rakyat. Prinsipnya siapa yang mau hidup sejahtera dia harus bekerja dan mencari pendapatan sesuai denngan kemampuannya. Tidak bekerja atau bekerja dengan gaji kecil, sementara kebutuhan cukup besar, menjadi risiko hidup yang harus ditanggung setiap warga negara. Negara berlepas diri dari pemenuhan kebutuhan dasar (primer) warga negara, apalagi kebutuhan sekunder dan tersier.

Negara biasanya baru mengucurkan dana (gratis) darurat untuk membantu rakyat ketika krisis kehidupan sosial ekonomi sudah sedemikian parah, seperti JPS (Jaring Pengaman Sosial), pengobatan gratis, dan sebagainya. Itu pun dalam jumlah terbatas, dengan syarat yang sering memberatkan, dan yang jelas sifatnya hanya sementara (sesaat).Belum lagi , besarnya kebocoran dari dana-dana seperti itu. Walhasil, jumlah yang diterima rakyat sangatlah minim. Pada sisi yang lain, kekayaan alam yang melimpah ruah sangat banyak di hampir seluruh pelosok negeri, ternyata hanya dikuasai oleh segelintir orang (pengusaha dan penguasa) untuk memenuhi nafsu kaya raya dan nafsu berkuasa semata. Kolusi intra dan antara pengusaha dan penguasa melalui praktik KKN, kontrak karya, hak eksploitasi, dan sebagainya terjadi setiap hari tanpa memperhatikan kesengsaraan hidup kaum buruh. Bagi buruh (dan komponen rakyat lainnya) jangankan untuk memenuhi kebutuhan sekunder untuk hidup lebih nyaman, kebutuhan primer untuk makan saja sangatlah sulit.

Kondisi yang menimpa kaum buruh tersebut sebenarnya tidak jauh beda dengan mayoritas rakyat/kaum lainnya selain buruh. Artinya, problem kesejahteraan ini lebih bersifat problem sistemis dari pada hanya sebatas problem ekonomi, apalagi problem buruh yang cukup dengan penyelesaian antara buruh dan pengusaha semata.

Jika hendak menyelesaikan problem kesejahteraan hidup, baik bagi kaum buruh maupun rakyat secara makro, tentunya penyelesaiannya harus mampu mencakup penyelesaian yang bersifat kasuistis dan sekaligus dibarengi oleh usaha penyelesaian bersifat sistemis-integralistis. Bila penyelesaian yang dilakukan hanya bersifat kasuistis dan parsial, maka problem mendasar seputar kesejahteraan hidup kaum buruh dan rakyat secara menyeluruh tidak akan selesai.

3. Problem Pemutusan Hubungan Kerja

Salah satu persoalan besar yang dihadapi para buruh saat ini adalah PHK. PHK ini menjadi salah satu sumber pengangguran di Indonesia. Jumlah Pengangguran di Indonesia sangat besar. Menurut Center for Labor and Development Studies (CLDS), pada 2002, jumlah penganggur diperkirakan sebesar 42 juta orang (Republika, 13/05/02). Pastilah, banyaknya pengangguran ini akan berdampak pada sektor kehidupan lainnya. Sebenarnya, PHK adalah perkara biasa dalam dunia ketenagakerjaan. Tentu saja asalkan sesuai dengan kesepakatan kerja bersama (KKB), baik pihak pekerja maupun pengusaha harus ikhlas dan menyepakati pemutusan kerja ini. Namun, dalam kondisi ketika tidak terjadi keseimbangan posisi tawar menawar dan pekerjaan merupakan satu-satunya sumber pendapatan untuk hidup, maka PHK menjadi ‘bencana besar’ yang sangat menakutkan para buruh.

Secara umum PHK terjadi karena beberapa sebab, seperti permintaan sendiri, berakhirnya masa kontrak kerja, kesalahan buruh, masa pensiun, kesehatan/kondisi fisik yang tidak memungkinkan, atau karena meninggal dunia. Problem PHK biasanya terjadi dan kemudian menimbulkan problem lain yang lebih besar di kalangan buruh karena beberapa kondisi dalam hubungan buruh-pengusaha, di antaranya:

1. Posisi salah satu pihak yang lemah (biasanya pihak pekerja) sehingga pihak lain yang lebih kuat dengan mudah memutuskan hubungan kerja dan menggantinya dengan pekerja baru yang sesuai dengan keinginan. Hal itu dilakukan dengan alasan logis ataupun direkayasa.

2. Tidak jelasnya kontrak (waktu) kerja sehingga PHK bisa terjadi kapan saja. Kebijakan menetapkan KKB (Kesepakatan Kerja Bersama) tidak dilakukan dan dikontrol dengan baik sehingga kasus PHK bisa terjadi kapan saja.

3. Rendahnya SDM kaum pekerja berakibat semakin sulitnya mencari pekerjaan alternatif, dan tidak terjaminnya pemenuhan kebutuhan dasar oleh negara.Tidak heran, PHK menjadi seperti ‘vonis mati’ bagi pemenuhan kebutuhan dasar kehidupan normalnya.

4. Tidak adanya pihak ketiga yang membantu penyelesaian kasus PHK secara tuntas yang memuaskan kedua pihak, terutama pihak buruh yang paling sering menerima ‘kekalahan’. Meskipun pemerintah telah menyusun peraturan teknis tentang PHK dalam UU No.12 Tahun 1964 yang disempurnakan oleh Peraturan Menteri Tenaga Kerja No.PER-03/MEN/1996, tapi dalam pelaksanaan teknisnya banyak realitas yang merugikan hak-hak kaum buruh itu sendiri. Secara kasuistis, hal itu lebih disebabkan rendahnya pemahaman buruh terhadap berbagai peraturan pemerintah, posisi tawar yang rendah, dan tidak adanya lembaga pendamping yang secara serius membela kondisi kaum buruh dalam menghadapai kasus PHK ini.

Sebenarnya, PHK bukanlah problem yang besar kalau kondisi sistem hubungan buruh pengusaha telah seimbang dan adanya jaminan kebutuhan pokok bagi buruh sebagaimana bagi seluruh rakyat oleh sistem pemerintahan yang menjadikan “pemenuhan kebutuhan dasar rakyat” sebagai asas politik perekonomiannya.

4. Problem Tunjangan Sosial dan Kesehatan

Dalam masyarakat kapitalistis seperti saat ini, tugas negara lebih pada fungsi regulasi, yakni pengatur kebebasan warga negaranya. Karena itu, sistem ini tidak mengenal tugas negara sebagai “pengurus dan penanggung jawab pemenuhan kebutuhan dasar rakyatnya”. Rakyat yang ingin memenuhi kebutuhannya harus bekerja secara mutlak, baik untuk memenuhi kebutuhan dasarnya maupun kebutuhan pelengkapnya sehingga prinsip struggle for life benar-benar terjadi. Jika seseorang terkena bencana atau kebutuhan hidupnya meningkat, ia harus bekerja lebih keras secara mutlak. Begitu pula ketika ia sudah tidak mampu bekerja karena usia, kecelakaan, PHK atau sebab lainnya, maka ia tidak punya pintu pemasukan dana lagi. Kondisi ini menyebabkan kesulitan hidup luar biasa, terutama bagi seorang warga negara yang sudah tidak dapat bekerja atau bekerja dengan gaji sangat minim hingga tidak mampu memenuhi kebutuhan hidupnya .

Pada beberapa wilayah, pihak negara biasanya mewajibkan para pemilik usaha untuk memasukkan nilai Jaminan Sosial terhadap para pekerjanya yang biasa dikenal dengan istilah Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek).

Di Indonesia Jamsostek ini diatur dalam UU Ketenagakerjaan (UU No.3/1992) yang di antaranya pada Bab I Pasal 1 ayat 1 menyatakan: Jamsostek adalah suatu perlindungan bagi tenaga kerja dalam bentuk santunan berupa uang sebagai pengganti dari penghasilan yang hilang atau berkurang dan pelayanan sebagai akibat peristiwa, seperti kecelakaan kerja, sakit, hamil, bersalin, hari tua, dan meninggal dunia. Dengan demikian, ruang lingkup Jamsostek ini meliputi jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, jaminan hari tua, dan jaminan kesehatan.

Dalam pelaksanaan teknisnya, pemerintah praktis hanya membuat regulasinya saja, sedangkan pelaksanaannya diserahkan kepada (pemilik) perusahaan . Pada praktiknya, buruh itu sendirilah yang menyediakan iuran wajib untuk melaksanakan program ini. Dana yang dibutuhkan untuk jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, tabungan hari tua, dan asuransi kematian, sebenarnya ditanggung oleh buruh itu sendiri dengan menabung wajib sekian persen dari gajinya setiap bulan untuk ditabung, lalu diolah dalam sistem ribawi agar berbunga terus untuk memenuhi kebutuhan seluruh jaminan tersebut.

5. Problem Kelangkaan Lapangan Pekerjaan

Kelangkaan lapangan pekerjaan bisa terjadi ketika muncul ketidakseim-bangan antara jumlah calon buruh yang banyak, sedangkan lapangan usaha relatif sedikit; atau banyaknya lapangan kerja, tapi kualitas tenaga kerja buruh yang ada tidak sesuai dengan kualitas yang dibutuhkan. Kelangkaan lapangan pekerja ini memunculkan angka tingkat pengangguran yang tinggi yang dapat berakibat pada aspek sosial yang lebih luas. Problem kelangkaan lapangan kerja disebabkan oleh:

1. Investasi usaha rendah karena problem regulasi yang dianggap mempersulit investor, tingkat KKN pejabat yang tinggi, atau karena problem sosial dan sekuritas usaha.

2. Kurangnya peran pemerintah dalam meningkatkan kualitas SDM dan sikap enterpreneurship masyarakat. Juga, karena minimnya dukungan pemerintahan dalam membantu usaha pribadi/wiraswata bagi masyarakat (permodalan, pelatihan pembukaan pasar, kemudahan izin usaha, penghapusan berbagai jenis pajak, perlindungan keamanan, dan lain-lain).

3. Penguasaan modal dan sumber daya alam pada segelintir orang (konglomerat) menyebabkan usaha rakyat kecil/warga bermodal kecil tidak mampu bersaing dan pada akhirnya tidak menumbuhkan usaha kecil dalam jumlah banyak (misalnya, usaha mie instan, produk makanan, ternak unggas dan pakannya, monopoli jalur distribusi, dan lain-lain.

4. Pemerintah tidak berfungsi sebagai pembuka dan penyedia lapangan kerja bagi rakyatnya, tetapi hanya berfungsi sebagai regulator ketenagakerjaan. Padahal, banyak lahan usaha padat karya yang bisa dikelola oleh pemerintah guna menutupi kelangkaan lahan usaha. Dalam Islam, misalnya, tanah yang tidak dikelola selama tiga tahun, akan diambil oleh negara. Kemudian, negara menyerahkannya kepada pihak yang membutuhkan dan mau mengelolanya.

Melihat persoalan ketenagakerjaan yang demikian kompleks di atas, tentu saja juga membutuhkan pemecahan yang komprehensip dan sistemis. Sebab, persoalan tenaga kerja, bukan lagi merupakan persoalan individu, yang bisa diselesaikan dengan pendekatan individual. Akan tetapi, persoalan tenaga kerja di atas merupakan persoalan sosial, yang akhirnya membutuhkan penyelesaian yang mendasar dan menyeluruh. Jadi, problem utamanya adalah sistem Kapitalisme yang saat ini diterapkan. Dalam hal ini syariat Islam sebagai aturan yang berasal dari Allah, akan mampu menyelesaikan persoalan ini. Mengingat syariat Islam adalah aturan yang menyeluruh yang secara praktis akan menyelesaikan berbagai persoalan manusia. Sudah saatnya kita mengganti sistem Kapitalisme yang telah membuat buruh dan manusia lainnya menderita, dan menggantinya dengan syariat Islam.

Akar Masalah Ketenagakerjaan

Mencermati secara lebih mendalam berbagai persoalan ketenagakerjaan yang ada, maka masalah tersebut berpangkal dari persoalan pokok “upaya pemenuhan kebutuhan hidup” serta upaya meningkatkan kesejahteraan hidup. Persoalan pemenuhan kebutuhan pokok, baik kebutuhan akan barang, seperti pangan, sandang dan papan; maupun jasa seperti pendidikan, kesehatan, dan keamanan adalah akar penyebab utama sekaligus faktor pendorong terjadinya permasalahan ketenagakerjaan. Terjadinya kelangkaan lapangan kerja menyebabkan sebagian anggota masyarakat menganggur dan ini berdampak pada ketidakmampuan mereka memenuhi kebutuhan hidupnya. Terjunnya kalangan wanita dan anak-anak ke dunia ketenagakerjaan tidak terlepas dari upaya mereka untuk dapat memenuhi kebutuhan hidup mereka dan keluarganya sekaligus dalam rangka meningkatkan kesejahteran hidup.

Demikian pula persoalan gaji yang rendah yang berdampak pada pemenuhan kebutuhan; tuntutan kenaikan gaji agar dapat memenuhi kebutuhan yang lebih baik; tuntutan tunjangan sosial berupa pendidikan dan kesehatan agar kebutuhan tersebut dapat dipenuhi. Bahkan, persoalan pekerja kontrak dan pemutusan hubungan kerja (PHK) akan berpengaruh dan sangat terkait erat dengan persoalan pemenuhan kebutuhan pokok.

Karena akar permasalahannya terletak pada pemenuhan kebutuhan hidup, dengan demikian agar persoalan ketenagakerjaan dapat diselesaikan dengan tuntas, persoalan pemenuhan kebutuhan masyarakat harusnya juga menjadi fokus perhatian. Selain itu, penyelesaian berbagai masalah ketenagakerjaan perlu tetap dilakukan untuk mencari solusi yang paling menguntungkan bagi kedua belah pihak. Tidak ada yang terzalimi, baik pekerja maupun pengusaha.

Karena itu, langkah penting yang perlu dilakukan adalah melakukan kategorisasi dengan memisahkan permasalahan ketenagakerjaan yang terkait erat dengan pemenuhan kebutuhan dan masalah yang langsung berhubungan dengan masalah kontrak kerja pengusaha dengan pekerja.

Untuk kategori pertama, yakni masalah ketenagakerjaan yang berhubungan erat dengan masalah pemenuhan kebutuhan, contohnya adalah persoalan ketersediaan lapangan kerja; pengangguran, lemahnya SDM, tuntutan kenaikan upah, tuntutan tunjangan sosial, masalah buruh wanita, dan pekerja di bawah umur. Adapun untuk kategori kedua, yakni permasalahan kontrak kerja antara pengusaha dan pekerja. Hal ini mencakup persoalan pemutusan hubungan kerja, penyelesaian sengketa perburuhan, dan sebagainya.

Persoalan pertama, yakni masalah ketenagakerjaan yang berhubungan dengan pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat sangat erat kaitannya dengan fungsi dan tanggung jawab negara untuk meningkatkan kesejahteraan rakyatnya. Persoalan ini haruslah diselesaikan melalui kebijakan dan implementasi negara dan tidak menyerahkan penyelesaiannya semata kepada pengusaha dan pekerja. Adapun persoalan kedua, yakni masalah kontrak kerja, dapat diselesaikan sendiri oleh pengusaha dan pekerja. Pemerintah dalam hal ini hanya berfungsi sebagai pengawas sekaligus penengah jika terjadi persoalan yang tidak dapat diselesaikan oleh pengusaha dan pekerja.

Dengan mengkaji secara mendalam hukum-hukum Islam, kita dapati bahwa Islam sebagai sebagai prinsip ideologi (mabda) telah berusaha mengatasi berbagai persoalan-persoalan yang muncul dalam ketenagakerjaan secara fundamental dan komprehensif. Dalam memecahkan masalah tersebut, Islam memahami bahwa penyelesaiannya perlu memperhatikan faktor penyebab utama munculnya persoalan ketenagakerjaan. Untuk persoalan yang muncul akibat kebijakan negara dalam bidang politik ekonomi, menurut Islam negaralah yang bertanggung jawab untuk menyelesaikannya. Sementara itu, masalah ketenagakerjaan yang muncul akibat semata hubungan pengusaha dan pekerja, maka ini seharusnya dapat diselesaikan sendiri oleh pengusaha dan pekerja. Islam telah menjelaskan secara terperinci bagaimana kontrak kerja pengusaha-pekerja melalui hukum-hukum yang menyangkut ijaratul ajir. Dengan dipatuhi ketentuan-ketentuan Islam dalam hubungan pengusaha dan pekerja, diharapkan masalah-masalah yang ada dapat diselesaikan dengan lebih baik.

Tanggung Jawab Negara Mengatasi Masalah Ketenagakerjaan.

Berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan hidup rakyat, Islam mewajibkan negara menjalankan kebijakan makro dengan menjalankan apa yang disebut dengan Politik Ekonomi Islam. Politik ekonomi merupakan tujuan yang ingin dicapai dari pelaksanaan berbagai kebijakan untuk mengatur dan menyelesai-kan berbagai permasalahan hidup manusia dalam bidang ekonomi. Politik ekonomi Islam adalah penerapan berbagai kebijakan yang menjamin tercapainya pemenuhan semua kebutuhan pokok (primer) tiap individu masyarakat secara keseluruhan, disertai adanya jaminan yang memungkinkan setiap individu untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan pelengkap (sekunder dan tersier) sesuai dengan kemampuan yang mereka.

Dalam rangka memenuhi berbagai kebutuhan hidup manusia, Islam memperhatikan pemenuhan kebutuhan setiap anggota masyarakat dengan fokus perhatian bahwa manusia diperhatikan sebagai individu (pribadi), bukan sekadar sebagai suatu komunitas yang hidup dalam sebuah negara. Hal ini berarti Islam lebih menekankan pada pemenuhan kebutuhan secara individual dan bukan secara kolektif. Dengan kata lain, bagaimana agar setiap individu masyarakat dapat memenuhi seluruh kebutuhan pokok sekaligus dapat meningkatkan kesejahteraan mereka sehingga dapat memenuhi kebutuhan pelengkap (sekunder dan tersier). Bukan sekadar meningkatkan taraf hidup secara kolektif yang diukur dari rata-rata kesejahteraan seluruh anggota masyarakat (GNP). Dengam demikian, aspek distribusi sangatlah penting sehingga dapat dijamin secara pasti bahwa setiap individu telah terpenuhi kebutuhan hidupnya .

Ketika mensyariatkan hukum-hukum yang berkenaan tentang ekonomi kepada manusia, Allah Swt. telah mensyariatkan hukum-hukum tersebut untuk pribadi, masyarakat, dan negara. Adapun pada saat mengupayakan adanya jaminan kehidupan serta jaminan pencapaian kemakmuran, Islam telah menetapkan bahwa semua jaminan harus direalisasikan dalam sebuah negara yang memiliki pandangan hidup (way of life) tertentu. Oleh karena itu, sistem Islam memperhatikan hal-hal yang menjadi tuntutan individu dan masyarakat dalam merealisasikan jaminan kehidupan serta jaminan pencapaian kemakmuran.

Pemenuhan Kebutuhan Pokok Masyarakat

Yang termasuk dalam kebutuhan pokok (primer) dalam pandangan Islam mencakup kebutuhan terhadap barang-barang tertentu berupa pangan, sandang dan papan, serta kebutuhan terhadap jasa-jasa tertentu, berupa pendidikan, kesehatan, dan keamanan. Islam menjamin tercapainya pemenuhan seluruh kebutuhan pokok (primer) setiap warga negara (muslim dan nonmuslim) secara menyeluruh, baik kebutuhan yang berupa barang maupun jasa.

Dalam rangka memenuhi seluruh kebutuhan pokok masyarakat, menurut Islam negara menetapkan suatu strategi politik yang harus dilaksanakan agar pemenuhan tersebut dapat berjalan dengan baik. Secara garis besar strategi pemenuhan kebutuhan pokok dibedakan antara pemenuhan kebutuhan pokok yang berupa barang dengan kebutuhan pokok berupa jasa. Dalam hal ini dibutuhkan strategi pemenuhan kebutuhan pokok berupa barang sandang, pangan, dan papan; serta strategi pemenuhan kebutuhan pokok berupa jasa keamanan, kesehatan, dan pendidikan. Pengelompokkan ini dilakukan karena terdapat perbedaan antara pelaksanaan jaminan pemenuhan kebutuhan pokok, serta antara kebutuhan yang berbentuk barang dengan yang berbentuk jasa.

Untuk pemenuhan kebutuhan pokok yang berupa barang, negara memberikan jaminan dengan mekanisme tidak langsung, yakni dengan jalan menciptakan kondisi dan sarana yang dapat menjamin terpenuhi kebutuhan tersebut. Sementara itu, berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan jasa pokok dipenuhi dengan mekanisme langsung, yakni negara secara langsung memenuhi kebutuhan jasa pokok tersebut.

1. Pemenuhan Kebutuhan Pokok Berupa Barang (Pangan, Sandang, dan Papan)

Untuk menjamin terlaksananya strategi pemenuhan kebutuhan pokok pangan, sandang, dan papan, maka Islam telah menetapkan beberapa hukum untuk melaksanakan strategi tersebut. Adapun strategi pemenuhan kebutuhan tersebut dilaksanakan secara bertahap, sesuai dengan kebutuhan dan hasil yang diperoleh dari pelaksanaan strategi tersebut. Tahap-tahap strategi tersebut adalah:

Langkah pertama: Memerintahkan kepada setiap kepala keluarga untuk bekerja.

Barang-barang kebutuhan pokok tidak mungkin diperoleh, kecuali manusia berusaha mencarinya. Islam mendorong manusia agar bekerja, mencari rezeki, dan berusaha. Bahkan, Islam telah menjadikan hukum mencari rezeki tersebut adalah fardhu. Banyak ayat dan hadis yang telah memberikan dorongan dalam mencari nafkah. Allah Swt. berfirman:

]هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اْلأَرْضَ ذَلُولاً فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا
وَكُلُوا مِنْ رِزْقِهِ[

“Dialah (Allah)yang menjadikan bumi itu mudah bagi kamu, maka berjalanlah di segala penjurunya, serta makanlah sebagian rezeki-Nya” (QS al-Mulk [67]: 15).

Firman-Nya juga :

]فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلاَةُ فَانْتَشِرُوا فِي اْلأَرْضِ وَابْتَغُوا
مِنْ فَضْلِ اللهِ وَاذْكُرُوا اللهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ[

“…Maka bertebaranlah kamu di muka bumi, dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah sebanyak-banyaknya supaya kamu beruntung” (QS al-Jumu’ah [62]:10).

Firman-Nya yang lain :

]اَللهُ الَّذِي سَخَّرَ لَكُمُ الْبَحْرَ لِتَجْرِيَ الْفُلْكُ فِيهِ بِأَمْرِهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ[

“Allah-lah yang menundukkan lautan untukmu supaya kapal-kapal dapat berlayar padanya dengan izin-Nya, dan supaya kamu dapat mencari sebagian karunia-Nya dan mudah-mudahan kamu bersyukur” (QS al-Jaatsiyah [45]:12).

Nas-nas di atas juga memberikan penjelasan kepada kita, bahwa pada mulanya pemenuhan kebutuhan pokok dan upaya meningkatkan kesejahteraan hidup manusia adalah tugas individu itu sendiri, yakni dengan “bekerja”.

Langkah kedua: Negara menyediakan berbagai fasilitas lapangan kerja agar setiap orang yang mampu bekerja dapat memperoleh pekerjaan

Jika orang-orang yang wajib bekerja telah berupaya mencari pekerjaan, tapi ia tidak memperoleh pekerjaan, padahal mampu bekerja dan telah berusaha mencari pekerjaan tersebut, maka negara wajib menyediakan lapangan pekerjaan atau memberikan berbagai fasilitas agar orang yang bersangkutan dapat bekerja untuk mencari nafkah penghidupan. Sebab, hal tersebut memang menjadi tanggung jawab negara. Rasullah saw bersabda:

«اْلاِمَامُ رَاعٍ وَهُوَ مَسْؤُوْلٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ»

“Seorang Imam adalah pemelihara dan pengatur urusan (rakyat), dan ia akan diminta pertanggungjawaban terhadap urusan rakyatnya” (HR Bukhari dan Muslim).

Diriwayatkan dalam sebuah hadis bahwa Rasulullah saw. pernah memberikan dua dirham kepada seseorang, kemudian beliau saw. berkata kepadanya:

«كُلْ بِأَحَدِهِمَا وَاشْتَرِ بِاْلآخَرِ فَأْسًا وَاعْمَلْ بِهِ»

“Makanlah dengan satu dirham, dan sisanya belikanlah kapak, lalu gunakanlah ia untuk bekerja.”

Juga, dalam hadis lain yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari disebutkan, bahwa ada seseorang yang mencari Rasulullah, dengan harapan Rasulullah saw. akan memperhatikan masalah yang dihadapinya. Ia adalah sorang yang tidak mempunyai sarana yang dapat digunakan untuk bekerja dalam rangka mendapatkan suatu hasil (kekayaan), juga tidak mampu memenuhi kebutuhan pokoknya. Kemudian, Rasulullah saw. memanggilnya. Beliau menggenggam sebuah kapak dan sepotong kayu, yang diambil sendiri oleh beliau. Lalu, beliau serahkan kepada orang tersebut. Beliau perintahkan kepadanya agar ia pergi ke suatu tempat yang telah beliau tentukan dan bekerja di sana, dan nanti kembali lagi memberi kabar tentang keadaannya. Setelah beberapa waktu, orang itu mendatangi Rasulullah saw. seraya mengucapkan rasa terima kasih kepada beliau atas bantuannya. Ia menceritakan tentang kemudahan yang kini didapati.

Al-Badri (1992), menceritakan bahwa suatu ketika Amirul Mukminin, Umar bin Khathab r.a. memasuki sebuah masjid di luar waktu shalat lima waktu. Didapatinya ada dua orang yang sedang berdoa kepada Allah Swt. Lalu, Umar r.a. bertanya,“Apa yang sedang kalian kerjakan, sedangkan orang-orang di sana kini sedang sibuk bekerja?, Mereka menjawab,“Yaa Amirul Mukminin, sesungguhnya kami adalah orang-orang yang bertawakal kepada Allah Swt.” Mendengar jawaban tersebut, maka marahlah Umar, seraya berkata,“Kalian adalah orang-orang yang malas bekerja, padahal kalian tahu bahwa langit tidak akan menurunkan hujan emas dan perak.” Kemudian, Umar mengusir mereka dari masjid, tapi memberi mereka setakar biji-bijian. Beliau katakan kepada mereka,“Tanamlah dan bertawakallah kepada Allah.”

Dari sinilah, maka para ulama menyatakan bahwa wajib atas Waliyyul Amri (pemerintah) memberikan sarana-sarana pekerjaan kepada para pencari kerja. Menciptakan lapangan kerja adalah kewajiban negara dan merupakan bagian tanggung jawabnya terhadap pemeliharaan dan pengaturan urusan rakyat. itulah kewajiban yang telah ditetapkan secara syar’i, dan telah diterapkan oleh para pemimpin negara Islam (Daulah Islamiah), terutama di masa-masa kejayaan dan kecemerlangan penerapan Islam dalam kehidupan.

Langkah ketiga: Memerintahkan kepada setiap ahli waris atau kerabat terdekat untuk bertanggung jawab memenuhi kebutuhan pokok orang-orang tertentu jika ternyata kepala keluarganya sendiri tidak mampu memenuhi kebutuhan orang-orang yang menjadi tanggungannya

Jika negara telah menyediakan lapangan pekerjaan dan berbagai fasilitas pekerjaan, tapi seorang individu tetap tidak mampu bekerja sehingga tidak mampu mencukupi nafkah anggota keluarga yang menjadi tanggung jawabnya, maka kewajiban nafkah itu dibebankan kepada para kerabat dan ahli warisnya, sebagaimana firman Allah Swt. :

]وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ
لاَ تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلاَّ وُسْعَهَا لاَ تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا
وَلاَ مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ[

“Kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang makruf. Seorang tidak dibebani selain menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan ahli waris pun berkewajiban demikian…” (QS al-Baqarah [2]:233).

Ayat al-Quran di atas menjelaskan bahwa adanya kewajiban atas ahli waris. Seorang anak wajib memberikan nafkah kepada orang tuanya (yang tidak mampu) untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhannya. Maksud “al waarits” pada ayat tersebut, tidak hanya orang yang telah mendapat warisan semata, tetapi semua orang yang berhak mendapat warisan dalam semua keadaan. Rasulullah saw. telah bersabda:

«أَنْتَ وَمَالُكَ ِلأَبِيْكَ»

“Kamu dan hartamu adalah untuk (keluarga dan) bapakmu” (HR Ibnu Majah).

Jika ada yang mengabaikan kewajiban nafkah kepada orang-orang yang menjadi tanggung jawabnya, sedangkan ia berkemampuan untuk itu, maka negara berhak memaksanya untuk memberikan nafkah yang menjadi kewajibannya. Hukum-hukum tentang nafkah ini telah banyak diulas panjang lebar dalam kitab-kitab fiqh Islam.

Langkah keempat: Mewajibkan kepada tetangga terdekat yang mampu untuk memenuhi sementara kebutuhan pokok (pangan) tetangganya yang kelaparan

Jika seseorang tidak mampu memberi nafkah terhadap orang-orang yang menjadi tanggung jawabnya, baik terhadap sanak keluarganya maupun mahramnya, dan ia pun tidak memiliki sanak kerabat atau mahram yang dapat menanggung kebutuhannya, maka kewajiban pemberian nafkah itu beralih kepada baitul mal (negara). Namun, sebelum kewajiban tersebut beralih kepada negara, dalam rangka menjamin hak hidup orang-orang yang tidak mampu tersebut, maka Islam juga telah mewajibkan kepada tetangga dekatnya yang muslim untuk memenuhi kebutuhan kebutuhan pokok orang-orang tersebut, khususnya berkaitan dengan kebutuhan pangan untuk menyambung hidup. Dalam hal ini Rasulullah saw. pernah bersabda:

“Tidak beriman kepadaku, tidak beriman kepadaku, tidak beriman kepadaku, orang yang pada malam hari tidur dalam keadaan kenyang, sementara tetangganya kelaparan dan dia mengetahui hal tersebut” (HR al-Bazzar).

Bantuan tetangga itu tentunya hanya bersifat sementara sampai tetangganya yang diberi bantuan tidak meninggal karena kelaparan. Untuk jangka panjang, maka negara yang berkewajiban untuk memenuhi kebutuhan pokoknya. Negaralah (baitul mal) memang yang berfungsi menjadi penyantun orang-orang lemah dan butuh, sedangkan pemerintah adalah pemelihara dan pengatur urusan rakyatnya.

Langkah kelima: Negara secara langsung memenuhi kebutuhan pangan, sandang, dan papan dari seluruh warga negara yang tidak mampu dan membutuhkan

Menurut Islam negara (baitul mal) berfungsi menjadi penyantun orang-orang lemah dan membutuhkan, sedangkan pemerintah adalah pemelihara dan pengatur urusan rakyatnya. Dalam hal ini negara akan diminta pertanggungjawaban terhadap rakyat yang menjadi tanggungannya. Dalam rangka memenuhi kebutuhan pokok individu masyarakat yang tidak mampu memenuhi kebutuhannya secara sempurna–baik karena mereka telah berusaha, tapi tidak cukup (fakir dan miskin), maupun terhadap orang-orang yang lemah dan cacat yang tidak mampu untuk bekerja–maka negara harus menempuh berbagai cara untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka.

Negara dapat saja memberikan nafkah baitul mal tersebut berasal dari harta zakat yang merupakan kewajiban syar’i, dan diambil oleh negara dari orang-orang kaya, sebagaimana firman Allah Swt.:

]خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا[

“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka…” (QS at-Taubah [9]:103).

Dalam hal ini negara berkewajiban menutupi kekurangan itu dari harta benda Baitul Mal (di luar harta zakat) jika harta benda dari zakat tidak mencukupi. Rasulullah saw. bersabda:

“Tidak ada seorang muslim pun, kecuali aku bertanggung jawab padanya di dunia dan akhirat. Lalu, Rasulullah saw. membacakan firman Allah Swt.,“Para nabi itu menjadi penanggung jawab atas diri orang-orang beriman.” Rasul selanjutnya bersabda,“Oleh karena itu, jika seorang mukmin mati dan meninggalkan harta warisan, silakan orang-orang yang berhak mendapatkan warisan mengambilnya. Namun, jika dia mati dan meninggalkan utang atau orang-orang yang terlantar, maka hendaknya mereka datang kepadaku, sebab aku adalah penanggung jawabnya” (HR Kutub as-Sittah).

Bukan lagi sesuatu yang mengherankan, selain bertindak sebagai utusan (Rasul) Allah, beliau saw. pun adalah seorang kepala negara dalam sistem kehidupan, melaksanakan uqubat (sanksi-sanksi), menegakkan hudud, mengadakan perjanjian-perjanjian dengan negara-negara tetangga Daulah Islamiah, menyatakan perang terhadap musuh-musuh Islam, dan menghadapi segala macam intrik yang dilancarkan setiap kepala negara musuh, termasuk juga menjamin kebutuhan masyarakat serta menyelesaikan persoalan ekonomi masyarakat. Beliau saw. bersabda:

«فَأَيُّمَا مُؤْمِنٍ مَاتَ وَتَرَكَ مَالاً فَلْيَرِثْهُ عَصَبَتُهُ مَنْ كَانُوْا، وَمَنْ تَرَكَ دَيْناً أَوْضَيَاعًا فَلْيَأْتِنِي فَأَنَا مَوْلاَهُ»

“Siapapun orang mukmin yang mati sedang dia meninggalkan harta, maka wariskanlah hartanya itu kepada keluarganya yang ada. Siapa saja yang mati sedang dia menyisakan utang atau dhayâ’an, maka serahkanlah kepadaku. Selanjutnya, aku yang akan menanggungnya” (HR Bukhari, Muslim, dan Abu Dawud).

Pangan dan sandang adalah kebutuhan pokok manusia yang harus terpenuhi. Tidak seorang pun yang dapat melepaskan diri dari dua kebutuhan itu. Oleh karena itu, Islam menjadikan dua hal itu sebagai nafkah pokok yang harus diberikan kepada orang-orang yang menjadi tanggung jawabnya. Demikianlah, negara harus berbuat sekuat tenaga dengan kemampuannya, sesuai dengan ketentuan-ketentuan Islam, yang bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan dan memungkinkan dinikmati oleh setiap individu yang tidak mampu meraih kemaslahatan itu.

Sebagai jaminan akan adanya peraturan pemenuhan urusan pemenuhan kebutuhan tersebut, dan merupakan realisasi tuntutan syariat Islam, Umar bin Khathab telah membangun suatu rumah yang diberi nama “daar ad daqiiq” (rumah tepung). Di sana tersedia berbagai jenis tepung, kurma, dan barang-barang kebutuhan lainnya, yang tujuannya menolong orang-orang yang singgah dalam perjalanan dan memenuhi kebutuhan orang-orang yang membutuhkan, sampai ia terlepas dari kebutuhan itu. Rumah itu dibangun di jalan antara Makkah dan Syam, di tempat yang strategis dan mudah dicari (dicapai) oleh para musafir. Rumah yang sama, juga dibangun di jalan di antara Syam dan Hijaz.

Sistem Islam yang diterapkan untuk memenuhi kebutuhan ini diterapkan atas seluruh masyarakat, baik muslim maupun nonmuslim yang memiliki identitas kewarganegaraan Islam, juga mereka yang tunduk kepada peraturan dan kekuasaan negara (Islam), berdasarkan sabda Rasulullah saw. yang memberikan penjelasan tentang orang-orang kafir dzimmi:

“Mereka (orang-orang kafir dzimmi) mendapat hak apa yang menjadi hak kita, dan mereka mendapatkan (terkena) kewajiban yang sama halnya seperti kita mendapatkan (terkena) kewajiban.”

Juga sabdanya:

“Sesungguhnya telah kami berikan apa yang telah kami tentukan, agar darah (derajat) kita setaraf dengan darah (derajat) mereka, serta harta kita setaraf dengan harta mereka.”

Itulah hukum-hukum syariat Islam, yang memberikan alternatif cara pemenuhan kebutuhan hidup dan mewujudkan kesejahteraan bagi tiap individu masyarakat, dengan cara yang agung dan mulia. Hal itu akan mencegah individu-individu masyarakat yang sedang dililit kebutuhan berusaha memenuhi kebutuhan mereka dengan menghinakan diri (meminta-minta).

2. Pemenuhan Kebutuhan Pokok Berupa Jasa (Pendidikan, Kesehatan, dan Keamanan)

Pendidikan, kesehatan, dan keamanan, adalah kebutuhan asasi dan harus dikecap oleh manusia dalam hidupnya. Berbeda dengan kebutuhan pokok berupa barang (pangan, sandang, dan papan), saat Islam melalui negara menjamin pemenuhannya melalui mekanisme yang bertahap, maka terhadap pemenuhan kebutuhan jasa pendidikan, kesehatan, dan keamanan dipenuhi negara secara langsung kepada setiap individu rakyat. Hal ini karena pemenuhan terhadap ketiganya termasuk masalah “pelayanan umum” (ri’ayatu asy syu-uun) dan kemaslahatan hidup terpenting. Islam telah menentukan bahwa yang bertanggung jawab menjamin tiga jenis kebutuhan dasar tersebut adalah negara. Negaralah yang harus mewujudkannya, agar dapat dinikmati seluruh rakyat, baik muslim maupun nonmuslim, miskin atau kaya. Adapun seluruh biaya yang diperlukan, ditanggung oleh Baitul Mal.

Dalam masalah pendidikan, menjadi tanggung jawab negara untuk menanganinya, dan termasuk kategori kemaslahatan umum yang harus diwujudkan oleh negara agar dapat dinikmati seluruh rakyat. Gaji guru, misalnya, adalah beban yang harus dipikul negara dan pemerintah dan diambil dari kas baitul mal. Rasulullah saw. telah menetapkan kebijaksanaan terhadap para tawanan perang Badar. Beliau katakan bahwa para tawanan itu bisa bebas sebagai status tawanan apabila seorang tawanan telah mengajarkan 10 orang penduduk Madinah dalam baca-tulis. Tugas itu menjadi tebusan untuk kebebasan dirinya.

Kita mengetahui bahwa barang tebusan itu tidak lain adalah hak milik baitul mal. Tebusan itu nilainya sama dengan harta pembebasan dari tawanan lain dalam perang Badar itu. Dengan tindakan tersebut (yakni membebankan pembebasan tawanan itu ke baitul mal dengan cara menyuruh para tawanan tersebut mengajarkan kepandaian baca-tulis), berarti Rasulullah saw. telah menjadikan biaya pendidikan itu setara dengan barang tebusan. Artinya, beliau memberi upah kepada para pengajar itu dengan harta benda yang seharusnya menjadi milik baitul mal.

Menurut Al-Badri (1990), Ad-Damsyiqy menceritakan suatu peristiwa dari Al-Wadliyah bin Atha’, yang mengatakan bahwa di kota Madinah ada tiga orang guru yang mengajar anak-anak. Khalifah Umar Ibnu Al Khathab, atas jerih-payah itu, memberikan gaji kepada mereka sebesar 15 dinar setiap bulan (satu dinar = 4,25 gram emas). Totalnya, 63,75 gram emas. Jadi, kalaulah dianggap satu gram emas harganya sekitar Rp70.000, berarti gaji guru pengajar anak-anak itu, lebih kurang Rp4.462.500. (Bandingkan dengan gaji guru sekarang!)

Pendidikan adalah kewajiban yang harus dilakukan oleh manusia. Sementara itu, negara berkewajiban menjadikan saran-sarana dan tempat-tempat pendidikan. Rasulullah saw. bersabda:

«طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيْضَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ»

“Mencari ilmu adalah kewajiban atas setiap muslim” (HR Thabrani).

Al-Badri (1990) juga menceritakan Imam Ibnu Hazm, dalam kitab “Al Ahkaam”, setelah memberikan batas ketentuan untuk ilmu-ilmu yang tidak boleh ditinggalkan, agar ibadah dan muamalah kaum muslim dapat diterima (sah). Beliau menjelaskan bahwa seorang imam atau kepala negara berkewajiban memenuhi sarana-sarana pendidikan, sampai pada ungkapannya:

“Diwajibkan atas seorang imam untuk menangani masalah itu dan menggaji orang-orang tertentu untuk mendidik masyarakat.”

Mencari ilmu adalah kewajiban yang harus dipikul oleh setiap individu (fardhu ‘ain). Ilmu-ilmu lain yang bersifat fardhu kifayah (fardhu atas sebagian kaum muslim) tidak akan gugur kewajiban mencarinya sebelum sebagian kaum muslim berhasil melaksanakannya dalam batas yang mencukupi. Misalnya, ilmu ekonomi, kedokteran, industri, elektronika, mekanika, dan ilmu-ilmu lain yang sangat bermanfaat dan dibutuhkan dalam kehidupan kaum muslim.

Adapun yang berhubungan dengan jaminan kesehatan, diriwayatkan bahwa Mauquqis, Raja Mesir, pernah menugaskan (menghadiahkan) seorang dokter (ahli pengobatan)nya untuk Rasulullah saw. Oleh Rasulullah, dokter tersebut dijadikan sebagai dokter kaum muslim dan untuk seluruh rakyat, dengan tugas mengobati setiap anggota masyarakat yang sakit. Tindakan Rasulullah itu, dengan menjadikan dokter tersebut sebagai dokter kaum muslim, menunjukkan bahwa hadiah tersebut bukanlah untuk kepentingan pribadi. Dengan demikian, hadiah semacam itu bukanlah khusus diperuntukkan bagi Beliau, tetapi untuk kaum muslim, atau untuk negara. Lain halnya apabila hadiah tersebut dipakai oleh beliau pribadi, seperti selimut bulu dan keledai hadiah dari Raja Aikah, misalnya, maka hadiah seperti itu memang khusus untuk pribadi, bukan untuk seluruh kaum muslim.

Demikianlah, pemanfaatan dan penentuan Rasulullah saw. terhadap suatu hadiah yang diterimanya, telah menjelaskan kepada kita bagaimana bentuk hadiah yang bernilai khusus pribadi dan untuk kemaslahatan umum. Juga bagaimana bentuk suatu hadiah yang diberikan kepada kepala negara, wakil atau penggantinya. Hadiah itu masuk ke dalam kekayaan Baitul Mal dan untuk seluruh kaum muslim.

Pada masa lalu, Daulah Islamiah telah menjalankan fungsi ini dengan sebaik-baiknya. Negara menjamin kesehatan masyarakat, mengatasi dan mengobati orang-orang sakit, serta mendirikan tempat-tempat pengobatan. Rasulullah saw. pernah membangun suatu tempat pengobatan untuk orang-orang sakit dan membiayainya dengan harta benda Baitul Mal.

Pernah serombongan orang berjumlah delapan orang dari Urairah datang mengunjungi Rasulullah saw. di Madinah. Mereka kemudian menyatakan keimanan dan keislamannya kepada Rasulullah, karena Allah. Di sana, mereka terserang penyakit dan menderita sakit limpa. Rasulullah memerintahkan mereka beristirahat di pos penggembalaan ternak kaum muslim milik Baitul Mal, di sebelah Quba’, di tempat yang bernama “Zhi Jadr”. Mereka tinggal di sana hingga sembuh dan gemuk kembali. Mereka diizinkan meminum susu binatang-binatang ternak itu (unta), karena mereka memang berhak.

Dalam buku “Tarikhul Islam as Siyasi” diceritakan bahwa Umar r.a. telah memberikan sesuatu dari Baitul Mal untuk membantu suatu kaum yang terserang penyakit lepra di jalan menuju Syam, ketika melewati daerah tersebut. Hal yang sama juga pernah dilakukan oleh para khalifah dan wali-wali (para pemimpin wilayah). Bahkan, Khalifah Walid bin Abdul Malik telah khusus memberikan bantuan kepada orang-orang yang terserang penyakit lepra. Dalam bidang pelayanan kesehatan ini, Bani Ibnu Thulun di Mesir, memiliki masjid yang dilengkapi dengan tempat-tempat untuk mencuci tangan, lemari tempat menyimpan minuman-minuman dan obat-obatan, serta dilengkapi dengan ahli pengobatan (dokter) untuk memberikan pengobatan gratis kepada orang-orang sakit. Jadi, keberadaan dokter di tengah masyarakat, terpecahnya problem kesehatan masyarakat, dan pembangunan sarana atau balai-balai kesehatan, adalah tugas-tugas yang dibebankan Islam terhadap negara. Negaralah yang bertanggung jawab terhadap perwujudan semua itu.

Dijadikannya keamanan sebagai salah satu kebutuhan (jasa) yang pokok mudah dipahami, sebab tidak mungkin setiap orang dapat menjalankan seluruh aktivitasnya terutama aktivitas yang wajib, seperti kewajiban ibadah, kewajiban bekerja, kewajiban bermuamalah secara Islami, termasuk menjalankan aktivitas pemerintahan sesuai dengan ketentuan Islam, tanpa adanya keamananan yang menjamin pelaksanaannya. Untuk melaksanakan ini semua, maka negara haruslah memberikan jaminan keamanan bagi setiap warga negara.

Adapun dalil yang menunjukkan bahwa keamanan adalah salah satu kebutuhan jasa pokok adalah sabda Rasulullah saw.:

«مَنْ أَصْبَحَ آمِنًا فِيْ سَرْبِهِ، مُعَافِيً فِيْ بَدَنِهِ عِنْدَهُ قُوْتُ يَوْمِهِ فَكَاَنَّمَا حِيْزَتْ لَهُ الدُّنْيَا بِحَذَافِيْرِهَا»

“Barang siapa yang ketika memasuki pagi hari mendapati keadaan aman kelompoknya, sehat badannya, memilliki bahan makanan untuk hari itu, maka seolah-olah dunia telah menjadi miliknya” (Al-Hadis).

Adapun dalil bahwa yang menjamin terpenuhinya adanya keamanan tersebut adalah tindakan Rasulullah saw. yang bertindak sebagai kepala negara yang memberikan keamanan kepada setiap warga negara (muslim dan kafir dzimmi) sebagaimana sabdanya :

»اُمِرْتُ اَنْ اُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُوْلُوْا لاَ اِلَهَ اِلاَّ اللهُ مُحَمَّدٌ رَسُوْلُ اللهُ فَاِذَا قَالُوْهاَ عَصَمُوْا مِنِّي دِماَءَهُمْ وَاَمْوَالَهُمْ اِلاَّ بِحَقِّهَا«

“Sesungguhnya aku diperintahkan untuk memerangi manusia sampai mereka mengucapkan Laa ilaha illallahu Muhammadur Rasulullah. Apabila mereka telah melakukannya (masuk Islam atau tunduk pada aturan Islam), maka terpelihara olehku darah-darah mereka, harta-harta mereka, kecuali dengan jalan yang hak. Adapun hisabnya terserah kepada Allah” (HR Bukhari, Muslim, dan pemilik sunan yang empat).

Mekanisme untuk menjamin keamanan setiap anggota masyarakat adalah dengan jalan menerapkan aturan yang tegas kepada siapa saja yang akan mengganggu keamanan jiwa, darah, dan harta orang lain. Sebagai gambaran, siapa saja yang mengganggu keamanan jiwa orang lain, yakni dengan jalan membunuh orang lain, maka orang tersebut menurut hukum Islam harus dikenakan sanksi berupa qishash, yakni hukum balasan yang setimpal kepada orang yang melakukan kejahatan tersebut. Termasuk di dalamnya keamanan harta milik pekerja dari upah yang seharusnya mereka miliki, serta keamanan harta milik pengusaha dari perusahaan dan aset yang mereka miliki.

Dengan demikian, jelaslah bahwa Islam memberikan jaminan terhadap pemenuhan kebutuhan pokok setiap warga masyarakat, berupa pangan, sandang, dan papan. Demikian pula Islam telah menjamin terselenggaranya penanganan masalah pendidikan, kesehatan, dan keamanan. Dijadikannya semua itu sebagai kewajiban negara, serta bagian dari tugasnya sebagai pemelihara dan pengatur urusan rakyat. Negaralah yang melaksanakan dan menerapkannya berdasarkan syariat Islam.

Dengan dilaksanakan politik ekonomi Islam tersebut, beberapa permasalahan pokok ketenagakerjaan yang berkaitan dengan masalah pemenuhan kebutuhan pokok dapat diatasi. Pengangguran diharapkan akan berkurang karena ketersediaan lapangan kerja dapat di atasi; masalah buruh wanita dan pekerja di bawah umur tidak akan muncul karena mereka tidak perlu harus terjun ke pasar tenaga kerja untuk mencari nafkah memenuhi kebutuhan hidupnya. Demikian pula permasalahan tunjangan sosial berupa pendidikan dan kesehatan bukanlah masalah yang harus dikhawatirkan pekerja. Termasuk jaminan untuk memperoleh upah yang menjadi hak pekerja dapat diberikan.

Cara Islam Menyesaikan Masalah Kontrak Pengusaha-Pekerja

Kontak kerja antara pengusaha dan pekerja adalah kontrak kerja sama yang harusnya saling menguntungkan. Pengusaha diuntungkan karena memeroleh jasa dari pekerja untuk melaksanakan pekerjaan tertentu yang dibutuhkan pengusaha. Sebaliknya, pekerja diuntungkan karena memperoleh penghasilan dari imbalan yang diberikan pengusaha karena memberikan jasa kepada pengusaha. Karena itulah, hubungan ketenagakerjaan di dalam pandangan Islam adalah hubungan kemitraaan yang harusnya saling menguntungkan. Tidak boleh satu pihak menzalimi dan merasa dizalimi oleh pihak lainnya.

Agar hubungan kemitraan tersebut dapat berjalan dengan baik dan semua pihak yang terlibat saling diuntungkan, maka Islam mengaturnya secara jelas dan terperinci dengan hukum-hukum yang berhubungan dengan ijaratul ajir (kontrak kerja). Pengaturan tersebut mencakup penetapan ketentuan-ketentuan Islam dalam kontrak kerja antara pengusaha dan pekerja; penetapan ketentuan yang mengatur penyelesaian perselisihan yang terjadi antara pengusaha dan pekerja. Termasuk ketentuan yang mengatur bagaimana cara mengatasi tindakan kezaliman yang dilakukan salah satu pihak (pengusaha dan pekerja) terhadap pihak lainnya. Untuk itu, ada beberapa langkah yang ditawarkan Islam untuk dapat mengatasi dan menyelesaikan permasalahan ketenagakerjaan yang berhubungan dengan kontrak kerja antara pengusaha dan pekerja. Langkah-langkah tersebut adalah:

Mengharuskan kontrak kerja antara pengusaha dan pekerja sesuai dengan ketentuan Islam dalam akad ijaratul ajir

Salah satu bentuk pekerjaan yang halal untuk dilakukan adalah apa yang disebut dengan ijaratul ajir, yakni bekerja dalam rangka memberikan jasa (berupa tenaga atapun keahlian) kepada pihak tertentu dengan imbalan sejumlah upah tertentu. Ijarah adalah pemberian jasa dari seorang ajiir (orang yang dikontrak tenaganya) kepada seorang musta’jir (orang yang mengontrak tenaga), serta pemberian harta dari pihak musta’jir kepada seorang ajiir sebagai imbalan dari jasa yang diberikan. Oleh karena itu, ijarah didefinisikan sebagai transaksi terhadap jasa tertentu dengan disertai imbalan (kompensasi).

Dalam transaksi ijarah terdapat dua pihak yang terlibat, yakni pihak yang memberikan jasa dan mendapatkan upah atas jasa yang diberikan, yang disebut dengan pekerja (ajir), serta pihak penerima jasa atau pemberi pekerjaan, yakni pihak yang memberikan upah yang disebut dengan pengusaha/majikan (musta’jir). Menurut Islam, suatu transaksi ijarah yang akan dilakukan haruslah memenuhi prinsip-prinsip pokok transaksi ijarah. Prinsip-prinsip pokok transaksi menurut Islam adalah:

Jasa yang ditransaksikan adalah jasa yang halal dan bukan jasa yang haram. Dengan demikian, dibolehkan melakukan transaksi ijarah untuk keahlian memproduksi barang-barang keperluan sehari-hari yang halal, seperti untuk memproduksi makanan, pakaian, peralatan rumah tangga, dan lain-lain. Namun, tidak dibolehkan melakukan transaksi ijarah untuk keahlian membuat minuman keras (khamr), membuat narkotika dan obat-obat terlarang, atau segala aktivitas yang terkait dengan riba.

Memenuhi syarat sahnya transaksi ijarah, yakni: (a) orang-orang yang mengadakan transaksi (ajiir & musta’jir) haruslah sudah mumayyiz, yakni sudah mampu membedakan baik dan buruk. Maka dari itu, tidak sah melakukan transaksi ijarah jika salah satu atau kedua pihak belum mumayyiz, seperti anak kecil yang belum mampu membedakan baik dan buruk, orang yang lemah mental, orang gila, dan sebagainya; (b) transaksi (akad) harus didasarkan pada keridhaan kedua pihak, tidak boleh ada unsur paksaan.

Transaksi (akad) ijarah haruslah memenuhi ketentuan dan aturan yang jelas yang dapat mencegah terjadinya perselisihan di antara kedua pihak yang bertransaksi. Ijarah adalah memanfaatkan jasa sesuatu yang dikontrak. Apabila transaksi tersebut berhubungan dengan seorang ajiir, maka yang dimanfaatkan adalah tenaganya. Karena itu, untuk mengontrak seorang ajiir tadi harus ditentukan bentuk kerjanya, waktu, upah, serta tenaganya. Untuk itu, jenis pekerjaannya harus dijelaskan sehingga tidak kabur. Transaksi ijarah yang masih kabur, hukumnya adalah fasid (rusak). Selain itu, waktunya juga harus ditentukan, semisal harian, bulanan, atau tahunan. Di samping itu, upah kerjanya juga harus ditetapkan. Karena itu, dalam transaksi ijarah, hal-hal yang harus jelas ketentuannya adalah menyangkut: (a) bentuk dan jenis pekerjaan, (b) masa kerja; (c) upah kerja; serta (d) tenaga yang dicurahkan saat bekerja

Dengan jelasnya dan terperincinya ketentuan-ketentuan dalam transaksi ijaratul ajir tersebut, maka diharapkan setiap pihak dapat memahami hak dan kewajiban mereka masing-masing. Pihak pekerja di satu sisi wajib menjalankan pekerjaan yang menjadi tugasnya sesuai dengan transaksi yang ada; di sisi lain ia berhak mendapatkan imbalan sesuai dengan kesepakatan yang ada. Demikian pula pihak pengusaha berkewajiban membayar upah pekerja dan menghormati transaksi kerja yang telah dibuat dan tidak bisa bertindak semena-mena terhadap pekerja. Misalnya, secara sepihak melakukan PHK; memaksa pekerja bekerja di luar jam kerjanya. Namun, pengusaha juga berhak mendapatkan jasa yang sesuai dengan transaksi dari pekerja; berhak menolak tuntutan-tuntuan pekerja di luar transaksi yang disepakati, seperti tuntutan kenaikan gaji, tuntutan tunjangan, dan sebagainya.

Negara akan mencegah tidak kezaliman yang dilakukan satu pihak kepada pihak lainnya

Kezaliman dalam kontrak kerja dapat dilakukan pengusaha terhadap pekerja dan sebaliknya dapat dilakukan pekerja terhadap pengusaha. Termasuk kezaliman pengusaha terhadap pekerja adalah tindakan mereka yang tidak membayar upah pekerja dengan baik, memaksa pekerja bekerja di luar kontrak kerja yang disepakati, melakukan pemutusan hubungan kerja secara semena-mena, termasuk tidak memberikan hak-hak pekerja, seperti hak untuk dapat menjalankan kewajiban ibadah, hak untuk istirahat jika dia sakit, dan sebagainya. Berkaitan dengan pengusaha yang zalim Rasul saw. telah mengingatkan dalam hadisnya. Imam Bukhari meriwayatkan dari Abu Hurairah r.a. bahwa Nabi saw. bersabda, Allah Swt. berfirman:

«ثَلاَثَةٌ أَنَا خَصْمُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ: رَجُلٌ اَعْطَى بِيْ ثُمَّ غَدَرَ، رَجُلٌ بَاعَ حُرَّا فَأَكَلَ ثَمَنُهُ، وَرَجُلٌ إِسْتَأْجَرَ أَجِيْرًا فَاسْتَوْفَى مِنْهُ وَلَمْ يُوْفِهِ أَجْرَهُ»

“Tiga orang yang Aku musuhi pada hari kiamat nanti adalah orang yang telah memberikan (baiat kepada khalifah) karena Aku, lalu berkhianat; orang yang menjual (sebagai budak) orang yang merdeka, lalu dia memakan harga (hasil) penjualannya; serta orang yang mengontrak pekerja, kemudian pekerja tersebut menunaikan pekerjaannya, sedangkan orang itu tidak memberikan upahnya” (HR Ahmad, Bukhari, dan Ibnu Majah dari Abu Hurairah).

Adapun kezaliman yang dilakukan pekerja terhadap pengusaha adalah jika pekerja tidak menunaikan kewajibannya yang menjadi hak pengusaha, seperti bekerja sesuai jam kerja yang ditentukan, tidak melakukan perusakan terhadap aset milik pengusaha, dan sebagainya.

Dalam rangka mencegah kezaliman yang terjadi dalam kontak kerja tersebut, maka Islam memberlakukan hukum-hukum yang tegas kepada siapa saja yang melakukan kezaliman, baik itu pengusaha maupun pekerja. Hukum-hukum itu diberlakukan agar tidak boleh ada kezaliman satu pihak terhadap pihak lainnya.

3. Menetapkan dan mengatur mekanisme penyelesaian persengkatan dalam kontrak kerja

Meskipun Islam telah mengantisipasi segala hal yang dapat menyebabkan persengketaan antara pengusaha dan pekerja, yakni dengan jalan menetapkan ketentuan-ketentuan yang sangat terperinci seperti yang dikemukakan di atas, tapi peluang terjadinya perselisihan pengusaha dan pekerja masih ada. Untuk mengatasi perselisihan yang terjadi antara pengusaha dan pekerja, baik dalam masalah gaji, masalah penetapan beban kerja, maupun dalam persoalan lainnya, Islam memberikan solusi dengan jalan pembentukan wadah penyelesaian persengketaan perburuhan. Wadah ini dapat berbentuk perseorangan ataupun lembaga yang ditunjuk, baik oleh kedua pihak yang bersengketa, maupun disediakan oleh negara untuk menyelesaikan berbagai persengketaan perburuhan. Wadah atau badan ini semacam “badan arbitrase” yang keputusannya diharapkan bersifat mengikat dan final. Orang yang duduk di dalam badan ini adalah orang-orang yang adil dan mereka yang ahli dalam masalah perburuhan. Tenaga ahli yang disebut khubara’ inilah yang diharapkan dapat menyelesaikan perselisihan tersebut.

Khatimah

Demikianlah pandangan dan cara Islam dalam mengatasi dan menyelesaikan masalah ketenagakerjaan yang ada. Solusi yang ditawarkan Islam bukanlah solusi yang tambal sulam, melainkan solusi yang fundamental dan komprehensif terhadap persoalan-persoalan masyarakat, termasuk masalah ketenagakerjaan. Sudah saatnya bangsa Indonesia berpaling pada Islam untuk menyelesaikan berbagai persoalan bangsa termasuk masalah ketenagakerjaan. Wallahu a’lam bi ash-shawwab

DAFTAR BACAAN:

Abdullah, M.H. 1990. Diraasaat fil Fikril Islami. Penerbit Darul Bayariq. Aman.

Al-‘Assal, A.M dan Fathi Ahmad Abdul Karim. 1999. Sistem, Prinsip, dan Tujuan Ekonomi Islam (Terjemahan). Penerbit CV Pustaka Setia.

Al-Badri, A. A. 1992. Hidup Sejahtera dalam Naungan Islam (Terjemahan). Penerbit Gema Insani Press. Jakarta.

Al-Maliki, A. 1953. As-Siyasah Al-Iqtishadiyah Al-Mutsla. Penerbit Hizb At-Tahrir. Baerut.

An-Nabhaniy, T. 1953. An-Nidzam Al-Islam. Penerbit Hizbut Tahrir. Beirut.

………………………. 1990. An-Nidzam Al-Iqtishadi Fil Islam. Penerbit Darul Ummah. Beirut.

Az-Zein, S. A. 1981. Syari’at Islam : Dalam Perbincangan Ekonomi, Politik, dan Sosial sebagai Studi Perbadingan (Terjemahan). Penerbit Husaini. Bandung.

Chapra, M. U. 1999. Islam dan Tantangan Ekonomi : Islamisasi Ekonomi Kontemporer (Terjemahan). Penerbit Risalah Gusti. Surabaya.

Mannan, M.A. 1993. Teori dan Praktik Ekonomi Islam. Penerbit PT. Dana Bhakti Wakaf. Yogyakarta.

Qardhawi, Y. 1995. Kiat Islam dalam Mengentaskan Kemiskinan. (Terjemahan). Penerbit. Gema Insani Press. Jakarta.

Rahman. 1995. Doktrin Ekonomi Islam, Jilid II (Terjemahan). Penerbit Dana Bhakti Wakaf. Yogyakarta.

Ya’kub, H. 1999. Kode Etik Dagang Menurut Islam. Cetakan ke-3. (Terjemahan). Penerbit CV. Diponegoro. Bandung.

Zallum, A. Q. 1963. Muqaddimatud Dustur awil Asbaabul Maujibatu lahu. Penerbit Hizbut Tahrir. Beirut.

………………. 1983. Al-Amwaal fi Daulatil Khilafah. Penerbit Darul Ilmu lil Malayiin. Beirut-Lebanon.

Kebutuhan energi merupakan sesuatu yang tidak dapat terpisahkan dari kehidupan manusia saat ini, energi mempunyai peranan penting dalam kehidupan sosial, ekonomi dan lingkungan yang berkelanjutan sesuai kesepakatan dunia dalam World Summit on Sustainable Development (WSSD). Pemakaian energi dunia untuk waktu mendatang seperti diperkirakan Energy Information Administration (EIA) hingga tahun 2025 masih didominasi oleh bahan bakar dari fosil : minyak, gas alam dan batubara, sedangkan untuk energi terbarukan masih relatif sedikit. Ditinjau dari segi pemakaian, sumber energi minyak secara global didominasi untuk transportasi, dan diperkirakan sampai 2025 masih terus meningkat, sedangkan untuk kebutuhan komersial dan tempat tinggal tidak akan banyak perubahan. Kebutuhan listrik dunia diproyeksikan akan meningkat dari 14.275 milyar watt ditahun 2002 melonjak menjadi 26.018 milyar watt ditahun 2025, dan untuk mendapatkan energi listrik tersebut sebagian besar bersumber dari batubara yaitu hampir 40%, diikuti dengan gas bumi yang mempunyai kecenderungan meningkat. Di Asia diproyeksikan kebutuhan energi akan meningkat dari 110 quadrilliun Btu (Qbtu) ditahun 2002 menjadi 221 QBtu di tahun 2025 atau meningkat dua kali lipat. Dari peningkatan yang demikian tinggi tersebut, China merupakan negara yang peningkatannya sangat tinggi yaitu dari 43 Qbtu ditahun 2002 menjadi 109 Qbtu ditahun 2025.

Penggunaan energi di Indonesia secara umum meningkat pesat sejalan dengan pertumbuhan penduduk, pertumbuhan perekonomian maupun perkembangan teknologi. Pemakaian energi mix di Indonesia saat ini lebih dari 90% menggunakan energi yang berbasis fosil, yaitu minyak bumi 54,4%, gas 26,5% dan batubara 14,1%. Untuk energi dengan Panas bumi 1,4%, PLTA 3,4%, sedangkan energi baru dan terbarukan (EBT) lainnya 0,2%. Cadangan minyak bumi terbukti saat ini diperkirakan sebesar 9 milyar barel, dengan tingkat produksi rata-rata 0,5 milyar barrel per tahun, maka cadangan tersebut dapat habis dalam waktu sekitar 18 tahun. Cadangan yang diperkirakan untuk gas 170 TSCF (trilion standart cubic feed) sedangkan kapasitas produksi mencapai 8,35 BSCF (billion standart cubic feed) yang dibagi untuk ekspor 4,88 BSCF dan untuk domestik 3,47 BSCF. Cadangan batubara di Indonesia diperkirakan ada 57 miliar ton dan merupakan cadangan yang sudah dieksplorasi sebesar 19,3 miliar ton, dengan kapasitas produksi sebesar 131,72 juta ton per tahun. Sehingga jika tidak ada penambahan eksplorasi, cadangan batubara tersebut akan dapat bertahan selama 147 tahun.

Saat ini ketersediaan listrik di Indonesia baru mencapai 21,6 GW atau 108 watt per orang, hal itu hampir sama dengan di India yang hanya seper enamnya Malaysia (609 watt/orang) dan jauh lebih kecil dibandingkan dengan Jepang yang mencapai 1.874 watt/orang. Padahal potensi adanya energi listrik di Indonesia sangat besar, yaitu dari sumber energi non fosil seperti panas bumi setara 27 Giga watt (GW), tenaga air 75 GW, biomasa 49 GW, tenaga matahari 48 kWh/m2/hari, tenaga angin 9 GW, uranium 32 GW atau total ada lebih 230 GW dan dimanfaatkan untuk listrik baru 10%. Ketersediaan energi yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat Indonesia masih sangat rendah yaitu 0,467 toe per kapita, dibanding dengan Jepang yang mencapai 4,14 toe/kapita, tetapi dilain pihak terjadi pemborosan yang sangat besar, yaitu 470 toe perjuta US dolar, sedangkan Jepang hanya 92,3 toe perjuta US dolar.

Kekuatan Minyak dan Politik Energi Global 

Sudah sejak lama, sumberdaya energi menjadi barang yang di­perebutkan banyak negara, khususnya minyak dan gas bumi. Sehingga tidak jarang peperangan dan konflik dipicu persoalan ini. Negara-negara seperti Venezuela, Rusia, Bolivia, dan Iran telah menunjukkan power­nya menggunakan isu energi untuk meningkatkan bargaining-nya dengan negara lain. Rusia menggunakan energi sebagai senjata andalannya untuk menjaga pengaruhnya di negara-negara persemakmuran (eks Uni Soviet) dan negara Uni Eropa yang 50% pasokan minyaknya berasal dari Rusia. Sementara itu, di Teluk Persia dan Laut Kaspia terdapat hampir 70 persen cadangan minyak dunia. Khusus untuk Arab Saudi, cadangan minyaknya mencapai hampir 60% cadangan minyak dunia. Dan dengan tingkat eksploitasi rata-rata seperti kondisi saat ini, maka cadangan minyak Arab Saudi akan bisa dieksplotasi hingga 125 tahun ke depan, Kuwait sampai 144 tahun ke depan, Irak sampai 98 tahun ke depan dan Uni Emirat Arab sampai 120 tahun ke depan. Dari paparan di atas jelas bahwa siapa yang mempunyai cadangan minyak besar akan memainkan peran yang strategis dalam percaturan politik dunia, termasuk kawasan Teluk.

Khusus untuk kawasan Teluk, para pemikir strategi AS memandang, siapa pun yang menguasai minyak Teluk Persia akan menguasai ekonomi dunia, memiliki posisi tawar yang lebih atas semua negara kompetitor lainnya. Hal senada pernah disampaikan oleh Presiden Amerika saat itu, Richard Nixon yang pernah mengatakan, ”Sekarang ini, siapa yang menguasai kawasan Teluk Arab dan Timur Tengah,maka dia akan menguasai dunia ini. Dan kawasan ini pada suatu hari akan merasakan kemakmuran yang luar biasa dan dia bisa mengendalikan nasib dunia ini dengan jari-jarinya”. Sedangkan Presiden Amerika lainnya, Jimmy Carter pernah mengungkapkan kepada penasehatnya, ”Kalau saja Tuhan menjauhkan minyak Arab sedikit saja ke Barat, niscaya masalah kita akan lebih mudah.” Hal itu cukup menjadi bukti bahwa sumberdaya energi bisa dijadikan alat politik yang efektif bagi negara-negara adidaya.

Dan sampai dengan hari ini, kawasan Teluk tetap menjadi incaran Amerika dan elite AS meyakini, pusat kompetisi geopolitik yang baru ada di south-central Eurasia, meliputi kawasan Teluk Persia dan Laut Kaspia. Perang terhadap Irak dimaksudkan untuk memberikan AS posisi dominan di kawasan Teluk Persia dan menjadi landasan untuk menjamin kekuasaannya di wilayah ini dalam menghadapi China, Rusia, Uni Eropa, Suriah, dan Iran.  Kebijakan AS mengenai minyak bumi ini jelas dinyatakan Bush dalam pidatonya. Bush mendorong untuk mengubah standar ekonomi bahan bakar minyak dan mengambil langkah guna menggairahkan produksi dan konsumsi bahan bakar minyak alternatif. Ini mengingatkan tulisan ekonom AS, Larry Lindsey, dalam Wall Street Journal (15/9/2002), yang menyatakan AS menyerang Irak karena minyak. Sepuluh tahun lagi, untuk pertumbuhan ekonominya, China, Uni Eropa, dan Jepang akan amat bergantung pada minyak kawasan Teluk Persia dan Laut Kaspia. Di kawasan Laut Kaspia, Rusia juga sedang meluaskan pengaruhnya.

Irak hanyalah awal hegemoni AS di kawasan Eurasia. Kebijakan geopolitik AS akan memprovokasi resistensi dari rezim yang menentang AS. Selanjutnya yang menjadi sasaran adalah kawasan Caucasus. Karena Amerika juga menggantungkan pasokan minyaknya dari jalur pipa minyak trans-Caucasus yang baru. Perang di Chechnya dan Afganistan akan berlanjut dan konflik ini akan melibatkan intervensi AS. Perang Dingin yang baru, mulai terjadi di South-Central Eurasia.

Paparan di atas cukup untuk menjelaskan betapa sumberdaya energi bisa menjadi ”senjata diplomasi” yang sangat efektif di masa depan. Selama suatu negara pasokan energinya tergantung pada negara lain, maka negara tersebut akan mudah dikendalikan oleh nagara lain. Akan tetapi hal tersebut tidak berlaku bagi negara adidaya seperti Amerika yang justru berupaya menanamkan pengaruh dan mengamankan suplai energinya di masa depan dengan melakukan hegemoni, termasuk penggunaan kekuatan militer. Bertolak dari kondisi tersebut, maka sangat penting bagi kita untuk mengkaji politik energi dalam pandangan Islam, yang berisi beberapa point kebijakan yang harus dimiliki oleh Daulah Islam pada saatnya nanti untuk mengokohkan kedudukannya di hadapan negara-negara kafir dan kaum imperialis.

Politik Energi dalam Pandangan Islam

Dalam pandangan Islam, sumberdaya energi merupakan salah satu jenis kepemilikan umum, karena gangguan terhadap pemenuhan energi dapat menyebabkan kekacauan, perpecahan bahkan persengketaan di masyarakat. Hal tersebut dipertegas oleh hadits Rasulullah SAW dari Abu Kharras dari sebagian sahabat Nabi SAW, beliau bersabda :

”Manusia itu berserikat (bersama-sama memiliki) dala tiga hal : air, padang rumput dan api” (HR Ahmad dan Abu Dawud). Dalam hadist yang diriwayatkan Ibn Majah dari Ibn Abbas ada tambahan,”Dan harganya haram”. 

Hadits ini menjelaskan bahwa air, padang rumput dan api adalah termasuk kepemilikan umum. Khusus untuk api, Abdurahman Al Maliki dalam Politik Ekonomi Islam menyatakan bahwa yang dimaksud al-nar adalah bahan bakar dan segala sesuatu yang terkait dengannya, termasuk di dalamnya kayu bakar. 

Agar energi dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan dan kepentingan masyarakat, maka negara perlu mengadopsi politik energi yang tujuannya adalah menjamin agar pengelolaan, pemanfaatan dan distribusi energi dapat memberikan manfaat semaksimal mungkin kepada masyarakat. Politik energi terdiri dari sejumlah perangkat kebijakan yang mendukung pencapaian tujuan di atas. Beberapa kebijakan dalam bidang sumberdaya energi yang seharusnya dimiliki oleh Daulah Islam, sebagai berikut :

1. Pengelolaan sumberdaya energi strategis dilakukan oleh Negara

Sebagaimana asal dari kepemilikan sumberdaya energi yang tergolong dalam kepemilikan umum, maka pengelolaan sumberdaya energi ini juga harus dimanfaatkan untuk kepentingan umum (masyarakat). Sebagian besar sumberdaya energi tidak bisa dimanfaatkan secara langsung, tapi harus dieksploitasi yang memerlukan keahlian, usaha keras, teknologi tinggi, biaya besar dan pengelolaan profesional sehingga dapat dimanfaatkan secara optimal. Oleh karenanya pengusaan dan pengelolaan harus diserahkan kepada negara, yang hasilnya harus dipergunakan untuk kemaslahatan masyarakat. Hasil pengelolaan dapat digunakan untuk biaya pengelolaan, litbang, belanja peralatan untuk eksploitasi atau dibagikan kepada masyarakat. Bisa juga dijual dengan harga murah atau sesuai pasar dan hasilnya dikembalikan dalam bentuk penyediaan fasilitas lain seperti rumah sakit, sekolah, kantor pemerintahan dan industri strategis. Kondisi ini sangat berbeda dengan sistem kapitalis yang justru mendorong dilakukannya liberalisasi dalam sektor migas dan kelistrikan agar pihak swasta bebas untuk mengelola sumberdaya energi tersebut. Yang pada akhirnya hanya menguntungkan negara asing sebagai pemilik modal yang paling kuat. Sebagai bukti, dalam laporan National Energy Policy yang diterbitkan oleh National Energy Policy Development Group dalam salah satu rekomendasinya menyebutkan ”Amerika harus mendorong Saudi Arabia, Kuwait, Algeria, Qatar, UEA dan suplier lain untuk membuka sektor energi mereka bagi penanaman modal asing”. Oleh karena itu, Islam melarang liberalisasi sektor energi untuk melindungi kepentingan masyarakat. 

2. Prioritas pemenuhan kebutuhan dalam negeri

Di dalam pandangan Islam, prioritas pertama dalam pengelolaan dan pemanfaatan energi adalah untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri. Sepanjang kebutuhan dalam negeri belum terpenuhi, maka negara tidak boleh (haram) untuk melakukan ekspor atas sumberdaya energi, baik berupa minyak, gas bumi, energi listrik atau energi lainnya. Hal ini berbeda dengan realitas sistem kapitalis yang mempunyai prinsip, sepanjang mendatangkan keuntungan bagi negara, maka boleh saja melakukan ekspor atas sumber energi, walaupun kebutuhan rakyat di dalam negeri belum tercukupi semua. Bahkan kepentingan rakyat seringkali diabaikan demi mengejar keuntungan jangka pendek yang hanya akan menguntungkan elit pejabat atau pemburu rente.

3. Jaminan atas pemerataan distribusi energi

Negara wajib menjamin distribusi atau pasokan energi ke seluruh lapisan masyarakat, baik di perkotaan maupun pedesaan bahkan sampai pelosok pedalaman. Pemerintah harus memanfaatkan seluruh teknologi dan sumberdaya yang dimiliki untuk bisa mendistribusikan dan menjamin pasokan energi tersebut. Realitas saat ini, masyarakat harus rela meng-antri selama berjam-jam hanya untuk mendapatkan beberapa liter minyak tanah. Atau rela menunggu bertahun-tahun untuk bisa mendapatkan sambungan listrik. Dalam Daulah Islam, jaminan distribusi atas kebutuhan energi menjadi sesuatu yang sangat vital sebagaimana pemenuhan atas kebutuhan dasar lainnya. Dan penguasa-lah yang bertanggung jawab secara penuh untuk menjamin distribusi energi ke masyarakat.

»وَاْلإِِمَامُ الَّذِيْ عَلىَ النَّاسِ رَاعٍ وَهُوَ مَسْؤُوْلٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ«

“Dan imam yang memimpin manusia adalah laksana seorang penggembala, dia akan dimintai pertanggungjawaban atas rakyat yang dipimpinnya” (HR.Muslim).

4. Subsidi atau pembebasan biaya untuk konsumen ekonomi rendah

Karena negara wajib menjamin setiap masyarakat mendapatkan pasokan atau distribusi energi, maka apabila ada anggota masyarakat yang secara ekonomi tidak mampu mendapatkan akses ke sumberdaya energi, maka negara wajib memberikan subsidi bahkan membebaskan masyarakat dari biaya konsumsi energi tersebut. Di dalam pandangan sistem kapitalis yang terjadi justru sebaliknya, negara didorong untuk mengurangi bahkan meniadakan subsidi bagi rakyat miskin, dengan dalih untuk mengurangi beban anggaran. Di sisi lain, harga sumberdaya energi terus dinaikkan dari waktu ke waktu.  Padahal sumber inefisiensi bukanlah dari adanya subsidi, tapi lebih karena adanya perilaku korup dari elit penguasa dan jeratan hutang luar negeri yang besarnya melebihi besarnya dana yang dibutuhkan untuk subsidi bagi rakyat miskin.

5. Riset dasar tentang energi baru/terbarukan

Untuk menjaga keberlanjutan pasokan atau suplai energi dalam jangka panjang, maka negara juga harus melakukan berbagai riset dasar untuk pengembangan energi baru atau energi terbarukan. Penelitian bisa menyangkut masalah produksi, konversi, efisiensi atau pengurangan limbah sebagai dampak eksploitasi energi. Misalnya riset mengenai optimalisasi energi angin, energi surya, energi gelombang air laut, energi panas bumi dan energi biomassa. Di negara-negara maju, teknologi untuk eksploitasi energi terbarukan sudah banyak diaplikasikan seperti energi surya, energi angin, panas bumi, konversi panas air laut, energi biomassa, energi gelombang dan lainnya. Bahkan untuk energi angin menurut penelitian, jika dioptimalkan dapat men-suplai 5 kali kebutuhan energi dunia saat ini dan 40 kali kebutuhan listrik saat ini.  Oleh karena itu, negara wajib melakukan pengembangan energi agar tidak tergantung kepada pihak asing. Negara berkewajiban untuk mendorong pembangunan instalasi riset dan pengembangan sumberdaya manusia untuk riset energi terbarukan, sehingga mampu menghasilkan sumber energi yang lebih efisien dan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat. 

6. Mendorong dilakukannya konservasi energi

Untuk meningkatkan efisiensi tingkat konsumsi energi, negara perlu mendorong dilakukannya konservasi energi dengan cara : (1) meningkatkan efektifitas eksplorasi dan produksi energi dengan implementasi teknologi baru; (2) menurunkan pemakaian energi untuk keperluan bangunan, kantor atau perumahan; (3) menurunkan tingkat konsumsi energi untuk kebutuhan transportasi atau menggantinya dengan bahan bakar alternatif seperti ethanol, methanol, biodiesel, hidrogen dan metana. Dengan melakukan kebijakan konservasi energi diharapkan negara dapat menjamin pasokan energi dalam jangka panjang kepada masyarakat dan biaya yang harus dikeluarkan menjadi lebih murah.

7. Melakukan pengembangan infrastruktur sumberdaya energi

Program ini menjadi sangat penting untuk menjamin pasokan energi ke seluruh lapisan masyarakat. Pengembangan infrastruktur ini mencakup antara lain : pengembangan sistem perpipaan untuk distribusi minyak dan gas bumi, pengembangan fasilitas pemurnian minyak bumi, pengembangan pembangkit listrik (air, mikrohidro, angin, nuklir, biomassa, matahari, panas bumi dan lainnya), pengembangan jaringan atau sistem transmisi energi listrik, pengembangan infrastruktur transportasi energi seperti pelabuhan, jalan dan jaringan rel kereta api, dan pengembangan berbagai sarana/alat transportasi. Di samping itu perlu dikembangkan sistem keamanan untuk melindungi infrastruktur energi dari segala macam gangguan, baik bencana alam, kecelakaan, kerusakan peralatan, dan sabotase. Bahkan negara juga perlu menyediakan ”cadangan energi strategis” untuk mengantisipasi pemenuhan kebutuhan energi dalam kondisi darurat, seperti perang, bencana alam, gangguan pasokan dan lainnya

8. Minimalisasi Dampak Penggunaan Energi terhadap Lingkungan dan Kesehatan

Pengembangan dan pemakaian energi harus tetap memperhatikan kelestarian lingkungan dan kondisi kesehatan masyarakat. Negara berkewajiban mengembangkan teknologi dan mencari alternatif pemakaian energi yang bisa menurunkan tingkat resiko penggunaan energi pada lingkungan dan kesehatan. Negara juga bisa mengeluarkan sejumlah regulasi yang mengatur mengenai tingkat emisi, pengelolaan limbah pabrik dan rumah tangga, peningkatan kesadaran masyarakat mengenai efisiensi konsumsi energi, pengaturan tata ruang/zoning, pengembangan kawasan konservasi dan upaya lainnya. 

Demikianlah beberapa point pandangan Islam mengenai politik energi, yang mempunyai tujuan untuk memberikan kemanfaatan semaksimal mungkin bagi masyarakat. Dengan penerapan kebijakan tersebut, maka Daulah Islam akan bisa mengokohkan kedudukannya di hadapan negara kafir dan penjajah.

Wallahu alam.

Krisis kelangkaan pangan yang mengakibatkan gejolak kerusuhan di berbagai negara berkembang beberapa bulan terakhir ini adalah bukti rentannya globalisasi. Bank Dunia dan IMF beserta agenda liberal pasar bebasnya pantas dituding sebagai sumber kekacauan. Beberapa faktor yang memicu melambungnya harga pangan adalah tingginya kebutuhan pangan di negara industrialis baru seperti Cina dan India, kekeringan di Australia dan Eropa Tengah dan juga adanya permainan spekulasi di tingkat pedagang besar yang mulai beralih dari sektor keuangan (yang mengalami kerugian akibat masalah kredit macet di Barat) ke sektor komoditas pangan. Konversi lahan produksi pangan menjadi lahan produksi biofuel, sebagai sumber energi yang ramah lingkungan, juga berkontribusi terhadap kurangnya stok pangan.

Pejabat Bank Dunia dan IMF serta merta menuduh beberapa faktor di atas sebagai penyebab utama adanya krisis pangan. Kenaikan harga dua kali lipat mengakibatkan miliaran penduduk di dunia berkembang yang hidup dibawah garis kemiskinan kehilangan haknya untuk mendapatkan akses makanan pokok. Dan miliaran penduduk lainnya semakin tenggelam di bawah garis kemiskinan, yaitu kurang dari 1 dolar sehari, sebagaimana didefinisikan oleh pakar ekonomi. Dominique Strauss-Kahn, Managing Director IMF dan Robert Zoellick, Presdir World Bank, menyatakan tidak mau bertanggungjawab atas kebijakan yang gagal dan praktek korup yang dilakukan oleh institusi mereka masing-masing. Padahal dua institusi inilah yang mengawasi agenda pembangunan di negara berkembang selama puluhan tahun, dimana tingkat kemiskinan justru semakin memburuk. Ini juga terbukti dari naiknya angka kemiskinan di Afrika, Asia Selatan, Timur Tengah dan Amerika Latin sebagaimana dicatat dari publikasi World Development Report 2008. Dengan adanya krisis pangan, maka tidak heran apabila laporan tersebut menjadikan bidang pertanian sebagai fokus utama pengembangan ekonomi. Akan tetapi, laporan tersebut menyanyikan lagu lama dengan merekomendasikan sebagai berikut: Negara miskin harus mengurangi tariff bea cukai dari produk pertanian ekspor dan impor, dan meliberalisasi pasar domestik.

Bank Dunia dan IMF tidak ambil pusing walaupun rekomendasi seperti itu sebenarnya sudah dijalankan berpuluh tahun oleh negara-negara berkembang dan juga tidak begitu peduli bahwa krisis yang terjadi di negara berkembang sebenarnya terjadi karena imbas dari jatuhnya harga pasar komoditas dunia. Bahkan kebijakan negeri kaya dari benua Amerika Utara dan Eropa Barat yang menerapkan proteksi terhadap produk pertanian mereka sendiri, tidak dianggap bermasalah. Padahal subsidi pemerintahan Amerika dan juga Eropa (Common Agricultural Policy) terhadap para petani mereka sendiri justru meningkat.

Tidaklah penting bagi dua lembaga keuangan dunia tersebut, bahwa pihak yang paling diuntungkan dari program liberalisasi ekonomi, adalah produsen gabah di Amerika (yang menguasai sekitar 30% dari nilai ekspor gabah dunia) dan juga perusahaan agrokimia multinasional seperti Monsanto dan Dupont. Mesir telah mengikuti secara detil rekomendasi dari Bank Dunia dan IMF, dan menggantungkan dirinya pada impor gandum sebesar 44% dari konsumsi total (di tahun 1960an) dan sebesar 50% atau lebih, menurut prediksi terakhir. Mesir telah menghabiskan tingkat konsumsi per kapitanya sekitar 70-80% dari pendapatannya untuk membeli makanan. Ekonom Mesir, yang mematuhi aturan dari IMF dan Bank Dunia, berdalih bahwa swasembada pangan tidak-lah penting karena bisa mengakses pangan impor. Namun akses menjadi tidak berguna apabila harga pangan impor tidak bisa dijangkau rakyat biasa.

Akar dari kelangkaan pangan adalah gagalnya kebijakan dari Bank Dunia dan IMF yang berstandar ganda. Di satu sisi, kebijakan tersebut tidak diterapkan di Amerika maupun Eropa, dan keduanya justru ingin berswasembada pangan dan menjual produksi pertaniannya ke luar negeri dengan cara paksa (dengan dalih liberalisasi). Dan di sisi yang lain justru diterapkan di negara-negara berkembang, termasuk negeri Islam, yang akhirnya menghasilkan penderitaan. Para penguasa di negeri Islam umumnya adalah kaki tangan pemerintahan Barat untuk memastikan kelanggengan pengaruh mereka dengan meliberalisasi pasar dan meredam keinginan sebagian rakyatnya yang menghendaki berakhirnya dominasi Barat.

Gambaran bagaimana Sistem Ekonomi Islam yang diterapkan oleh Khalifah dalam menangani krisis seperti sekarang, akan terlihat dengan penerapan beberapa instrumen Syariah. Untuk itulah dalam tulisan ini akan dipaparkan secara ringkas beberapa prinsip kebijakan dan politik ekonomi yang seharusnya dilakukan oleh Daulah Islam di bidang pertanian baik itu sektor produksi (primer), sektor industri (sekunder) maupun sektor perdagangan dan jasa (tersier), untuk menghindari terjadinya krisis pangan dan permasalahan pertanian lainnya.

Politik Pertanian Islam

Politik pertanian yang dijalankan oleh negara Islam dapat dilihat dari berbagai kebijakan yang ditempuh oleh pemerintah untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dibidang pertanian.  Menurut Sistem Ekonomi Islam ada beberapa kebijakan yang harus dijalankan pemerintah dalam bidang pertanian baik sektor produksi primer, pengolahan hasil pertanian, maupun perdagangan dan jasa pertanian.  Dibawah ini akan dipaparkan beberapa kebijakan yang ditempuh oleh pemerintah untuk mewujudkan terpenuhinya tujuan politik ekonomi Islam.

Kebijakan di Sektor Produksi Pertanian

Kebijakan pertanian yang ditempuh oleh pemerintah di produksi primer dijalankan dalam rangka meningkatkan produksi pertanian, yang dapat dilakukan dengan jalan intensifikasi dan ekstensifikasi.  Intensifikasi pertanian ditempuh dengan jalan penggunaan sarana produksi pertanian yang lebih baik seperti bibit unggul, pupuk dan obat-obatan yang diperlukan dalam rangka meningkatkan produktivitas pertanian.  Untuk itu kebijakan subsidi untuk keperluan sarana produksi pertanian dapat dilakukan. Hal lain yang dapat dilakukan dengan jalan menyebarluaskan teknik-teknik modern yang lebih efisien dikalangan petani, menyediakan modal yang diperlukan bagi yang tidak mampu dengan jalan pemberian harta (hibah). Dengan cara ini petani-petani yang tidak mampu tidak akan terbebani untuk mengembalikan hutang, sehingga produksi pertanian mereka benar-benar dapat digunakan untuk keperluan pemenuhan kebutuhan pokok mereka.

Ekstensifikasi pertanian dilakukan dengan meningkatkan luasan lahan pertanian yang diolah.  Untuk itu negara akan menerapkan kebijakan yang dapat mendukung terciptanya perluasan lahan pertanian yang diolah.  Beberapa kebijakan tersebut adalah negara akan menjamin kepemilikan lahan pertanian yang diperoleh dengan jalan menghidupkan lahan mati (ihyaul mawat), negara akan memberikan tanah secara cuma-cuma  kepada siapa saja yang mampu dan mau bertani namun tidak memiliki lahan atau memiliki lahan sempit untuk pertanian dan negara akan memaksa kepada siapa saja yang memiliki lahan pertanian agar mengolahnya.

Agar politik pertanian yang dijalankan dapat mendukung tercapainya tujuan politik ekonomi Islam yakni terpenuhinya kebutuhan pokok, maka berbagai kebijakan di sektor produksi primer harus ditujukan pada upaya meningkatkan produksi pertanian untuk komoditi-komoditi penting.  Untuk itu strategi peningkatan produksi pertanian harus diarahkan pada :

Pertama : Meningkatkan produksi bahan makanan, mengingkat bahan makanan merupakan kebutuhan pokok masyarakat. 

Kedua : Meningkatkan produksi bahan-bahan yang diperlukan untuk membuat pakaian seperti kapas, wool, pohon rami dan sutra.  Hal ini mutlak diperlukan sebab bahan-bahan tersebut diperlukan agar dapat memenuhi kebutuhan pokok berupa sandang (pakaian). 

Ketiga :   Meningkatkan komoditi-komoditi yang memiliki potensi pasar luar negeri yang menguntungkan.  

Kebijakan di Sektor Industri Pertanian

Di sektor industri pertanian, nagara hanya akan mendorong berkembangnya sektor riil saja, sedangkan sektor non riil yang diharamkan tidak akan diberi kesempatan untuk berkembang. Kebijakan ini hanya akan tercapai jika negara bersikap adil dengan tidak memberikan hak-hak istimewa dalam bentuk apapun kepada pihak-pihak tertentu. Baik itu hak monopoli dan pemberian fasilitas khusus. Seluruh pelaku ekonomi akan diperlakukan secara sama. Negara hanya mengatur jenis komoditi dan sektor industri apa saja yang boleh atau tidak boleh dibuat. Selanjutnya, seleksi pasar akan berjalan seiring dengan berjalannya mekanisme pasar. Pelaku ekonomi yang memiliki kualitas dan profesionalitas yang tinggi yang akan dapat memenangkan persaingan.

Industri pertanian akan tumbuh dengan baik, jika sarana dan prasarana yang mendukung tumbuhnya industri pertanian tersedia secara memadai, seperti tersedianya bahan baku industri pertanian, yakni bahan-bahan pertanian yang memadahi dan harga yang layak, jaminan harga yang wajar dan menguntungkan serta berjalannya mekanisme pasar secara transparan serta tidak ada distorsi yang disebabkan oleh adanya kebijakan yang memihak.  Selain itu juga  adanya prasarana jalan, pasar dan lembaga-lembaga pendukung lainnya seperti lembaga penyuluhan pertanian dan lembaga permodalan.  

Kebijakan di Sektor Perdagangan Hasil Pertanian

Sedangkan di sektor perdagangan, negara harus melakukan berbagai kebijakan yang dapat menjamin terciptanya mekanisme pasar secara transparan, tidak ada manipulasi, tidak ada intervensi yang dapat menyebabkan distorsi ekonomi serta tidak ada penimbunan yang dapat menyebabkan kesusahan bagi masyarakat. Beberapa kebijakan yang harus ditempuh pemerintah agar industri pertanian dapat tumbuh dengan baik, yaitu :

Pertama :  Negara harus menyediakan berbagai prasarana jalan, pasar dan sarana transportasi yang dapat mengangkut hasil pertanian dan hasil industri pertanian secara cepat dan dengan harga murah. 

Kedua  :  Negara harus menjamin agar mekanisme harga komoditi pertanian dan harga komoditi hasil industri pertanian dapat berjalan secara transparan dan tanpa ada manipulasi.  Untuk itu negara harus membuat kebijakan yang dapat menjamin transparannya harga komoditi pertanian.  Diriwayatkan bahwa Rasulullah saw bersabda :

“Janganlah kalian hadang kafilah-kafilah (orang-orang yang berkendaraan) dan janganlah orang yang hadir (orang di kota) menjualkan barang milik orang desa.” (HR Bukhari-Muslim)

Ketiga :  Pemerintah  harus membuat kebijakan yang dapat menjamin terciptanya harga yang wajar berdasarkan mekanisme pasar yang berlaku.  Negara akan mengawasi mekanisme penawaran dan permintaan untuk mencapai tingkat harga yang didasari rasa keridlaan. Islam bahkan melarang negara mempergunakan otoritasnya untuk menetapkan harga baik harga maksimum maupun harga dasar. Terdapat riwayat tentang hal ini.

“Suatu ketika orang-orang berseru kepada Rasulullah saw. menyangkut penetapan harga, “Wahai Rasulullah saw. harga-harga naik, tentukanlah harga untuk kami.” Rasulullah lalu menjawab : “Allahlah yang sesungguhnya Penentu harga, Penahan, Pembentang dan Pemberi rizki. Aku berharap agar ketika bertemu kepada Allah tidak ada seorangpun yang meminta kepadaku tentang adanya kezaliman dalam urusan darah dan harta.” (HR. Ashabus Sunan).

Berdasarkan hadits ini, mayoritas ulama sepakat tentang haramnya campur tangan penguasa dalam menentukan harga. Meskipun demikian pemerintah diperbolehkan bertindak secara langsung untuk menjual maupun membeli barang-barang kebutuhan masyarakat jika itu dilakukan untuk menjamin agar “mekanisme harga” yang berlaku menghasilkan harga keseimbangan yang wajar.  

Keempat : Pemerintah harus dapat mencegah terjadinya berbagai penipuan yang sering terjadi dalam perdagangan baik penipuan yang dilakukan oleh penjual maupun yang dilakukan oleh pembeli, seperti menyembunyikan cacat barang dagangan dari pembeli.   Dalam hal ini Rasulullah saw bersabda :

“Tidak halal bagi seseorang yang menjual sesuatu, melainkan hendaklah dia menerangkan (cacat) yang ada pada barang tersebut.” (HR. Ahmad)

Kelima : Pemerintah harus mencegah berbagai tindakan penimbunan produk-produk pertanian dan kebutuhan pokok lainnya.  Dalam hal ini Rasulullah saw bersabda :

“Tidak akan menimbun (barang) kecuali orang yang berdosa” (HR. Muslim)

“Sejelek-jelek manusia adalah orang yang suka menimbun, jika mendengar harga murah dia merasa kecewa, dan jika mendengar harga naik dia merasa gembira.” (HR.  Ibnu Majah dan Hakim)

Keenam :  Pemerintah harus dapat mencegah perselisihan yang terjadi akibat tindakan-tindakan spekulasi dalam perdagangan.  Banyak sekali jenis-jenis spekulasi yang mengandung kesamaran yang dilarang oleh Islam.  

Politik Pertanahan Menurut Islam

Tanah merupakan faktor produksi paling penting yang menjadi bahan kajian paling serius para ahli ekonomi, karena sifatnya yang khusus yang tidak dimiliki oleh faktor produksi lainnya, antara lain tanah dapat  memenuhi kebutuhan pokok dan permanen manusia, tanah kuantitasnya terbatas dan tanah bersifat tetap.  Sifat lainnya adalah tanah bukan produk tenaga kerja.

Pemilikan tanah dianggap suatu tipe kepemilikan yang par excellence (paling istimewa) di negara-negara kapitalis. Bagi negara, tanah menjadi lahan subur bagi perolehan pajak. Gerakan Henry George tentang pajak tunggal (1886), yang memiliki jutaan pengikut di Amerika Serikat, berdasarkan fakta-fakta seperti itu ia berpendapat bahwa pada prinsipnya penyewaan tanah akan memberikan nilai tambah dan karena itu dapat dikenakan pajak tinggi tanpa perlu mengubah perangsang produksi.

Namun pemilikan atas tanah secara individu justru tidak diakui dalam masyarakat sosialis. Para petani dan kaum buruh dilarang mengambil nilai tambah dari hasil kerjanya, dan statusnya semata-mata sebagai buruh tani. Sistem ini secara faktual menimbulkan ketimpangan ekonomi dan menjadikan negara-negara sosialis gagal mencapai swasembada pangan pada pertengahan abad kedua puluh. Hingga kini persoalan tentang kepemilikan tanah masih tetap belum terjawab oleh ekonomi kapitalis dan sosialis. Namun, persoalan ini telah lama mampu dijawab oleh sistem ekonomi Islam.

Mekanisme Penguasaan Tanah

Di beberapa negara feodal dimana tanah banyak dikuasai oleh tuan tanah, ketimpangan kepemilikan dipecahkan dengan land reform. Jepang, Korea Selatan dan Taiwan adalah negara paling intens dalam sejarah modern yang menjalankan land reform. Land reforms dijalankan dengan tujuan menghapuskan, secara psikologis dan materiil, tuan-tuan tanah yang menjadi motor penggerak di belakang negara-negara ini untuk mengobarkan perang.

Sistem ekonomi Islam memandang kepemilikan tanah harus diatur sebaik-baiknya karena mempengaruhi rangsangan produksi. Islam secara tegas menolak sistem pembagian penguasaan tanah secara merata di antara seluruh masyarakat sebagaimana yang menjadi agenda land reform. Namun demikian, Islam juga tidak mengijinkan terjadinya penguasaan tanah secara berlebihan di luar kemampuan untuk mengelolanya. Karenanya, hukum-hukum seputar tanah dalam pandangan Islam memiliki karakteristik yang khas dengan adanya perbedaan prinsip dengan sistem ekonomi lainnya.

Sistem ekonomi Islam mengakui tanah termasuk dalam kategori kepemilikan individu apabila tidak ada unsur-unsur yang menghalanginya seperti terdapat kandungan bahan tambang atau dikuasai oleh negara. Ketika kepemilikan ini dianggap sah secara syariah, maka pemilik tanah memiliki hak untuk mengelolanya maupun memindahtangankan secara waris, jual beli dan pembelian. Sistem ekonomi Islam juga telah menetapkan mekanisme lainnya dalam penguasaan tanah secara khusus yaitu menghidupkan tanah mati dan pemberian oleh negara.

Menghidupkan Tanah Mati

Menghidupkan tanah mati (ihya’ul mawat) artinya mengelola atau menjadikan tanah mati agar siap ditanami. Yang dimaksud tanah mati adalah tanah yang tidak tampak dimiliki oleh seseorang, dan tidak terdapat tanda-tanda apa pun, seperti pagar, tanaman, pengelolaan, ataupun yang lain.Tanah mati yang telah dihidupkan oleh seseorang akan menjadi milik orang bersangkutan. Hak kepemilikan ini ditetapkan berdasarkan beberapa hadits Rasulullah saw.

 “Siapa saja yang telah mengelola sebidang tanah, yang bukan menjadi hak orang lain, maka dialah yang lebih berhak.” (HR. Imam Bukhari dari Aisyah)

 “Siapa saja yang telah memagari sebidang tanah dengan pagar, maka tanah itu adalah miliknya.” (HR. Abu Daud)

Kepemilikan tanah dengan mekanisme menghidupkan tanah mati dapat diberlakukan bagi Muslim maupun Kafir dzimmi dalam negara Islam. Keduanya memiliki hak yang sama, tanpa ada perbedaan sedikitpun. Mekanisme menguasai tanah dengan cara menghidupkan tanah mati tidak memerlukan izin dari negara. Sebab perkara-perkara yang dimubahkan tidak perlu minta izin dari imam (khalifah).

Pemberian Negara

Pemberian negara (iqtha’) adalah memberikan tanah yang sudah dikelola dan siap langsung ditanami, atau tanah yang sebelumnya telah dimiliki oleh seseorang. Pemberian tanah oleh negara juga disertai dengan penganugerahan hak kepemilikan secara utuh. Pemiliknya bebas menggunakan dan mengalihkan haknya kepada orang lain. Baidhuri melaporkan bahwa pemberian Rasulullah kepada Bilal ibn al-Harits telah dijual oleh ahli warisnya kepada Umar. Hal ini memberikan gambaran tentang jangkauan kepemilikan ini. Pemberian tanah oleh negara dalam pengertian di atas, memiliki pengertian yang berbeda dengan sistem pemberian tanah (land reform) dalam sistem feodalisme. Sistem ini dilakukan negara dengan pemberian tanah milik negara secara cuma-cuma. Prinsip pokok yang harus menjadi pertimbangan adalah mengutamakan kepada orang-orang yang membutuhkan dan memiliki kemampuan untuk mengelolanya.

Pengelolaan Lahan Pertanian

Konsepsi kepemilikan tanah mengenai tanah mati dan kemudian dapat dimiliki secara cuma-cuma bagi siapa saja yang menghidupkannya menyiratkan maksud tanah yang dimanfaatkan lebih disukai dibandingkan tanah yang terlantar. Sistem Islam sendiri menunjukkan perhatiannya yang besar tentang hal ini. Kasus Bilal al Muzni dapat menggambarkan dorongan ini.

Yunus menceritakan dari Muhammad bin Ishaq dari Abdullah bin Abu Bakar berkata: “Bilal bin Al-Harits AI-Muzni datang kepada Rasulullah saw., lalu dia meminta sebidang tanah kepada beliau. Beliau kemudian memberikan tanah yang berukuran luas kepadanya.” Ketika pemerintahan dipimpin oleh khalifah Umar, dia (Umar) berkata kepadanya: “Wahai Bilal, engkau telah meminta sebidang tanah yang luas kepada Rasulullah saw. Lalu beliau memberikannya kepadamu. Dan Rasulullah saw. tidak pemah menolak sama sekali untuk dimintai, sementara engkau tidak mampu (menggarap) tanah yang ada di tanganmu.” Bilal menjawab: “Benar.” Umar berkata: “Lihatlah, mana di antara tanah itu yang mampu kamu garap, maka milikilah. Dan mana yang tidak mampu kamu garap, serahkanlah kepada kami, dan kami akan membagikannya kepada kaum Muslimin. ” Bilal berkata: “Demi Allah, aku tidak akan melakukan sama sekali dan memberikan apa yang diberikan oleh Rasulullah saw.” Umar berkata: “Demi Allah, engkau hendaknya benar-benar menggarapnya.” Kemudian Umar mengambil tanah yang tidak mampu digarap dari Bilal, lalu dia membagikan kepada kaum Muslimin.

Negara sebagai pihak yang mengontrol aktivitas ekonomi warga negaranya akan memaksa para pemilik tanah pertanian untuk mengelola tanahnya secara optimal. Negara akan mengambil hak kepemilikan tanah apabila orang yang bersangkutan mengabaikannya selama tiga tahun. Sistem pencabutan hak kepemilikan dan jangka waktunya ini diambil dari hadits-hadits yang berkenaan dengan masalah ini.

Umar bin Khaththab r.a. mengatakan: “Orang yang memagari tanah tidak berhak (atas tanah yang telah dipagarnya) setelah (membiarkannya) selama tiga tahun.”

Yahya bin Adam meriwatkan melalui sanad Amru bin Syu’aib mengatakan: “Rasulullah saw. telah memberi sebidang tanah kepada beberapa orang dari Mazainah atau Juhainah, kemudian mereka mengabaikannya, lalu ada suatu kaum menghidupkannya. Umar berkata: “Kalau seandainya tanah tersebut pemberian dariku, atau dari Abu Bakar, tentu aku akan mengembalikannya, akan tetapi (tanah tersebut) dari Rasulullah saw.” Dia (Amru bin Syu’aib) berkata: “Umar mengatakan: ‘Siapa saja yang mengabaikan tanah selama tiga tahun, yang tidak dia kelola, lalu ada orang lain mengelolanya, maka tanah tersebut adalah miliknya.”

Pengambilalihan tanah yang ditelantarkan selama jangka waktu tiga tahun berlaku untuk semua jenis tanah pertanian baik yang diperoleh dari pembelian, waris, hadiah, pemberian negara maupun menghidupkan tanah mati. Hal ini karena illat (sebab hukum) dicabutnya tanah adalah penelantaran selama tiga tahun tanpa memandang jenis tanah tersebut. Jadi, tiap pemilik tanah yang membiarkan tanahnya selama tiga tahun, maka tanahnya akan dicabut dan diberikan kepada orang lain, dari mana pun asal pemilikan tanah tersebut.

Larangan Sewa Lahan Pertanian

Seorang pemilik tanah secara mutlak tidak boleh menyewakan tanahnya untuk pertanian. Ia tidak diperbolehkan untuk menyewakan tanah untuk pertanian dengan sewa yang berupa makanan ataupun yang lain, yang dihasilkan oleh pertanian tersebut, atau apa saja yang dihasilkan dari sana, sebab semuanya merupakan ijarah. Menyewakan tanah untuk pertanian itu secara mutlak hukumnya haram.

Rasulullah saw. bersabda: “Siapa yang mempunyai sebidang tanah, hendaknya dia menanaminya, atau hendaknya diberikan kepada saudaranya. Apabila dia mengabaikannya, maka hendaknya tanahnya diambil” (HR. Imam Bukhari)

Diriwayatkan, “Rasulullah saw. melarang menyewakan tanah. Kami bertanya: Wahai Rasulullah, kalau begitu kami akan menyewakannya dengan bibit. Beliau menjawab: ‘Jangan. ‘Bertanya (sahabat): ‘Kami akan menyewakannya dengan jerami. Beliau menjawab: “Jangan.” Bertanya (sahabat): ‘Kami akan menyewakannya dengan sesuatu yang ada di atas rabi. Beliau menjawab: “Jangan. Kamu tanami atau kamu berikan tanah itu kepada saudaramu.” (HR. Imam Nasa’i)

Dalam hadits shahih dinyatakan : “Bahwa beliau (Nabi) melarang pengambilan sewa dan bagian atas suatu tanah, serta menyewakan dengan sepertiga ataupun seperempat.” Imam Abu Daud meriwayatkan dari Rafi’ bin Khudaij, bahwa Rasulullah saw. bersabda: “Siapa saja yang mempunyai tanah, hendaknya menanami tanahnya, atau hendaknya (diberikan agar) ditanami oleh saudaranya. Dan janganlah menyewakannya dengan sepertiga, seperempat, maupun dengan makanan yang sepadan.”

Hadits-hadits di atas tegas menunjukkan larangan Rasulullah saw. terhadap penyewaan tanah. Larangan tersebut, menunjukkan adanya perintah untuk meninggalkannya sekaligus mengandung qarinah (indikasi) yang menjelaskan tentang adanya larangan yang tegas. Alternatif Islam tentang hal ini, adalah mempekerjakan orang lain untuk mengelola lahannya atau jika memang tidak mampu sama sekali, tanah hendaknya diberikan kepada orang lain.

Penutup

Demikianlah beberapa pandangan Islam tentang Politik Pertanian, dimana pertanian tidak bisa terlepas dengan bidang-bidang lainnya seperti industri, perdagangan, pertanahan dan sektor lainnya.  Lemahnya pembangunan sektor pertanian selama ini terjadi karena sektor pertanian dianggap sebagai sektor yang berdiri sendiri dan terpisah dari sektor lainnya.  Padahal secara faktual ia sangat erat hubungannya dengan sektor-sektor lainnya.  Islam sebagai sebuah prinsip ideologi telah menjadikan bahwa pertanian adalah bagian integral dari persoalan manusia yang harus dipecahkan dan diatur dengan sebaik-baiknya sebagaimana sektor lainnya.  Dan pembahasan Islam tentang politik pertanian diarahkan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pokok manusia dan upaya mereka untuk meningkatkan kesejahteraan. [thinkoflife'08]